Kwik Kian Gie Beber Peran Megawati
Jumat, 06 Juli 2018 - 14:48 WIB > Dibaca 1011 kali Print | Komentar
Kwik Kian Gie Beber Peran Megawati
Kwik Kian Gie. (INTERNET)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Dua tokoh elite menjadi saksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi surat keterangan lunas (SKL) bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Yakni, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Kwik Kian Gie dan mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli.

Keduanya blak-blakan menjelaskan kronologi pemberian SKL kepada para debitur penerima BLBI. Kwik Kian Gie, misalnya, menjelaskan bahwa dirinya beberapa kali menolak pendapat para menteri era Presiden Megawati Soekarno Putri terkait pemberian SKL tersebut. Namun, upaya itu sia-sia lantaran akhirnya Megawati tetap menyetujui SKL itu.

“Obligor itu kalau dipanggil datang, diajak bicara mau. Tapi menurut saya, belum tentu menyelesaikan masalah, karena obligor bisa berpura-pura kooperatif,” ungkapnya dalam sidang terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung itu di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (5/7). Pemberian SKL kepada obligor yang dianggap kooperatif sangat berbahaya. Sebab, takaran “bersikap kooperatif” sangat luas.

Kwik melanjutkan, sikap koo­peratif saja tidak cukup untuk menyelesaikan kewajiban para obligor. Sebab, hal itu tidak bisa menjadi acuan atau jaminan para obligor mengembalikan uang negara.

“Dalam rapat sidang kabinet terakhir, saya tidak banyak protes, tidak banyak mengemukakan pendapat, karena saya tidak berdaya dengan pembicaraan para menteri saat itu,” jelasnya.

Di sisi lain, Rizal Ramli menyatakan BPPN tidak bisa mengambil keputusan sendiri dalam pemberian SKL. Karena itu, pihak lain yang turut serta mengambil kebijakan tersebut harus diusut tuntas. Terutama pejabat level atas pada saat kasus itu bergulir. Keterangan itu menguatkan pembuktian pidana korupsi di perkara yang diduga merugikan negara Rp4,58 triliun tersebut. Di sidang sebelumnya, jaksa KPK telah menghadirkan sejumlah mantan pejabat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Diantaranya, Raden Eko SB, Stephanus Eka DS, Dira K Mochtar dan Thomas Maria.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, keterangan saksi sejauh ini memperkuat dakwaan jaksa KPK kepada Syafruddin. Khususnya terkait kewajiban Sjamsul Nursalim sebagai debitur yang menyerahkan aset dari Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). ”Kewajiban SN (Sjamsul Nursalim) belum final closing,” kata Febri.

Selain itu, fakta persidangan yang telah terungkap menyebutkan bahwa aset BDNI berupa utang petambak sebesar Rp4,8 triliun yang diserahkan BDNI kepada BPPN saat itu dalam kondisi macet.

”Pada prinsipnya, keterangan saksi-saksi semakin memperkuat pembuktian dakwaan KPK kepada SAT,” terang mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut.

Febri menambahkan, pihaknya berharap publik mengawal persidangan BLBI di Pengadilan Tipikor Jakarta besok. Sebab, perkara tersebut diduga merugikan keuangan negara cukup besar. Yakni Rp4,58 triliun. Jumlah itu lebih besar dibanding kerugian proyek KTP-el yang mencapai Rp2,3 triliun.

”Kasus BLBI dengan kerugian negara yang sangat besar ini perlu dikawal bersama,” jelasnya.(tyo/ted)


KOMENTAR
Berita Update
Maksimalkan Melalui Produk Unggulan
Untuk Pemerataan Ekonomi
Maksimalkan Melalui Produk Unggulan
Selasa, 12 November 2018 - 21:00 wib

2019, Tour de Singkarak Lintasi Mandeh dan Jambi
Selasa, 12 November 2018 - 20:30 wib

Tausiah UAS Banjir Jamaah
Selasa, 12 November 2018 - 20:00 wib
Transaksi Harian Saham  Anjlok 1,89 Persen

Transaksi Harian Saham Anjlok 1,89 Persen
Selasa, 12 November 2018 - 19:00 wib

Lions Club 307 A2 Beri Bantuan Pengecatan Panti Asuhan
Selasa, 12 November 2018 - 18:30 wib

PT Pekanperkasa Promo Spesial Akhir Tahun
Selasa, 12 November 2018 - 17:00 wib

KPP Pratama Bangkinang Edukasi Siswa lewat Pajak Bertutur
Selasa, 12 November 2018 - 16:30 wib
KPU Riau Belum Cetak APK
Empat Parpol Belum Selesaikan Desain
Selasa, 12 November 2018 - 16:00 wib

Garbi Harus Bantu Masyarakat Riau
Selasa, 12 November 2018 - 15:37 wib

RT/RW Pertanyakan Penertiban APK pada KPU
Selasa, 12 November 2018 - 15:00 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Maksimalkan Melalui Produk Unggulan

Senin, 12 November 2018 - 21:00 WIB

Transaksi Harian Saham  Anjlok 1,89 Persen

Senin, 12 November 2018 - 19:00 WIB

Cukai Rokok Batal Naik, Target Pajak Sulit Tercapai

Senin, 12 November 2018 - 18:00 WIB

Pemko Tolak PNS Pindahan

Senin, 12 November 2018 - 12:02 WIB

El Faraon Jadi Pembeda

Senin, 12 November 2018 - 10:00 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini