Depan >> Berita >> Hukum >>
KASUS KORUPSI KEPALA DAERAH
Kemendagri Bentuk APIP untuk Bantu Tugas KPK di Daerah
Selasa, 10 Juli 2018 - 16:20 WIB > Dibaca 280 kali Print | Komentar
Kemendagri Bentuk APIP untuk Bantu Tugas KPK di Daerah
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Langkah untuk mengurangi angka korupsi di tingkat Kepala Daerah saat ini mulai dipikirkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal itu terkait maraknya Kepala Daerah tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah itu berguna agar kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Gubernur Aceh Iswandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi tak terulang.

Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, untuk mengurangi angka korupsi kepala daerah, pihaknya berencana membuat Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Tujuannya, untuk membantu kinerja KPK dalam mengawasi maraknya kepala daerah yang terjaring kasus korupsi.

"APIP nantinya akan independen dan mandiri, sangat membantu tugas KPK," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (10/7/2018).

Saat ini, imbuhnya, pihaknya tengah membahas rumusan pembentukan APIP bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan juga KPK.

"Saat ini telah dibahas dengan detil dengan BPKP dan KPK, seperti apa format penguatan APIP. Bahkan, sumber daya manusianya pun telah mulai disiapkan," jelasnya.

Nantinya, APIP akan diisi oleh pengawas terbaik di masing-masing daerah. Karena itu, jika sudah mulai berjalan, KPK tidak perlu lagi mengawasi permasalahan korupsi kecil di tingkat daerah.

"APIP bukan bawahan gubernur, bukan bawahan bupati sehingga berani mengoreksi dan mengingatkan, berani memberikan sanksi kepada aparatur pemerintah," sebutnya.

Tjahjo mengatakan, saat ini proses pembentukan APIP sudah berjalan pada tahap akhir.

"Proses penguatan APIP sekarang ini telah berjalan. Tinggal tahap akhir. Personel APIP, nanti akan dilatih intensif oleh BKPP," tuntasnya. (rdw)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update
PEMILU 2019
Bacaleg 2019 dari PSI Dipastikan Tak Ada Napi Korupsi
Selasa, 17 Juli 2018 - 18:00 wib
PER MARET 2018
Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Turun, Ini Alasannya Menurut Sri Mulyani
Selasa, 17 Juli 2018 - 17:50 wib

Satukan Suara, IKSM Gelar Halalbihalal
Selasa, 17 Juli 2018 - 17:50 wib
PILPRES 2019
Soal Cawapres Jokowi, PDIP: Megawati Tak Pernah Mengintervensi
Selasa, 17 Juli 2018 - 17:40 wib

Dekranasda Kampar Kembali Belajar Membatik di RAPP
Selasa, 17 Juli 2018 - 17:30 wib
DIHARAP LEBIH DARI SATU
Pilpres 2019 Hanya Diikuti Calon Tunggal? Simak Skenario dari KPU Ini
Selasa, 17 Juli 2018 - 17:20 wib

Program Asuransi Jiwa Bantu Nelayan
Selasa, 17 Juli 2018 - 17:20 wib
DUGAAN PENCEMARAN NAMA BAIK
Resmi! Kasus Fahri Hamzah Vs Presiden PKS Kembali Dilanjutkan Polisi
Selasa, 17 Juli 2018 - 17:10 wib
PILPRES 2019
Demokrat Gabung Koalisi Jokowi, Nasdem: Semakin Cepat Gabung Tentu...
Selasa, 17 Juli 2018 - 17:00 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Resmi! Kasus Fahri Hamzah Vs Presiden PKS Kembali Dilanjutkan Polisi
Gerak Cepat KPK Tangani Kasus Korupsi PLTU Riau 1

Selasa, 17 Juli 2018 - 12:41 WIB

Modus Korupsi dengan Commitment Fee

Selasa, 17 Juli 2018 - 12:37 WIB

Tidak Boleh Memukul, Kendati Pencuri

Selasa, 17 Juli 2018 - 12:29 WIB

Uang Rp1,9 M di Rumah Amril Resmi Jadi Sitaan KPK

Selasa, 17 Juli 2018 - 12:17 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us