Depan >> Berita >> Hukum >>
DIHADIRKAN KPK
Rizal Ramli dan Kwiek Kian Gie Akan Bersaksi untuk Kasus SKL BLBI
Rabu, 04 Juli 2018 - 16:45 WIB > Dibaca 443 kali Print | Komentar
Rizal Ramli dan Kwiek Kian Gie Akan Bersaksi untuk Kasus SKL BLBI
Kwiek Kian Gie. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Dua mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, yaitu Rizal Ramli dan Kwik Kian Gie, akan dihadirkan sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keduanya akan bersaksi dalam sidang perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). KPK menyebut, kehadiran keduanya untuk memperkuat proses pembuktian.

"Untuk semakin memperkuat proses pembuktian, sidang selanjutnya, Kamis, 5 Juli 2018, akan dihadirkan Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah kepada awak media, Rabu (4/7/2018).

Ditambahkannya, di samping kedua nama itu, KPK pun akan menghadirkan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) 2000-2001 Edwin Gerungan dan Ketua BPPN 2001-2002, I Putu Gede Ary Suta.

Adapun keempat nama itu belum lama ini telah diperiksa selama proses penyidikan kasus ini. Keempatnya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung.

Jaksa KPK sebelumnya mendakwa Syafruddin telah merugikan negara sekitar Rp4,58 triliun dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI untuk pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim.

Tak hanya itu, jaksa pun mendakwa Syafruddin memperkaya Sjamsul lewat penerbitan SKL tersebut. Dalam dakwaan tersebut, dikatakan Bank Indonesia memasukan BDNI ke dalam program penyehatan bank di bawah pengawasan BPPN pada Februari 1998.

Berselang enam bulan, BDNI ditetapkan sebagai Bank Beku Operasi (BBO) yang pengelolaannya dilakukan oleh tim pemberesan yang ditunjuk BPPN, didampingi Group Head Bank Restrukturisasi. Dengan status BBO, BDNI mendapatkan BLBI Rp37 triliun pada 29 Januari 1999.

Kemudian, BPPN mendapati BDNI melakukan pelanggaran atas penggunaan BLBI. BDNI diwajibkan mengikuti Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dengan pola perjanjian Master Settlement Aqcuisition Agreement (MSAA).

Melalui Tim Aset Manajemen Investasi (AMI) dibantu sejumlah penasihat finansial, BPPN membuat neraca penutupan BDNI dan menghitung jumlah kewajiban yang harus dibayar sekitar Rp47 triliun.

Dari total itu, Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS) yang harus dibayarkan Sjamsul sebesar Rp28,4 triliun. Sebanyak Rp18,8 triliun sisanya dibayar memakai aset BDNI.

Adapun dari jumlah itu, sebanyak Rp4,8 triliun aset BDNI yang disita berupa piutang petambak plasma kepada PT Dipasena Citra Dermadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM).

Dari audit Financial Due Dilligence (FDD) oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio Utomo & Co piutang itu masuk kategori kredit macet. Sjamsul dianggap melakukan misinterpretasi atas nilai hutang petambak tersebut.

Lantas, BPPN memintanya menambah jumlah aset yang disita untuk menutupi kekurangan, tetapi dia menolak. Pada 22 April 2002 Syafrudin diangkat sebagai Kepala BPPN.

Dalam rapat 21 Oktober 2003, antara BPPN dan Itjih S. Sjamsul, Syafruddin selaku pimpinan rapat menyimpulkan Sjamsul tidak melakukan misinterpretasi karena memunculkan hutang petambak seolah hutang lancar.

Atas keputusan Syafrudin, BPPN kemudian melakukan restrukturisasi hutang petambak menjadi Rp3,9 triliun, dengan Rp2,8 triliun dianggap kredit macet dan sisanya Rp1,1 triliun sebagai hutang yang bisa ditagih.(ipp)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update
Maksimalkan Melalui Produk Unggulan
Untuk Pemerataan Ekonomi
Maksimalkan Melalui Produk Unggulan
Selasa, 12 November 2018 - 21:00 wib

2019, Tour de Singkarak Lintasi Mandeh dan Jambi
Selasa, 12 November 2018 - 20:30 wib

Tausiah UAS Banjir Jamaah
Selasa, 12 November 2018 - 20:00 wib
Transaksi Harian Saham  Anjlok 1,89 Persen

Transaksi Harian Saham Anjlok 1,89 Persen
Selasa, 12 November 2018 - 19:00 wib

Lions Club 307 A2 Beri Bantuan Pengecatan Panti Asuhan
Selasa, 12 November 2018 - 18:30 wib

PT Pekanperkasa Promo Spesial Akhir Tahun
Selasa, 12 November 2018 - 17:00 wib

KPP Pratama Bangkinang Edukasi Siswa lewat Pajak Bertutur
Selasa, 12 November 2018 - 16:30 wib
KPU Riau Belum Cetak APK
Empat Parpol Belum Selesaikan Desain
Selasa, 12 November 2018 - 16:00 wib

Garbi Harus Bantu Masyarakat Riau
Selasa, 12 November 2018 - 15:37 wib

RT/RW Pertanyakan Penertiban APK pada KPU
Selasa, 12 November 2018 - 15:00 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Eni Saragih Segera Sidang

Sabtu, 10 November 2018 - 18:55 WIB

Dua Kali Mangkir, Direktur PT SK Akhirnya Ditahan

Jumat, 09 November 2018 - 10:49 WIB

Gemetar saat Ditanya, Ternyata Bawa Sabu

Kamis, 08 November 2018 - 16:30 WIB

Sempat Ditahan, Status Hukum Rizieq Belum Jelas

Kamis, 08 November 2018 - 13:34 WIB

Istana Serahkan Kasus Novel ke Polri

Sabtu, 03 November 2018 - 11:22 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini