Depan >> Berita >> Hukum >>
DITEKEN KEMENKUMHAM
Kata Kemendagri soal PKPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg yang Resmi Jadi UU
Rabu, 04 Juli 2018 - 17:00 WIB > Dibaca 440 kali Print | Komentar
Kata Kemendagri soal PKPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg yang Resmi Jadi UU
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kemenkumham resmi mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20/2018 yang mengatur tentang pelarangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar‎, PKPU itu telah sah diundangkan karena sudah mendapat tanda tangan pemerintah.

"Apabila sudah diundangkan dalam lembaran negara maka sah menjadi peraturan perundang-undangan sebagaimana persyaratan yang diatur Pasal 87 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," kaktanya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/7/2018).

Sementara itu, soal polemik pelarangan eks napi korupsi menjadi caleg, dia menegaskan, sejak awal posisi Kemendagri sudah jelas, menunggu dulu langkah yang diambil Kemenkumham.

Sebab, kementerian yang dikomandoi Yasonna Laoly itu yang memiliki otoritas dalam hal memberi nomor sebuah aturan. Jika telah disahkan, artinya sah pula diundangkan. Kemendagri tentunya harus menghormati proses tersebut.

"Dari awal posisi Kemendagri menunggu Kemenkumham. Sekarang Kemenkumham telah mengundangkan dalam lembaran negara. Ini sudah sesuai dengan Pasal 87 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan. Ini harus dihormati," jelasnya.‎

Dia lantas mempersilakan jika ada pihak-pihak yang ingin menempuh jalur hukum ke Mahkamah Agung (MA) untuk melakukan uji materi seperti yang diatur dalam Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana sebelumnya membenarkan bahwa PKPU tersebut telah ia teken.

"Iya sudah diundangkan," katanya, sebagaimana diberitakan JawaPos.com, Rabu (4/7/2018).

Untuk diketahui, PKPU Nomor 20/2018 sudah masuk dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan Nomor 834, 2018 yang ditandatangani Kemenkumham. Sementara larangan mengenai mantan narapidana menjadi caleg itu ada u berada pada dalam Pasal 4 Ayat (3) Bab II Bagian Kesatu tentang Umum.

"Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), [partai politik] tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi," demikian Pasal 4 Ayat (3) PKPU No 20 tahun 2018 yang telah diundangkan.‎ (gwn)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update
Berlari 15 Menit untuk Daya Ingat yang Baik

Berlari 15 Menit untuk Daya Ingat yang Baik
Senin, 18 November 2018 - 20:28 wib
Bela SBY, Ruhut Sebut Prabowo Seperti Beruang Madu

Bela SBY, Ruhut Sebut Prabowo Seperti Beruang Madu
Senin, 18 November 2018 - 06:45 wib
Grace Harus Uraikan Maksud Perda Syariah

Grace Harus Uraikan Maksud Perda Syariah
Senin, 18 November 2018 - 05:11 wib

Alasan Jerinx SID Tak Mau Temui Via Vallen
Senin, 18 November 2018 - 03:59 wib
Wow, A Man Called Ahok Tembus 1 Juta Penonton

Wow, A Man Called Ahok Tembus 1 Juta Penonton
Senin, 18 November 2018 - 02:50 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Habib Rizieq Tak Langgar Hukum

Rabu, 14 November 2018 - 13:51 WIB

Murid SD Tewas Ditabrak Bus Sekolah

Rabu, 14 November 2018 - 12:06 WIB

Kasus Century, KPK Minta Keterangan Ketua OJK

Selasa, 13 November 2018 - 20:47 WIB

KPK Dalami Motif Pertemuan James Riady dengan Neneng Hassanah
Terkait Kasus Century, Miranda Diperiksa KPK

Selasa, 13 November 2018 - 16:56 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini