SIDANG GUGATAN DI MK
Simak! Penjelasan PBNU Terkait Dana CSR BUMN untuk Gerakan Khilafah
Senin, 02 Juli 2018 - 20:30 WIB > Dibaca 882 kali Print | Komentar
Simak! Penjelasan PBNU Terkait Dana CSR BUMN untuk Gerakan Khilafah
Ilustrasi. (JPG)
Berita Terkait

Simak! Begini Hasil Kajian PBNU soal Ciri-ciri Pengikut Paham Radikal



JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Tudingan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) banyak diberikan kepada gerakan khilafah di Indonesia dikabarkan datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Namun, PBNU secara tegas membantah hal itu. Menurut Ketua PBNU Muhammad Sulton Fatono, pihaknya hanya menemukan kasus adanya kegiatan pro khilafah di tengah masyarakat yang diduga memanfaatkan dana CSR BUMN.  

Dia menyampaikan hal itu menyusul dari persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Undang-Undang BUMN yang mengatakan bahwa PBNU pernah menerangkan bahwa CSR BUMN mengalir ke komunitas pendukung khilafah dan anti Pancasila.

"Jelas berbeda antara ‘mengalirkan dana’ dengan ‘memanfaatkan dana’. Karena itu temuan kasus sosial PBNU tersebut tidak bisa dijadikan sebagai pintu masuk menuduh Pemerintah mencederai konstitusi," ucapnya dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (2/7/2018).

Temuan PBNU tentang penyimpangan pemanfaatan dana CSR BUMN itu, sambungnya, bahkan sudah disampaikan kepada pemerintah, yang dalam hal ini kepada Kementerian BUMN.

Adapun hal itu dilakukan agar Pemerintah segera mencari cara menutupi celah penyimpangan tersebut. PBNU diketahui juga mendapatkan penjelasan dari pemerintah tentang mekanisme penyaluran CSR yang prosedurnya cukup ketat dan berterima kasih atas masukan ini untuk segera dicarikan cara pencegahannya.

"Kami juga memahami bahwa meskipun mekanisme penyaluran dana CSR itu ketat, ada tahap monitoring, evaluasi, pelaporan, tetap saja tidak menutup kemungkinan saat dana tersebut sudah tersalurkan ternyata dalam realisasinya di lapangan penggunaannya tidak tepat," tuturnya.

Dia menilai, gerakan pro khilafah sangat  licik lantaran menganggap dana pemerintah itu halal untuk digarong. Oleh sebab itu, jika hal tersebut merupakan penyimpangan, menurut mereka itu halal.

Ditambahkannya, pemerintah pun memang tidak perlu mengklarifikasi atas pernyataan PBNU lantaran posisi PBNU tidak pernah menuding Pemerintah telah mengalirkan dana CSR kepada kelompok pro khilafah.

"Apanya yang diklarifikasi, PBNU tidak pernah menuding, kok. Saran saya jika belum mengetahui kasusnya sebaiknya Tim Advokasi Ekonomi Indonesia (TAKEN) itu bertanya dulu ke kami," tandasnya. (gwn)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update
PILPRES 2019
Termasuk TGB, Nama-nama Ini Akan Jadi Calon Cawapres Jokowi
Senin, 16 Juli 2018 - 17:00 wib

Telkomsel Luncurkan NSP Star Up Lokal Pekanbaru
Senin, 16 Juli 2018 - 16:52 wib
PIALA DUNIA 2018
Mbappe yang Kian Dekat dengan Pele usai Jadi Pemain Muda Terbaik FIFA
Senin, 16 Juli 2018 - 16:50 wib
KASUS DUGAAN MERINTANGI PENYIDIKAN
Vonis Tiga Tahun Penjara Dijatuhkan Terhadap Dokter Bimanesh
Senin, 16 Juli 2018 - 16:40 wib
BERBEDA DENGAN JARINGAN YOGYAKARTA
Kata Kapolri, OTK yang Menyerang Mapolres Indramayu Terduga Teroris JAD
Senin, 16 Juli 2018 - 16:30 wib
PIALA DUNIA 2018
Prancis Juara, Deschamps: Kemenangan Ini Bukan karena Saya
Senin, 16 Juli 2018 - 16:20 wib
PIALA DUNIA 2018
Golden Ball Award untuk Permainan Apik Luka Modric
Senin, 16 Juli 2018 - 16:10 wib
SEBAGAI SAKSI
Sidang Kasus BLBI Akan Dihadiri Mantan Menko Ekuin
Senin, 16 Juli 2018 - 16:00 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Nusantara Mengaji, Jaga Kesatuan dan Perdamaian RI

Minggu, 15 Juli 2018 - 11:05 WIB

Keluarga Zohri Tolak Niat Pemerintah Renovasi Rumah Lama, Ini Alasannya
Ternyata, Segini Harga Rumah untuk Zohri dari Kemendagri
Wow! Tanpa Tes, Lalu Muhammad Zohri Bisa Langsung Jadi Anggota TNI
Target Lifting Migas Blok Mahakam Tak Tercapai

Sabtu, 14 Juli 2018 - 12:20 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us