Depan >> Berita >> Hukum >>
SEBAGAI SAKSI
Terkait Kasus e-KTP, KPK Periksa Mantan Anggota DPR Ini
Senin, 09 Juli 2018 - 19:15 WIB > Dibaca 260 kali Print | Komentar
Terkait Kasus e-KTP, KPK Periksa Mantan Anggota DPR Ini
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Senin (9/7/2018), mantan anggota DPR Abdul Malik Haramain memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Dia diperiksa sebagai saksi tersangka Markus Nari. Setibanya di gedung KPK, Abdul yang mengenakan setelah batik warna cokelat enggak berkomentar banyak terkait pemeriksaan tersebut. Dia tampak didampingi salah seorang rekannya.

"Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka Markus Nari," kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Tak hanya Abdul Malik, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan untuk sejumlah pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yaitu staf PNS Ditjen Dukcapil Kemendagri Achmad Purwanto dan Kabiro Perencanaan Kemendagri 2004-2010 Yuswandi A Temenggung.

Kemudian, Kasubag Sistem dan Prosedur Ditjen Dukcapil Kemendagri Endah Lestari dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh.

Akan tetapi, imbuh Febri, Zudan belum bisa memenuhi panggilan KPK. Yang bersangkutan meminta penjadwalan ulang. Informasi itu didapatkan Febri dari sebuah surat yang dikirimkan pihak Zudan.

"Selain 4 saksi untuk MN (Markus Nari) di atas, Prof Zudan Kemendagri juga dijadwalkan diperiksa hari ini. Namun, telah mengirimkan surat ke KPK dan akan dijadwalkan ulang minggu depan," terangnya.

Markus dalam kasus itu diduga berperan dalam memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran proyek e-KTP di DPR. Dia diduga memperkaya sejumlah korporasi yang terkait dalam pelaksanaan proyek e-KTP.

Diduga, dia meminta uang kepada pejabat Kemendagri, Irman sebanyak Rp5 miliar. Sebagai realisasi permintaan itu, Markus diduga telah menerima sekitar Rp4 miliar.
KPK menetapkan Markus Nari sebagai tersangka pada Rabu (19/7/2017).

Akibat perbuatannya, Markus disangkakan Pasal 3 atau 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (ipp)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update
PEMILU 2019
Bacaleg 2019 dari PSI Dipastikan Tak Ada Napi Korupsi
Selasa, 17 Juli 2018 - 18:00 wib
PER MARET 2018
Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Turun, Ini Alasannya Menurut Sri Mulyani
Selasa, 17 Juli 2018 - 17:50 wib

Satukan Suara, IKSM Gelar Halalbihalal
Selasa, 17 Juli 2018 - 17:50 wib
PILPRES 2019
Soal Cawapres Jokowi, PDIP: Megawati Tak Pernah Mengintervensi
Selasa, 17 Juli 2018 - 17:40 wib

Dekranasda Kampar Kembali Belajar Membatik di RAPP
Selasa, 17 Juli 2018 - 17:30 wib
DIHARAP LEBIH DARI SATU
Pilpres 2019 Hanya Diikuti Calon Tunggal? Simak Skenario dari KPU Ini
Selasa, 17 Juli 2018 - 17:20 wib

Program Asuransi Jiwa Bantu Nelayan
Selasa, 17 Juli 2018 - 17:20 wib
DUGAAN PENCEMARAN NAMA BAIK
Resmi! Kasus Fahri Hamzah Vs Presiden PKS Kembali Dilanjutkan Polisi
Selasa, 17 Juli 2018 - 17:10 wib
PILPRES 2019
Demokrat Gabung Koalisi Jokowi, Nasdem: Semakin Cepat Gabung Tentu...
Selasa, 17 Juli 2018 - 17:00 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Resmi! Kasus Fahri Hamzah Vs Presiden PKS Kembali Dilanjutkan Polisi
Gerak Cepat KPK Tangani Kasus Korupsi PLTU Riau 1

Selasa, 17 Juli 2018 - 12:41 WIB

Modus Korupsi dengan Commitment Fee

Selasa, 17 Juli 2018 - 12:37 WIB

Tidak Boleh Memukul, Kendati Pencuri

Selasa, 17 Juli 2018 - 12:29 WIB

Uang Rp1,9 M di Rumah Amril Resmi Jadi Sitaan KPK

Selasa, 17 Juli 2018 - 12:17 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us