Depan >> Berita >> Hukum >>
DITEKEN KEMENKUMHAM
Kata Kemendagri soal PKPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg yang Resmi Jadi UU
Rabu, 04 Juli 2018 - 17:00 WIB > Dibaca 307 kali Print | Komentar
Kata Kemendagri soal PKPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg yang Resmi Jadi UU
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kemenkumham resmi mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20/2018 yang mengatur tentang pelarangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar‎, PKPU itu telah sah diundangkan karena sudah mendapat tanda tangan pemerintah.

"Apabila sudah diundangkan dalam lembaran negara maka sah menjadi peraturan perundang-undangan sebagaimana persyaratan yang diatur Pasal 87 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," kaktanya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/7/2018).

Sementara itu, soal polemik pelarangan eks napi korupsi menjadi caleg, dia menegaskan, sejak awal posisi Kemendagri sudah jelas, menunggu dulu langkah yang diambil Kemenkumham.

Sebab, kementerian yang dikomandoi Yasonna Laoly itu yang memiliki otoritas dalam hal memberi nomor sebuah aturan. Jika telah disahkan, artinya sah pula diundangkan. Kemendagri tentunya harus menghormati proses tersebut.

"Dari awal posisi Kemendagri menunggu Kemenkumham. Sekarang Kemenkumham telah mengundangkan dalam lembaran negara. Ini sudah sesuai dengan Pasal 87 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan. Ini harus dihormati," jelasnya.‎

Dia lantas mempersilakan jika ada pihak-pihak yang ingin menempuh jalur hukum ke Mahkamah Agung (MA) untuk melakukan uji materi seperti yang diatur dalam Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana sebelumnya membenarkan bahwa PKPU tersebut telah ia teken.

"Iya sudah diundangkan," katanya, sebagaimana diberitakan JawaPos.com, Rabu (4/7/2018).

Untuk diketahui, PKPU Nomor 20/2018 sudah masuk dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan Nomor 834, 2018 yang ditandatangani Kemenkumham. Sementara larangan mengenai mantan narapidana menjadi caleg itu ada u berada pada dalam Pasal 4 Ayat (3) Bab II Bagian Kesatu tentang Umum.

"Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), [partai politik] tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi," demikian Pasal 4 Ayat (3) PKPU No 20 tahun 2018 yang telah diundangkan.‎ (gwn)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update
Keberadaan BUMDes Tanjung Raya Diapresiasi

Keberadaan BUMDes Tanjung Raya Diapresiasi
Kamis, 19 Juli 2018 - 20:40 wib

Kadiskominfops Ikuti Rapat Finalisasi
Kamis, 19 Juli 2018 - 20:00 wib
PILPRES 2019
Elite PKS Protes Manuver Prabowo, Begini Komentar Gerindra
Kamis, 19 Juli 2018 - 20:00 wib
KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOBA
Tio Pakusadewo Kecewa Sidang Putusan Ditunda Pekan Depan
Kamis, 19 Juli 2018 - 19:30 wib

Diskes Siagakan Tim Medis di MTQ
Kamis, 19 Juli 2018 - 19:20 wib
PILPRES 2019
Prabowo Kian Sering Lakukan Manuver Politik, Tak Percaya PKS Lagi?
Kamis, 19 Juli 2018 - 19:15 wib
TERKAIT PENYERANGAN BOM MOLOTOV
Gerakan #2019GantiPresiden Terus Jalan meski Mardani Diteror
Kamis, 19 Juli 2018 - 19:00 wib
Tiga Pengedar Sabu Dibekuk

Tiga Pengedar Sabu Dibekuk
Kamis, 19 Juli 2018 - 19:00 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Sidang Syafruddin Temenggung, Begini Kesaksian Mantan Wapres Boediono
Tingkat Stres Tinggi, Anggota Brimob Nekat Tembak Kepala Sendiri
Soal Proyek PLTU Riau-1, Eni Saragih Tulis Surat Klarifikasi, Isinya...
Resmi! Kasus Fahri Hamzah Vs Presiden PKS Kembali Dilanjutkan Polisi
Gerak Cepat KPK Tangani Kasus Korupsi PLTU Riau 1

Selasa, 17 Juli 2018 - 12:41 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us