Depan >> Berita >> Hukum >>
SEBAGAI SAKSI
Terkait Kasus e-KTP, KPK Periksa Mantan Anggota DPR Ini
Senin, 09 Juli 2018 - 19:15 WIB > Dibaca 487 kali Print | Komentar
Terkait Kasus e-KTP, KPK Periksa Mantan Anggota DPR Ini
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Senin (9/7/2018), mantan anggota DPR Abdul Malik Haramain memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Dia diperiksa sebagai saksi tersangka Markus Nari. Setibanya di gedung KPK, Abdul yang mengenakan setelah batik warna cokelat enggak berkomentar banyak terkait pemeriksaan tersebut. Dia tampak didampingi salah seorang rekannya.

"Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka Markus Nari," kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Tak hanya Abdul Malik, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan untuk sejumlah pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yaitu staf PNS Ditjen Dukcapil Kemendagri Achmad Purwanto dan Kabiro Perencanaan Kemendagri 2004-2010 Yuswandi A Temenggung.

Kemudian, Kasubag Sistem dan Prosedur Ditjen Dukcapil Kemendagri Endah Lestari dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh.

Akan tetapi, imbuh Febri, Zudan belum bisa memenuhi panggilan KPK. Yang bersangkutan meminta penjadwalan ulang. Informasi itu didapatkan Febri dari sebuah surat yang dikirimkan pihak Zudan.

"Selain 4 saksi untuk MN (Markus Nari) di atas, Prof Zudan Kemendagri juga dijadwalkan diperiksa hari ini. Namun, telah mengirimkan surat ke KPK dan akan dijadwalkan ulang minggu depan," terangnya.

Markus dalam kasus itu diduga berperan dalam memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran proyek e-KTP di DPR. Dia diduga memperkaya sejumlah korporasi yang terkait dalam pelaksanaan proyek e-KTP.

Diduga, dia meminta uang kepada pejabat Kemendagri, Irman sebanyak Rp5 miliar. Sebagai realisasi permintaan itu, Markus diduga telah menerima sekitar Rp4 miliar.
KPK menetapkan Markus Nari sebagai tersangka pada Rabu (19/7/2017).

Akibat perbuatannya, Markus disangkakan Pasal 3 atau 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (ipp)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update
Maksimalkan Melalui Produk Unggulan
Untuk Pemerataan Ekonomi
Maksimalkan Melalui Produk Unggulan
Selasa, 12 November 2018 - 21:00 wib

2019, Tour de Singkarak Lintasi Mandeh dan Jambi
Selasa, 12 November 2018 - 20:30 wib

Tausiah UAS Banjir Jamaah
Selasa, 12 November 2018 - 20:00 wib
Transaksi Harian Saham  Anjlok 1,89 Persen

Transaksi Harian Saham Anjlok 1,89 Persen
Selasa, 12 November 2018 - 19:00 wib

Lions Club 307 A2 Beri Bantuan Pengecatan Panti Asuhan
Selasa, 12 November 2018 - 18:30 wib

PT Pekanperkasa Promo Spesial Akhir Tahun
Selasa, 12 November 2018 - 17:00 wib

KPP Pratama Bangkinang Edukasi Siswa lewat Pajak Bertutur
Selasa, 12 November 2018 - 16:30 wib
KPU Riau Belum Cetak APK
Empat Parpol Belum Selesaikan Desain
Selasa, 12 November 2018 - 16:00 wib

Garbi Harus Bantu Masyarakat Riau
Selasa, 12 November 2018 - 15:37 wib

RT/RW Pertanyakan Penertiban APK pada KPU
Selasa, 12 November 2018 - 15:00 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Eni Saragih Segera Sidang

Sabtu, 10 November 2018 - 18:55 WIB

Dua Kali Mangkir, Direktur PT SK Akhirnya Ditahan

Jumat, 09 November 2018 - 10:49 WIB

Gemetar saat Ditanya, Ternyata Bawa Sabu

Kamis, 08 November 2018 - 16:30 WIB

Sempat Ditahan, Status Hukum Rizieq Belum Jelas

Kamis, 08 November 2018 - 13:34 WIB

Istana Serahkan Kasus Novel ke Polri

Sabtu, 03 November 2018 - 11:22 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini