Depan >> Berita >> Hukum >>
KASUS SKL BLBI
Tegas! Dituding Beropini, Ini Saran KPK untuk Tim Pengacara Terdakawa SAT
Selasa, 10 Juli 2018 - 18:45 WIB > Dibaca 230 kali Print | Komentar
Tegas! Dituding Beropini, Ini Saran KPK untuk Tim Pengacara Terdakawa SAT
Terdakwa SKL BLBI Syafruddin Arsyad Temanggung (SAT) bersama tim penasihat hukumnya. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Saran agar tim penasihat hukum terdakwa SKL BLBI Syafruddin Arsyad Temanggung (SAT) fokus pada pembuktian persidangan datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Karena itu, tim kuasa hukum diminta agar tidak menuding KPK membentuk opini pada kasus BLBI. Adapun hal itu disampaikan juru bicara KPK, Febri Diansyah.

"Tentang terbukti atau tidak nanti hakim yang akan menentukan. KPK mengajak agar kita sama-sama menghormati proses hukum yang berjalan," ujarnya, Selasa (10/7/2018).

Persidangan perkara SKL BLBI, sambungnya, dapat dilihat secara terbuka dan disimak oleh publik. KPK tentu akan memperjuangkan agar dakwaan terbukti di pengadilan. Sebab, hal tersebut memang menjadi tugas dari JPU di persidangan.

"Masyarakat juga memiliki hak mengetahui perkembangan persidangan dan penanganan kasus ini. Karena kasus BLBI adalah kasus dengan kerugian negara sangat besar, yang diduga Rp4,58 triliun. Publik pun sering bertanya tentang perkembangan penanganan kasus ini," tegasnya.

Karena itu, KPK meyakini satu persatu dakwaan KPK terbukti, khususnya terkait perbuatan Syafruddin.

"Sampai saat ini sekitar 19 saksi telah diperiksa dalam kasus ini di persidangan. KPK serius dalam menangani kasus ini, karena itu kehati-hatian menjadi hal krusial," sebutnya.

Tim pengacara terdakwa Syafruddin Arsyad Temanggung (SAT), Ahmad Yani sebelumnya menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah beropini dalam kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dia menilai, pernyataan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan juru bicara KPK Febri Difansyah yang dengan sederhananya menyimpulkan dakwaan terhadap kliennya telah terbukti adalah tidak lazim. Kata dia, hal itu harus dibuktikan dalam persidangan. (rdw)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update
KASUS SUAP
Kaget Rumahnya Digeledah KPK, Begini Komentar Dirut PLN
Senin, 16 Juli 2018 - 21:00 wib
PASCA-OTT
Anggota DPR Kembali Digarap KPK, Begini Komentar Bamsoet
Senin, 16 Juli 2018 - 20:45 wib
PILPRES 2019
Siap-siap! Ada Kejutan dari Demokrat saat SBY dan Prabowo Bertemu
Senin, 16 Juli 2018 - 20:30 wib
PILPRES 2019
Belum Ada Nama Lain Kecuali Prabowo untuk Jadi Capres Tiga Partai Ini
Senin, 16 Juli 2018 - 20:00 wib
MENJADI 51,2 PERSEN
Soal Divestasi Saham Freeport, Simak Penjelasan Terbaru dari Jokowi Ini
Senin, 16 Juli 2018 - 19:30 wib
PIALA DUNIA 2018
Harry Kane Dihujat karena Raih Sepatu Emas Tanpa "Berkeringat"
Senin, 16 Juli 2018 - 19:15 wib
PILPRES 2019
Soal Cawapres Jokowi, ICW Rekomendasikan Tokoh Hukum Ini
Senin, 16 Juli 2018 - 19:00 wib
KASUS KORUPSI
20 Hari ke Depan, Mantan Dirut PT Jasindo Jadi Tahanan KPK
Senin, 16 Juli 2018 - 18:45 wib
SUDAH DIDAFTARKAN KE KPU
Inilah Para Artis yang Maju Bersama Nasdem di Pemilu 2019
Senin, 16 Juli 2018 - 18:30 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Kaget Rumahnya Digeledah KPK, Begini Komentar Dirut PLN
Anggota DPR Kembali Digarap KPK, Begini Komentar Bamsoet
Habib Novel Minta Polri Usut Pengadangan Elite FPI di Kalimantan
20 Hari ke Depan, Mantan Dirut PT Jasindo Jadi Tahanan KPK
Ongkos Nyaleg Mahal Jadi Penyebab Anggota DPR Korupsi?
Sagang Online
loading...
Follow Us