Deklarasi Terbuka Anti Caleg Koruptor
Selasa, 03 Juli 2018 - 12:49 WIB > Dibaca 1629 kali Print | Komentar
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pendaftaran calon legislatif (caleg) mulai dibuka, Rabu (4/7). Partai politik (parpol) peserta pemilu didorong berani mendeklarasikan diri tidak bakal mengajukan nama caleg yang pernah masuk penjara karena korupsi. Langkah itu justru bisa membuat partai lebih bermartabat daripada mempersoalkan aturan yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Direktur Eksekutif  Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte menuturkan, parpol seharusnya sudah bisa membaca aspirasi atau kecenderungan masyarakat saat ini yang tidak ingin caleg mantan napi koruptor. Itu bisa dibaca dengan jelas melalui hasil pilkada serentak yang telah digelar.

”Karena mood electroral-nya hari ini masyarakat lumayan kritis. Ingin kandidat yang tidak punya potensi korupsi. Pada saat pilkada ini banyak calon yang dianggap bersih itu menang,” ujar Philips usai diskusi evaluasi pilkada di Hotel Atlet Century yang diadakan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Senin (2/7).

Dengan begitu, adalah langkah yang keliru besar bagi parpol yang masih bersikeras mendukung caleg berlatar belakang napi korupsi. Justru masyarakat akan lebih menghargai bila partai itu berani mendeklarasikan diri anti caleg koruptor.

”Menurut saya partai-partai mengikuti untuk menegaskan komitmen mereka terhadap antikorupsi daripada mereka menjustifikasi caleg korupsi,” imbuh Philips.

Sejauh ini yang secara terbuka mengumumkan caleg bukan napi koruptor Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan tidak mau berpolemik dalam teknis pemberlakuan aturan KPU. Tapi, dia memastikan calon yang diusung partai beringin itu bukan napi koruptor.

”Golkar tidak mau berpolemik mendukung atau tidak mendukung PKPU. Tapi, kami berkomitmen ajukan caleg yang bersih,” kata Airlangga.

Presiden PKS M Sohibul Iman menegaskan sikap PKS terkait PKPU yang melarang mantan napi koruptor nyaleg. Menurut Sohibul, aturan tersebut merupakan suara aspirasi publik, yang menginginkan sosok caleg yang bersih dari catatan kasus.  ”PKS memberikan dukungan atas PKPU itu,” tegas Sohibul.

Menurut dia, aturan larangan bagi eks narapidana korupsi menjadi caleg sudah tepat. Karena masih banyak warga masyarakat yang tidak terjerat kasus korupsi dan berkesempatan menjadi caleg. ”PKS tidak akan mengajukan caleg yang tersangkut kasus korupsi,” ujarnya.

Memang ada polemik dalam penerapan Peraturan KPU tentang Pencalegan. Draf PKPU yang dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM dikembalikan lagi. Salah satu alasannya kementerian di bawah Menteri Yasona Laoly itu meyakini kalau PKPU itu bertenta­ngan dengan undang-undang yang memberikan hak seseorang untuk menjadi caleg.


KOMENTAR
Berita Update
Bela SBY, Ruhut Sebut Prabowo Seperti Beruang Madu

Bela SBY, Ruhut Sebut Prabowo Seperti Beruang Madu
Minggu, 18 November 2018 - 06:45 wib
Ketua PGI Tanggapi Positif Kritik Grace

Ketua PGI Tanggapi Positif Kritik Grace
Minggu, 18 November 2018 - 05:34 wib
Grace Harus Uraikan Maksud Perda Syariah

Grace Harus Uraikan Maksud Perda Syariah
Minggu, 18 November 2018 - 05:11 wib
Wow, A Man Called Ahok Tembus 1 Juta Penonton

Wow, A Man Called Ahok Tembus 1 Juta Penonton
Minggu, 18 November 2018 - 02:50 wib
Pekan Depan, Nasib OSO Diputuskan

Pekan Depan, Nasib OSO Diputuskan
Minggu, 17 November 2018 - 19:06 wib

BKD Prov Riau Road To Siak 24 November Mendatang
Minggu, 17 November 2018 - 13:28 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Bela SBY, Ruhut Sebut Prabowo Seperti Beruang Madu

Minggu, 18 November 2018 - 06:45 WIB

Ketua PGI Tanggapi Positif Kritik Grace

Minggu, 18 November 2018 - 05:34 WIB

Grace Harus Uraikan Maksud Perda Syariah

Minggu, 18 November 2018 - 05:11 WIB

Pekan Depan, Nasib OSO Diputuskan

Sabtu, 17 November 2018 - 19:06 WIB

Sandiaga: Saya Terus Berkomunikasi dengan SBY

Rabu, 14 November 2018 - 13:34 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us