Depan >> Berita >> Hukum >>
DITEKEN KEMENKUMHAM
Kata Kemendagri soal PKPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg yang Resmi Jadi UU
Rabu, 04 Juli 2018 - 17:00 WIB > Dibaca 364 kali Print | Komentar
Kata Kemendagri soal PKPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg yang Resmi Jadi UU
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kemenkumham resmi mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20/2018 yang mengatur tentang pelarangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar‎, PKPU itu telah sah diundangkan karena sudah mendapat tanda tangan pemerintah.

"Apabila sudah diundangkan dalam lembaran negara maka sah menjadi peraturan perundang-undangan sebagaimana persyaratan yang diatur Pasal 87 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," kaktanya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/7/2018).

Sementara itu, soal polemik pelarangan eks napi korupsi menjadi caleg, dia menegaskan, sejak awal posisi Kemendagri sudah jelas, menunggu dulu langkah yang diambil Kemenkumham.

Sebab, kementerian yang dikomandoi Yasonna Laoly itu yang memiliki otoritas dalam hal memberi nomor sebuah aturan. Jika telah disahkan, artinya sah pula diundangkan. Kemendagri tentunya harus menghormati proses tersebut.

"Dari awal posisi Kemendagri menunggu Kemenkumham. Sekarang Kemenkumham telah mengundangkan dalam lembaran negara. Ini sudah sesuai dengan Pasal 87 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan. Ini harus dihormati," jelasnya.‎

Dia lantas mempersilakan jika ada pihak-pihak yang ingin menempuh jalur hukum ke Mahkamah Agung (MA) untuk melakukan uji materi seperti yang diatur dalam Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana sebelumnya membenarkan bahwa PKPU tersebut telah ia teken.

"Iya sudah diundangkan," katanya, sebagaimana diberitakan JawaPos.com, Rabu (4/7/2018).

Untuk diketahui, PKPU Nomor 20/2018 sudah masuk dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan Nomor 834, 2018 yang ditandatangani Kemenkumham. Sementara larangan mengenai mantan narapidana menjadi caleg itu ada u berada pada dalam Pasal 4 Ayat (3) Bab II Bagian Kesatu tentang Umum.

"Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), [partai politik] tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi," demikian Pasal 4 Ayat (3) PKPU No 20 tahun 2018 yang telah diundangkan.‎ (gwn)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update

Dua Kali Runner up, SMA Darma Yudha Targetkan Champion
Sabtu, 21 September 2018 - 19:00 wib

Tak Mudah Raih Maturitas SPIP
Sabtu, 21 September 2018 - 18:30 wib

Pengelola Diminta Optimalkan Aset untuk Kesejahteraan Desa
Sabtu, 21 September 2018 - 18:00 wib
Tolak Politik Transaksional
Apresiasi Komitmen Partai
Sabtu, 21 September 2018 - 17:30 wib
Warga Dambakan Aliran Listrik

Warga Dambakan Aliran Listrik
Sabtu, 21 September 2018 - 17:00 wib

Hotel Prime Park Promo Wedding Expo
Sabtu, 21 September 2018 - 16:01 wib

Kondisi Firman Makin Membaik
Sabtu, 21 September 2018 - 16:00 wib
Najib Razak Kena 25 Dakwaan Baru

Najib Razak Kena 25 Dakwaan Baru
Sabtu, 21 September 2018 - 15:58 wib

1.601 Warga Ikuti Aksi Donor Darah Eka Hospital
Sabtu, 21 September 2018 - 15:45 wib

Banjir, Pemkab Kurang Tanggap
Sabtu, 21 September 2018 - 15:30 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Kepala Bappeda Bengkalis Diperiksa KPK

Sabtu, 15 September 2018 - 13:25 WIB

Setnov Minta Eni Tak Ceritakan Perannya di PLTU Riau-1

Senin, 10 September 2018 - 22:04 WIB

Idrus Imbau Kader Golkar Tidak ’’Nyanyi”

Sabtu, 08 September 2018 - 12:24 WIB

KPK Sarankan Partai Melakukan PAW

Rabu, 05 September 2018 - 12:39 WIB

Polisi Tunggu UAS Laporkan soal Intimidasi

Rabu, 05 September 2018 - 02:24 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini