SIDANG GUGATAN DI MK
Simak! Penjelasan PBNU Terkait Dana CSR BUMN untuk Gerakan Khilafah
Senin, 02 Juli 2018 - 20:30 WIB > Dibaca 1012 kali Print | Komentar
Simak! Penjelasan PBNU Terkait Dana CSR BUMN untuk Gerakan Khilafah
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Tudingan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) banyak diberikan kepada gerakan khilafah di Indonesia dikabarkan datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Namun, PBNU secara tegas membantah hal itu. Menurut Ketua PBNU Muhammad Sulton Fatono, pihaknya hanya menemukan kasus adanya kegiatan pro khilafah di tengah masyarakat yang diduga memanfaatkan dana CSR BUMN.  

Dia menyampaikan hal itu menyusul dari persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Undang-Undang BUMN yang mengatakan bahwa PBNU pernah menerangkan bahwa CSR BUMN mengalir ke komunitas pendukung khilafah dan anti Pancasila.

"Jelas berbeda antara ‘mengalirkan dana’ dengan ‘memanfaatkan dana’. Karena itu temuan kasus sosial PBNU tersebut tidak bisa dijadikan sebagai pintu masuk menuduh Pemerintah mencederai konstitusi," ucapnya dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (2/7/2018).

Temuan PBNU tentang penyimpangan pemanfaatan dana CSR BUMN itu, sambungnya, bahkan sudah disampaikan kepada pemerintah, yang dalam hal ini kepada Kementerian BUMN.

Adapun hal itu dilakukan agar Pemerintah segera mencari cara menutupi celah penyimpangan tersebut. PBNU diketahui juga mendapatkan penjelasan dari pemerintah tentang mekanisme penyaluran CSR yang prosedurnya cukup ketat dan berterima kasih atas masukan ini untuk segera dicarikan cara pencegahannya.

"Kami juga memahami bahwa meskipun mekanisme penyaluran dana CSR itu ketat, ada tahap monitoring, evaluasi, pelaporan, tetap saja tidak menutup kemungkinan saat dana tersebut sudah tersalurkan ternyata dalam realisasinya di lapangan penggunaannya tidak tepat," tuturnya.

Dia menilai, gerakan pro khilafah sangat  licik lantaran menganggap dana pemerintah itu halal untuk digarong. Oleh sebab itu, jika hal tersebut merupakan penyimpangan, menurut mereka itu halal.

Ditambahkannya, pemerintah pun memang tidak perlu mengklarifikasi atas pernyataan PBNU lantaran posisi PBNU tidak pernah menuding Pemerintah telah mengalirkan dana CSR kepada kelompok pro khilafah.

"Apanya yang diklarifikasi, PBNU tidak pernah menuding, kok. Saran saya jika belum mengetahui kasusnya sebaiknya Tim Advokasi Ekonomi Indonesia (TAKEN) itu bertanya dulu ke kami," tandasnya. (gwn)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update
Alamaaak!
Tak Mau Kalah
Selasa, 25 September 2018 - 12:11 wib

Pekanbaru Magnet Pariwisata Halal
Selasa, 25 September 2018 - 12:03 wib
Andalkan Yusril, OSO Melawan Putusan

Andalkan Yusril, OSO Melawan Putusan
Selasa, 25 September 2018 - 11:47 wib
Debat Capres Boleh Dilakukan Lembaga di Luar KPU

Debat Capres Boleh Dilakukan Lembaga di Luar KPU
Selasa, 25 September 2018 - 11:34 wib
OPD Jangan Hanya Pandai Habiskan Anggaran
Pemko Harus Gencar Lobi Pusat
Selasa, 25 September 2018 - 11:24 wib

DPRD Kebut Bahas RAPBD-P 2018
Selasa, 25 September 2018 - 11:02 wib
Nama Imam, Jadi Imam Sejak Mulai Masuk
Pengedar Narkoba Menyesal di Sel Tahanan
Selasa, 25 September 2018 - 10:57 wib
Rusunawa Terkendala Transportasi

Rusunawa Terkendala Transportasi
Selasa, 25 September 2018 - 10:46 wib
Teknologi Masaro jadi Solusi Sampah Pasar
UPS Bakal Diambil Alih Pemko
Selasa, 25 September 2018 - 10:40 wib

Sambut HUT Rohil, Angkat Potensi Kerang
Selasa, 25 September 2018 - 10:24 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Menteri Keuangan Imbau Perusahaan Gunakan Rupiah

Sabtu, 22 September 2018 - 15:49 WIB

TGB Blak-blakan Bicara Tudingan Gratifikasi

Kamis, 20 September 2018 - 18:43 WIB

Pamflet Undangan Diskusi Divestasi Newmont itu Hoax

Kamis, 20 September 2018 - 14:11 WIB

BPJS Kesehatan Laporkan Pengkritik

Rabu, 19 September 2018 - 15:48 WIB

TP PKK Bengkalis Wakili Riau ke Tingkat Nasional

Rabu, 19 September 2018 - 12:00 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us