Bangun Jargas, Usulkan Skema Kerja Sama KPBU
Kamis, 21 Juni 2018 - 11:15 WIB > Dibaca 245 kali Print | Komentar
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - PT Perusahaan Gas Negara Tbk meminta pemerintah agar bisa mengkaji pembangunan jaringan gas (jargas) dengan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Skema tersebut dinilai bisa mempercepat pembangunan jargas daripada hanya mengandalkan dana APBN.

Sekretaris Perusahaan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk Rachmat Hutama menyatakan, pembangunan infrastruktur dengan menggunakan skema KPBU sudah dilakukan Kominfo dalam proyek Palapa Ring.

’’Harapan kami, dengan adanya contoh yang sudah berjalan dan tujuan jargas ini untuk hajat masyarakat, seharusnya bisa dilaksanakan. Memang posisinya sekarang kami sudah merencanakan apakah memungkinkan melaksanakan skema jargas melalui KPBU,’’ katanya Rabu (20/6).

PGN telah membuka ruang diskusi dengan Kementerian ESDM untuk bisa menggunakan skema tersebut. Pemanfaatan skema KPBU sudah diatur dalam Perpres 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. KPBU merupakan skema pembayaran secara berkala oleh penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) kepada badan usaha pelaksana (BUP) atas ketersediaan layanan infrastruktur sesuai dengan kualitas yang ditentukan dalam perjanjian.

Selama ini pembangunan jargas masih mengandalkan dana APBN dengan penugasan kepada PGN maupun Pertagas. Dalam rencana umum energi nasional (RUEN), pemerintah menargetkan untuk membangun 1,9 juta sambungan rumah tangga gas bumi hingga 2019. Sayang, dana APBN hanya mampu membangun jargas sebanyak 80 ribu sambungan rumah tangga per tahun.

’’Kalau menggunakan APBN, target di RUEN akan jauh untuk tercapai karena setahun hanya 80 ribu,’’ ujarnya.

Padahal, adanya jargas cukup strategis guna menekan impor elpiji di tengah kenaikan harga minyak dunia dan lemahnya nilai tukar rupiah. Jargas juga mampu menekan subsidi elpiji yang membengkak setiap tahun.

Pada 2017, realisasi konsumsi elpiji 3 kg subsidi mencapai 6,306 juta metrik ton. Lebih tinggi daripada kuota dalam APBN 2017 sebesar 6,119 juta metrik ton. Selanjutnya, dalam APBN 2018, kuota elpiji 3 kg subsidi mencapai 6,450 juta metrik ton. (vir/c22/fal/lim)
KOMENTAR
Berita Update
Nasib Lurah Bandar Raya Menunggu Hasil Tim

Nasib Lurah Bandar Raya Menunggu Hasil Tim
Jumat, 20 Juli 2018 - 09:52 wib

Api Menggila Sejak Dinihari Ulu Kasok Terbakar
Jumat, 20 Juli 2018 - 09:50 wib

Barang Bukti Sabu-Sabu 62,39 Gram Dimusnahkan
Jumat, 20 Juli 2018 - 09:49 wib
6 Bocah Korban Pencabulan Masih Trauma
Diduga Pelaku, Oknum Ketua RW Belum Diamankan
6 Bocah Korban Pencabulan Masih Trauma
Jumat, 20 Juli 2018 - 09:48 wib

242 Calon Panwaslu Tunggu Hasil Tes Psikologi
Jumat, 20 Juli 2018 - 09:45 wib

Kadiskominfops Ikuti Rapat Finalisasi
Jumat, 19 Juli 2018 - 20:00 wib
PILPRES 2019
Elite PKS Protes Manuver Prabowo, Begini Komentar Gerindra
Jumat, 19 Juli 2018 - 20:00 wib

Bupati Buka Rakor Kampanye Imunisasi Campak Rubella
Jumat, 19 Juli 2018 - 19:40 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Jenguk SBY di RSPAD Bersama JK, Ini Kata Jokowi

Kamis, 19 Juli 2018 - 16:45 WIB

Kapolri: Kekuatan TNI-Polri Banyak Menentukan Nasib Indonesia
Asian Games 2018, Kim Jong-un & Moon Jae-in Diundang Jokowi untuk Hadir
Kasus Eni Saragih, Golkar Siapkan Bantuan Hukum untuk Hadapi KPK
Innalillahi untuk PKS dari Fahri Hamzah yang Tak Akan Nyaleg Lagi
Sagang Online
loading...
Follow Us