SIDANG GUGATAN DI MK
Simak! Penjelasan PBNU Terkait Dana CSR BUMN untuk Gerakan Khilafah
Senin, 02 Juli 2018 - 20:30 WIB > Dibaca 1063 kali Print | Komentar
Simak! Penjelasan PBNU Terkait Dana CSR BUMN untuk Gerakan Khilafah
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Tudingan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) banyak diberikan kepada gerakan khilafah di Indonesia dikabarkan datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Namun, PBNU secara tegas membantah hal itu. Menurut Ketua PBNU Muhammad Sulton Fatono, pihaknya hanya menemukan kasus adanya kegiatan pro khilafah di tengah masyarakat yang diduga memanfaatkan dana CSR BUMN.  

Dia menyampaikan hal itu menyusul dari persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Undang-Undang BUMN yang mengatakan bahwa PBNU pernah menerangkan bahwa CSR BUMN mengalir ke komunitas pendukung khilafah dan anti Pancasila.

"Jelas berbeda antara ‘mengalirkan dana’ dengan ‘memanfaatkan dana’. Karena itu temuan kasus sosial PBNU tersebut tidak bisa dijadikan sebagai pintu masuk menuduh Pemerintah mencederai konstitusi," ucapnya dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (2/7/2018).

Temuan PBNU tentang penyimpangan pemanfaatan dana CSR BUMN itu, sambungnya, bahkan sudah disampaikan kepada pemerintah, yang dalam hal ini kepada Kementerian BUMN.

Adapun hal itu dilakukan agar Pemerintah segera mencari cara menutupi celah penyimpangan tersebut. PBNU diketahui juga mendapatkan penjelasan dari pemerintah tentang mekanisme penyaluran CSR yang prosedurnya cukup ketat dan berterima kasih atas masukan ini untuk segera dicarikan cara pencegahannya.

"Kami juga memahami bahwa meskipun mekanisme penyaluran dana CSR itu ketat, ada tahap monitoring, evaluasi, pelaporan, tetap saja tidak menutup kemungkinan saat dana tersebut sudah tersalurkan ternyata dalam realisasinya di lapangan penggunaannya tidak tepat," tuturnya.

Dia menilai, gerakan pro khilafah sangat  licik lantaran menganggap dana pemerintah itu halal untuk digarong. Oleh sebab itu, jika hal tersebut merupakan penyimpangan, menurut mereka itu halal.

Ditambahkannya, pemerintah pun memang tidak perlu mengklarifikasi atas pernyataan PBNU lantaran posisi PBNU tidak pernah menuding Pemerintah telah mengalirkan dana CSR kepada kelompok pro khilafah.

"Apanya yang diklarifikasi, PBNU tidak pernah menuding, kok. Saran saya jika belum mengetahui kasusnya sebaiknya Tim Advokasi Ekonomi Indonesia (TAKEN) itu bertanya dulu ke kami," tandasnya. (gwn)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update

Dedet Desak Penyelesaian Jembatan Siak IV
Jumat, 16 November 2018 - 10:20 wib
DPRD Tantang  Balik Pemprov Puasa SPPD

DPRD Tantang Balik Pemprov Puasa SPPD
Jumat, 16 November 2018 - 10:00 wib
High Waist Jeans
Si Classic Ala 90’S
Jumat, 16 November 2018 - 09:36 wib
Pertamini Ilegal, Tapi Dibiarkan

Pertamini Ilegal, Tapi Dibiarkan
Jumat, 16 November 2018 - 09:30 wib
Pelatih Dayung Diduga Cabuli Dua Pelajar
Korban Dijanjikan Jadi Atlet
Pelatih Dayung Diduga Cabuli Dua Pelajar
Jumat, 16 November 2018 - 09:30 wib

Musim Hujan, Waspada Korsleting
Jumat, 16 November 2018 - 09:00 wib

Lagi Berenang, Bocah Tewas Diterkam Buaya
Jumat, 15 November 2018 - 17:59 wib

3 Pemain Timnas Dapat Tawaran dari Klub Luar Negeri
Jumat, 15 November 2018 - 17:00 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Ketum Bro Sandi: Di Masa Depan, Air akan Lebih Berharga dari Emas
GTT Digaji Rp1,5 Juta Sebulan

Kamis, 15 November 2018 - 09:55 WIB

Cuti Bersama Idulfitri Tahun Depan Lebih Pendek

Rabu, 14 November 2018 - 20:40 WIB

Reaksi Brexit dan Dampak Ekonomi Cina Picu Pelemahan Rupiah
Kebut Pertumbuhan, RI Perbaiki SDM

Rabu, 14 November 2018 - 19:28 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us