Depan >> Berita >> Hukum >>
AJUKAN PK
Soal DOM, Suryadharma Ali: Pak JK Atasan Saya Langsung
Rabu, 11 Juli 2018 - 18:15 WIB > Dibaca 289 kali Print | Komentar
Soal DOM, Suryadharma Ali: Pak JK Atasan Saya Langsung
Wapres Jusuf Kalla saat bersalaman dengan tim penasihat hukum Suryadharma Ali. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kesaksian Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam persidangan Peninjauan Kembali, Rabu (11/7/2018), menurut mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) akan meringankannya.

Itu karena JK dinilai sangat memahami aturan mengenai dana operasional menteri (DOM).

"Yang pasti Pak JK adalah atasan saya langsung mengerti apa tugas-tugas menteri dan memahami aturan-aturan yang berkaitan dengan DOM," ujarnya di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (11/7/2018).

JK sendiri dalam kesaksiannya mengatakan, seorang menteri diberi keleluasan untuk menggunakan DOM sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 268 Tahun 2014. Karena itu, menteri dapat menggunakan DOM secara fleksibel dan diskresi.

Di sisi lai, SDA yakin kaalau kesaksian JK telah cukup bagi dirinya untuk menguatkan permohonan PK.

"Jadi, saya merasa cukup yang telah beliau berikan keterangan pada hari ini dan mudah-mudahan bisa dipahami semua pihak," terang mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Adapun menurut pengacara Suryadharma, M‎uhammad Rullyandi‎, kesaksian JK sangat menguatkan dalil pengajuan PK kliennya. Dia menggarisbawahi bahwa penggunaan DOM tidak harus dipertanggungjawabkan secara detail oleh seorang menteri.

Dia menyebut, hal tersebut sudah sesuai PMK Nomor 268 Tahun 2014.

"Menyaksikan keterangan hari ini Pak JK selaku Wapres kita mendengar semua bahwa DOM tidak dipertanggungjawabkan, mohon dicatat ya. Inilah kekeliruan selama ini yang barangkali akan menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim MA," paparnya.

Suryadharma Ali sebelumnya mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) atas kasus yang menjeratnya. Dalam memori PK itu dia mengutip keterangan JK terkait penggunaan Dana Operasional Menteri (DOM).

Menurut Majelis Hakim Tipikor, Suryadharma terbukti menyalahgunakan jabatannya selaku menteri dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 dan dalam penggunaan DOM.

Adapun pada 2016 lalu, Suryadharma telah dijatuhkan hukuman selama 6 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. Di samping itu, dia pun diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp1.821 miliar dan diganjar hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik.‎ (rdw)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update
Genjot Ekspor, LPEI Fokus Winning Commodities

Genjot Ekspor, LPEI Fokus Winning Commodities
Selasa, 25 September 2018 - 12:54 wib
Pemerintah Pangkas  Pajak Bunga Obligasi

Pemerintah Pangkas Pajak Bunga Obligasi
Selasa, 25 September 2018 - 12:40 wib
Dumai
Desak Kadis PUPR Diganti
Selasa, 25 September 2018 - 12:34 wib
Rasionalisasi Rp54,95 M
Anggaran Batam di APBD-P 2018
Rasionalisasi Rp54,95 M
Selasa, 25 September 2018 - 12:31 wib

Damailah Suporter Indonesia!
Selasa, 25 September 2018 - 12:30 wib

Caleg Tipu Warga hingga Rp140 Juta
Selasa, 25 September 2018 - 12:15 wib
Alamaaak!
Tak Mau Kalah
Selasa, 25 September 2018 - 12:11 wib

Pekanbaru Magnet Pariwisata Halal
Selasa, 25 September 2018 - 12:03 wib
Andalkan Yusril, OSO Melawan Putusan

Andalkan Yusril, OSO Melawan Putusan
Selasa, 25 September 2018 - 11:47 wib
Debat Capres Boleh Dilakukan Lembaga di Luar KPU

Debat Capres Boleh Dilakukan Lembaga di Luar KPU
Selasa, 25 September 2018 - 11:34 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Kepala Bappeda Bengkalis Diperiksa KPK

Sabtu, 15 September 2018 - 13:25 WIB

Setnov Minta Eni Tak Ceritakan Perannya di PLTU Riau-1

Senin, 10 September 2018 - 22:04 WIB

Idrus Imbau Kader Golkar Tidak ’’Nyanyi”

Sabtu, 08 September 2018 - 12:24 WIB

KPK Sarankan Partai Melakukan PAW

Rabu, 05 September 2018 - 12:39 WIB

Polisi Tunggu UAS Laporkan soal Intimidasi

Rabu, 05 September 2018 - 02:24 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us