Bangun Jargas, Usulkan Skema Kerja Sama KPBU
Kamis, 21 Juni 2018 - 11:15 WIB > Dibaca 336 kali Print | Komentar
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - PT Perusahaan Gas Negara Tbk meminta pemerintah agar bisa mengkaji pembangunan jaringan gas (jargas) dengan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Skema tersebut dinilai bisa mempercepat pembangunan jargas daripada hanya mengandalkan dana APBN.

Sekretaris Perusahaan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk Rachmat Hutama menyatakan, pembangunan infrastruktur dengan menggunakan skema KPBU sudah dilakukan Kominfo dalam proyek Palapa Ring.

’’Harapan kami, dengan adanya contoh yang sudah berjalan dan tujuan jargas ini untuk hajat masyarakat, seharusnya bisa dilaksanakan. Memang posisinya sekarang kami sudah merencanakan apakah memungkinkan melaksanakan skema jargas melalui KPBU,’’ katanya Rabu (20/6).

PGN telah membuka ruang diskusi dengan Kementerian ESDM untuk bisa menggunakan skema tersebut. Pemanfaatan skema KPBU sudah diatur dalam Perpres 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. KPBU merupakan skema pembayaran secara berkala oleh penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) kepada badan usaha pelaksana (BUP) atas ketersediaan layanan infrastruktur sesuai dengan kualitas yang ditentukan dalam perjanjian.

Selama ini pembangunan jargas masih mengandalkan dana APBN dengan penugasan kepada PGN maupun Pertagas. Dalam rencana umum energi nasional (RUEN), pemerintah menargetkan untuk membangun 1,9 juta sambungan rumah tangga gas bumi hingga 2019. Sayang, dana APBN hanya mampu membangun jargas sebanyak 80 ribu sambungan rumah tangga per tahun.

’’Kalau menggunakan APBN, target di RUEN akan jauh untuk tercapai karena setahun hanya 80 ribu,’’ ujarnya.

Padahal, adanya jargas cukup strategis guna menekan impor elpiji di tengah kenaikan harga minyak dunia dan lemahnya nilai tukar rupiah. Jargas juga mampu menekan subsidi elpiji yang membengkak setiap tahun.

Pada 2017, realisasi konsumsi elpiji 3 kg subsidi mencapai 6,306 juta metrik ton. Lebih tinggi daripada kuota dalam APBN 2017 sebesar 6,119 juta metrik ton. Selanjutnya, dalam APBN 2018, kuota elpiji 3 kg subsidi mencapai 6,450 juta metrik ton. (vir/c22/fal/lim)
KOMENTAR
Berita Update

Banyak WP Menunggak Pajak
Jumat, 21 September 2018 - 09:28 wib

Unri Teliti Laju Sedimentasi Kolam Patin
Jumat, 21 September 2018 - 09:26 wib

Olahraga Bangun Peradaban Positif
Jumat, 20 September 2018 - 19:00 wib
TGB Blak-blakan Bicara Tudingan Gratifikasi

TGB Blak-blakan Bicara Tudingan Gratifikasi
Jumat, 20 September 2018 - 18:43 wib
AS Potong Bantuan Dana bagi Palestina

AS Potong Bantuan Dana bagi Palestina
Jumat, 20 September 2018 - 18:38 wib

Ketua Ombudsman RI Gelar Kuliah Umum di Unri
Jumat, 20 September 2018 - 18:24 wib

Sah, BPI Kerjasama dengan Negeri Istana
Jumat, 20 September 2018 - 18:00 wib

Dimsum, Chinese Food Yg Menggugah Selera
Jumat, 20 September 2018 - 17:39 wib
Ancaman Serius Plastik Mikro

Ancaman Serius Plastik Mikro
Jumat, 20 September 2018 - 17:37 wib
Trump Senang Kim Jong Un Izinkan Inspeksi Nuklirnya

Trump Senang Kim Jong Un Izinkan Inspeksi Nuklirnya
Jumat, 20 September 2018 - 17:36 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
TGB Blak-blakan Bicara Tudingan Gratifikasi

Kamis, 20 September 2018 - 18:43 WIB

Pamflet Undangan Diskusi Divestasi Newmont itu Hoax

Kamis, 20 September 2018 - 14:11 WIB

BPJS Kesehatan Laporkan Pengkritik

Rabu, 19 September 2018 - 15:48 WIB

TP PKK Bengkalis Wakili Riau ke Tingkat Nasional

Rabu, 19 September 2018 - 12:00 WIB

Tiap Anggota Dewan Terima Rp200 Juta

Selasa, 18 September 2018 - 10:36 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini
Unri Teliti Laju Sedimentasi Kolam Patin
Banyak  WP Menunggak Pajak