SIDANG GUGATAN DI MK
Simak! Penjelasan PBNU Terkait Dana CSR BUMN untuk Gerakan Khilafah
Senin, 02 Juli 2018 - 20:30 WIB > Dibaca 1136 kali Print | Komentar
Simak! Penjelasan PBNU Terkait Dana CSR BUMN untuk Gerakan Khilafah
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Tudingan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) banyak diberikan kepada gerakan khilafah di Indonesia dikabarkan datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Namun, PBNU secara tegas membantah hal itu. Menurut Ketua PBNU Muhammad Sulton Fatono, pihaknya hanya menemukan kasus adanya kegiatan pro khilafah di tengah masyarakat yang diduga memanfaatkan dana CSR BUMN.  

Dia menyampaikan hal itu menyusul dari persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Undang-Undang BUMN yang mengatakan bahwa PBNU pernah menerangkan bahwa CSR BUMN mengalir ke komunitas pendukung khilafah dan anti Pancasila.

"Jelas berbeda antara ‘mengalirkan dana’ dengan ‘memanfaatkan dana’. Karena itu temuan kasus sosial PBNU tersebut tidak bisa dijadikan sebagai pintu masuk menuduh Pemerintah mencederai konstitusi," ucapnya dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (2/7/2018).

Temuan PBNU tentang penyimpangan pemanfaatan dana CSR BUMN itu, sambungnya, bahkan sudah disampaikan kepada pemerintah, yang dalam hal ini kepada Kementerian BUMN.

Adapun hal itu dilakukan agar Pemerintah segera mencari cara menutupi celah penyimpangan tersebut. PBNU diketahui juga mendapatkan penjelasan dari pemerintah tentang mekanisme penyaluran CSR yang prosedurnya cukup ketat dan berterima kasih atas masukan ini untuk segera dicarikan cara pencegahannya.

"Kami juga memahami bahwa meskipun mekanisme penyaluran dana CSR itu ketat, ada tahap monitoring, evaluasi, pelaporan, tetap saja tidak menutup kemungkinan saat dana tersebut sudah tersalurkan ternyata dalam realisasinya di lapangan penggunaannya tidak tepat," tuturnya.

Dia menilai, gerakan pro khilafah sangat  licik lantaran menganggap dana pemerintah itu halal untuk digarong. Oleh sebab itu, jika hal tersebut merupakan penyimpangan, menurut mereka itu halal.

Ditambahkannya, pemerintah pun memang tidak perlu mengklarifikasi atas pernyataan PBNU lantaran posisi PBNU tidak pernah menuding Pemerintah telah mengalirkan dana CSR kepada kelompok pro khilafah.

"Apanya yang diklarifikasi, PBNU tidak pernah menuding, kok. Saran saya jika belum mengetahui kasusnya sebaiknya Tim Advokasi Ekonomi Indonesia (TAKEN) itu bertanya dulu ke kami," tandasnya. (gwn)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update

Diduga Gauli istri Orang, Oknum Dewan Dilaporkan
Rabu, 23 Januari 2019 - 14:15 wib

Penertiban APK tanpa Pandang Bulu
Rabu, 23 Januari 2019 - 14:11 wib

Komisioner KPU Janji Beri Jawaban Secepatnya
Rabu, 23 Januari 2019 - 14:05 wib
Kementerian ESDM Diminta Bangun Sumur Bor Warga

Kementerian ESDM Diminta Bangun Sumur Bor Warga
Rabu, 23 Januari 2019 - 14:00 wib

Mabit Pererat Ukhuwah Mahasiswa, Pemuda dan Warga
Rabu, 23 Januari 2019 - 13:35 wib

Jatmiko Krisna Santosa Jabat Dirut PTPN V
Rabu, 23 Januari 2019 - 13:28 wib

Petambak Garam Curhat ke Sandiaga Uno
Rabu, 23 Januari 2019 - 13:22 wib
17 PNS Korupsi Tunggu Pemecatan

17 PNS Korupsi Tunggu Pemecatan
Rabu, 23 Januari 2019 - 13:21 wib

Sony Melaju ke Babak Pertama
Rabu, 23 Januari 2019 - 13:15 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Jatmiko Krisna Santosa Jabat Dirut PTPN V

Rabu, 23 Januari 2019 - 13:28 WIB

Sony Melaju ke Babak Pertama

Rabu, 23 Januari 2019 - 13:15 WIB

2019 Tetap Ada Tes CPNS, Rekrutmen PPPK 2 Tahap

Rabu, 23 Januari 2019 - 12:43 WIB

Dugaan Kartel Maskapai Masuk Tahap Penelitian

Rabu, 23 Januari 2019 - 09:45 WIB

Supermoon Bakal Terjadi 3 Kali

Selasa, 22 Januari 2019 - 13:44 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us