Depan >> Berita >> Hukum >>
TERKAIT LARANGAN EKS KORUPTOR NYALEG
Penting! Kabar Baik dari MA untuk Pemohon Uji Materi PKPU
Jumat, 06 Juli 2018 - 18:30 WIB > Dibaca 391 kali Print | Komentar
Penting! Kabar Baik dari MA untuk Pemohon Uji Materi PKPU
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Permohonan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 terkait larangan mantan koruptor menjadi calon legislatif masih dinanti Mahkamah Agung (MA).

"Sepanjang aturan itu di bawah undang-undang, maka menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Silakan mengajukan apa saja ke MA, siapapun yang merasa tidak terakomodir kepentingannya di dalam ketentuan pasal-pasalnya ke MA dengan mekanisme uji materi," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah di Kantornya, Jumat (6/7/2018).

MA sejauh ini belum menerima pemohon uji materil setelah PKPU diterbitkan.

"Tapi belum tahu siang ada, besok ada, kami belum tahu," imbuhnya.

Dia menerangkan, pemohon uji materi bisa mengajukan ke MA pada hari kerja, setelah berkas diterima MA akan menginformasikan kepada pihak termohon untuk mempelajari permohonan gugatan.

Adapun termohon mempunyai waktu 14 hari untuk melengkapi berkas. Usai pengadilan menerima dalil pemohon dan termohon, Mahkamah Agung akan mengeluarkan putusan paling lambat 14 hari kerja, aturan itu sesuai Keputusan MA 214/2018.

Karena itu, MA akan menguji apakah PKPU melanggar Undang-Undang Dasar atau tidak. MA akan melihat PKPU bertentangan dengan undang-undang lebih tinggi atau tidak.

Diketahui, Kemenkumham mengundangkan PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan, Selasa (3/7/2018). Aturan itu memuat larangan eks koruptor mendaftarkan sebagai calon legislatif.

Pada Pasal 4 PKPU 20/2018 mewajibkan parpol mendaftarkan bakal caleg sesuai ketentuan seperti yang sudah disebut di atas. KPU RI tak segan mengembalikan berkas pendaftaran bakal caleg jika sistem informasi pencalonan (Silon) milik mereka, mendeteksi nama politikus yang pernah menjadi eks terpidana tiga jenis perkara itu.

Adapun parpol diwajibkan mengganti nama bakal caleg yang melanggar ketentuan dengan politikus lain. Tak hanya koruptor, KPU RI juga melarang mantan terpidana bandar narkoba, hingga kejahatan seksual terhadap anak. (rdw)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update
Maksimalkan Melalui Produk Unggulan
Untuk Pemerataan Ekonomi
Maksimalkan Melalui Produk Unggulan
Selasa, 12 November 2018 - 21:00 wib

2019, Tour de Singkarak Lintasi Mandeh dan Jambi
Selasa, 12 November 2018 - 20:30 wib

Tausiah UAS Banjir Jamaah
Selasa, 12 November 2018 - 20:00 wib
Transaksi Harian Saham  Anjlok 1,89 Persen

Transaksi Harian Saham Anjlok 1,89 Persen
Selasa, 12 November 2018 - 19:00 wib

Lions Club 307 A2 Beri Bantuan Pengecatan Panti Asuhan
Selasa, 12 November 2018 - 18:30 wib

PT Pekanperkasa Promo Spesial Akhir Tahun
Selasa, 12 November 2018 - 17:00 wib

KPP Pratama Bangkinang Edukasi Siswa lewat Pajak Bertutur
Selasa, 12 November 2018 - 16:30 wib
KPU Riau Belum Cetak APK
Empat Parpol Belum Selesaikan Desain
Selasa, 12 November 2018 - 16:00 wib

Garbi Harus Bantu Masyarakat Riau
Selasa, 12 November 2018 - 15:37 wib

RT/RW Pertanyakan Penertiban APK pada KPU
Selasa, 12 November 2018 - 15:00 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Eni Saragih Segera Sidang

Sabtu, 10 November 2018 - 18:55 WIB

Dua Kali Mangkir, Direktur PT SK Akhirnya Ditahan

Jumat, 09 November 2018 - 10:49 WIB

Gemetar saat Ditanya, Ternyata Bawa Sabu

Kamis, 08 November 2018 - 16:30 WIB

Sempat Ditahan, Status Hukum Rizieq Belum Jelas

Kamis, 08 November 2018 - 13:34 WIB

Istana Serahkan Kasus Novel ke Polri

Sabtu, 03 November 2018 - 11:22 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini