Kwik Kian Gie Beber Peran Megawati
Jumat, 06 Juli 2018 - 14:48 WIB > Dibaca 890 kali Print | Komentar
Kwik Kian Gie Beber Peran Megawati
Kwik Kian Gie. (INTERNET)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Dua tokoh elite menjadi saksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi surat keterangan lunas (SKL) bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Yakni, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Kwik Kian Gie dan mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli.

Keduanya blak-blakan menjelaskan kronologi pemberian SKL kepada para debitur penerima BLBI. Kwik Kian Gie, misalnya, menjelaskan bahwa dirinya beberapa kali menolak pendapat para menteri era Presiden Megawati Soekarno Putri terkait pemberian SKL tersebut. Namun, upaya itu sia-sia lantaran akhirnya Megawati tetap menyetujui SKL itu.

“Obligor itu kalau dipanggil datang, diajak bicara mau. Tapi menurut saya, belum tentu menyelesaikan masalah, karena obligor bisa berpura-pura kooperatif,” ungkapnya dalam sidang terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung itu di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (5/7). Pemberian SKL kepada obligor yang dianggap kooperatif sangat berbahaya. Sebab, takaran “bersikap kooperatif” sangat luas.

Kwik melanjutkan, sikap koo­peratif saja tidak cukup untuk menyelesaikan kewajiban para obligor. Sebab, hal itu tidak bisa menjadi acuan atau jaminan para obligor mengembalikan uang negara.

“Dalam rapat sidang kabinet terakhir, saya tidak banyak protes, tidak banyak mengemukakan pendapat, karena saya tidak berdaya dengan pembicaraan para menteri saat itu,” jelasnya.

Di sisi lain, Rizal Ramli menyatakan BPPN tidak bisa mengambil keputusan sendiri dalam pemberian SKL. Karena itu, pihak lain yang turut serta mengambil kebijakan tersebut harus diusut tuntas. Terutama pejabat level atas pada saat kasus itu bergulir. Keterangan itu menguatkan pembuktian pidana korupsi di perkara yang diduga merugikan negara Rp4,58 triliun tersebut. Di sidang sebelumnya, jaksa KPK telah menghadirkan sejumlah mantan pejabat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Diantaranya, Raden Eko SB, Stephanus Eka DS, Dira K Mochtar dan Thomas Maria.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, keterangan saksi sejauh ini memperkuat dakwaan jaksa KPK kepada Syafruddin. Khususnya terkait kewajiban Sjamsul Nursalim sebagai debitur yang menyerahkan aset dari Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). ”Kewajiban SN (Sjamsul Nursalim) belum final closing,” kata Febri.

Selain itu, fakta persidangan yang telah terungkap menyebutkan bahwa aset BDNI berupa utang petambak sebesar Rp4,8 triliun yang diserahkan BDNI kepada BPPN saat itu dalam kondisi macet.

”Pada prinsipnya, keterangan saksi-saksi semakin memperkuat pembuktian dakwaan KPK kepada SAT,” terang mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut.

Febri menambahkan, pihaknya berharap publik mengawal persidangan BLBI di Pengadilan Tipikor Jakarta besok. Sebab, perkara tersebut diduga merugikan keuangan negara cukup besar. Yakni Rp4,58 triliun. Jumlah itu lebih besar dibanding kerugian proyek KTP-el yang mencapai Rp2,3 triliun.

”Kasus BLBI dengan kerugian negara yang sangat besar ini perlu dikawal bersama,” jelasnya.(tyo/ted)


KOMENTAR
Berita Update

Olahraga Bangun Peradaban Positif
Kamis, 20 September 2018 - 19:00 wib
TGB Blak-blakan Bicara Tudingan Gratifikasi

TGB Blak-blakan Bicara Tudingan Gratifikasi
Kamis, 20 September 2018 - 18:43 wib
AS Potong Bantuan Dana bagi Palestina

AS Potong Bantuan Dana bagi Palestina
Kamis, 20 September 2018 - 18:38 wib

Polres Gelar Apel Pasukan Operasi Mantap Brata
Kamis, 20 September 2018 - 18:30 wib

Ketua Ombudsman RI Gelar Kuliah Umum di Unri
Kamis, 20 September 2018 - 18:24 wib

Dimsum, Chinese Food Yg Menggugah Selera
Kamis, 20 September 2018 - 17:39 wib
Ancaman Serius Plastik Mikro

Ancaman Serius Plastik Mikro
Kamis, 20 September 2018 - 17:37 wib
Trump Senang Kim Jong Un Izinkan Inspeksi Nuklirnya

Trump Senang Kim Jong Un Izinkan Inspeksi Nuklirnya
Kamis, 20 September 2018 - 17:36 wib
Trump Senang Kim Jong Un Izinkan Inspeksi Nuklirnya

Trump Senang Kim Jong Un Izinkan Inspeksi Nuklirnya
Kamis, 20 September 2018 - 17:36 wib

SMA As Shofa Waspadai Timnya Sendiri
Kamis, 20 September 2018 - 17:30 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
TGB Blak-blakan Bicara Tudingan Gratifikasi

Kamis, 20 September 2018 - 18:43 WIB

Pamflet Undangan Diskusi Divestasi Newmont itu Hoax

Kamis, 20 September 2018 - 14:11 WIB

BPJS Kesehatan Laporkan Pengkritik

Rabu, 19 September 2018 - 15:48 WIB

TP PKK Bengkalis Wakili Riau ke Tingkat Nasional

Rabu, 19 September 2018 - 12:00 WIB

Tiap Anggota Dewan Terima Rp200 Juta

Selasa, 18 September 2018 - 10:36 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us