Depan >> Berita >> Hukum >>
KASUS SKL BLBI
Tegas! Dituding Beropini, Ini Saran KPK untuk Tim Pengacara Terdakawa SAT
Selasa, 10 Juli 2018 - 18:45 WIB > Dibaca 347 kali Print | Komentar
Tegas! Dituding Beropini, Ini Saran KPK untuk Tim Pengacara Terdakawa SAT
Terdakwa SKL BLBI Syafruddin Arsyad Temanggung (SAT) bersama tim penasihat hukumnya. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Saran agar tim penasihat hukum terdakwa SKL BLBI Syafruddin Arsyad Temanggung (SAT) fokus pada pembuktian persidangan datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Karena itu, tim kuasa hukum diminta agar tidak menuding KPK membentuk opini pada kasus BLBI. Adapun hal itu disampaikan juru bicara KPK, Febri Diansyah.

"Tentang terbukti atau tidak nanti hakim yang akan menentukan. KPK mengajak agar kita sama-sama menghormati proses hukum yang berjalan," ujarnya, Selasa (10/7/2018).

Persidangan perkara SKL BLBI, sambungnya, dapat dilihat secara terbuka dan disimak oleh publik. KPK tentu akan memperjuangkan agar dakwaan terbukti di pengadilan. Sebab, hal tersebut memang menjadi tugas dari JPU di persidangan.

"Masyarakat juga memiliki hak mengetahui perkembangan persidangan dan penanganan kasus ini. Karena kasus BLBI adalah kasus dengan kerugian negara sangat besar, yang diduga Rp4,58 triliun. Publik pun sering bertanya tentang perkembangan penanganan kasus ini," tegasnya.

Karena itu, KPK meyakini satu persatu dakwaan KPK terbukti, khususnya terkait perbuatan Syafruddin.

"Sampai saat ini sekitar 19 saksi telah diperiksa dalam kasus ini di persidangan. KPK serius dalam menangani kasus ini, karena itu kehati-hatian menjadi hal krusial," sebutnya.

Tim pengacara terdakwa Syafruddin Arsyad Temanggung (SAT), Ahmad Yani sebelumnya menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah beropini dalam kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dia menilai, pernyataan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan juru bicara KPK Febri Difansyah yang dengan sederhananya menyimpulkan dakwaan terhadap kliennya telah terbukti adalah tidak lazim. Kata dia, hal itu harus dibuktikan dalam persidangan. (rdw)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update

Olahraga Bangun Peradaban Positif
Kamis, 20 September 2018 - 19:00 wib
TGB Blak-blakan Bicara Tudingan Gratifikasi

TGB Blak-blakan Bicara Tudingan Gratifikasi
Kamis, 20 September 2018 - 18:43 wib
AS Potong Bantuan Dana bagi Palestina

AS Potong Bantuan Dana bagi Palestina
Kamis, 20 September 2018 - 18:38 wib

Polres Gelar Apel Pasukan Operasi Mantap Brata
Kamis, 20 September 2018 - 18:30 wib

Ketua Ombudsman RI Gelar Kuliah Umum di Unri
Kamis, 20 September 2018 - 18:24 wib

Dimsum, Chinese Food Yg Menggugah Selera
Kamis, 20 September 2018 - 17:39 wib
Ancaman Serius Plastik Mikro

Ancaman Serius Plastik Mikro
Kamis, 20 September 2018 - 17:37 wib
Trump Senang Kim Jong Un Izinkan Inspeksi Nuklirnya

Trump Senang Kim Jong Un Izinkan Inspeksi Nuklirnya
Kamis, 20 September 2018 - 17:36 wib
Trump Senang Kim Jong Un Izinkan Inspeksi Nuklirnya

Trump Senang Kim Jong Un Izinkan Inspeksi Nuklirnya
Kamis, 20 September 2018 - 17:36 wib

SMA As Shofa Waspadai Timnya Sendiri
Kamis, 20 September 2018 - 17:30 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Kepala Bappeda Bengkalis Diperiksa KPK

Sabtu, 15 September 2018 - 13:25 WIB

Setnov Minta Eni Tak Ceritakan Perannya di PLTU Riau-1

Senin, 10 September 2018 - 22:04 WIB

Idrus Imbau Kader Golkar Tidak ’’Nyanyi”

Sabtu, 08 September 2018 - 12:24 WIB

KPK Sarankan Partai Melakukan PAW

Rabu, 05 September 2018 - 12:39 WIB

Polisi Tunggu UAS Laporkan soal Intimidasi

Rabu, 05 September 2018 - 02:24 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us