Bangun Jargas, Usulkan Skema Kerja Sama KPBU
Kamis, 21 Juni 2018 - 11:15 WIB > Dibaca 401 kali Print | Komentar
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - PT Perusahaan Gas Negara Tbk meminta pemerintah agar bisa mengkaji pembangunan jaringan gas (jargas) dengan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Skema tersebut dinilai bisa mempercepat pembangunan jargas daripada hanya mengandalkan dana APBN.

Sekretaris Perusahaan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk Rachmat Hutama menyatakan, pembangunan infrastruktur dengan menggunakan skema KPBU sudah dilakukan Kominfo dalam proyek Palapa Ring.

’’Harapan kami, dengan adanya contoh yang sudah berjalan dan tujuan jargas ini untuk hajat masyarakat, seharusnya bisa dilaksanakan. Memang posisinya sekarang kami sudah merencanakan apakah memungkinkan melaksanakan skema jargas melalui KPBU,’’ katanya Rabu (20/6).

PGN telah membuka ruang diskusi dengan Kementerian ESDM untuk bisa menggunakan skema tersebut. Pemanfaatan skema KPBU sudah diatur dalam Perpres 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. KPBU merupakan skema pembayaran secara berkala oleh penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) kepada badan usaha pelaksana (BUP) atas ketersediaan layanan infrastruktur sesuai dengan kualitas yang ditentukan dalam perjanjian.

Selama ini pembangunan jargas masih mengandalkan dana APBN dengan penugasan kepada PGN maupun Pertagas. Dalam rencana umum energi nasional (RUEN), pemerintah menargetkan untuk membangun 1,9 juta sambungan rumah tangga gas bumi hingga 2019. Sayang, dana APBN hanya mampu membangun jargas sebanyak 80 ribu sambungan rumah tangga per tahun.

’’Kalau menggunakan APBN, target di RUEN akan jauh untuk tercapai karena setahun hanya 80 ribu,’’ ujarnya.

Padahal, adanya jargas cukup strategis guna menekan impor elpiji di tengah kenaikan harga minyak dunia dan lemahnya nilai tukar rupiah. Jargas juga mampu menekan subsidi elpiji yang membengkak setiap tahun.

Pada 2017, realisasi konsumsi elpiji 3 kg subsidi mencapai 6,306 juta metrik ton. Lebih tinggi daripada kuota dalam APBN 2017 sebesar 6,119 juta metrik ton. Selanjutnya, dalam APBN 2018, kuota elpiji 3 kg subsidi mencapai 6,450 juta metrik ton. (vir/c22/fal/lim)
KOMENTAR
Berita Update

Dua Kecamatan Masih Terendam
Sabtu, 16 November 2018 - 17:30 wib
Lutut Istri  Disenggol, Nelayan Bacok Tetangga

Lutut Istri Disenggol, Nelayan Bacok Tetangga
Sabtu, 16 November 2018 - 17:00 wib

Miliki 30 Kg Ganja, Petani Ditangkap
Sabtu, 16 November 2018 - 16:15 wib
Plt Gubri Bersama Dirut Teken Kerja Sama
BRK Ikut MoU e-Samsat Nasional
Sabtu, 16 November 2018 - 16:00 wib

Desa Dituntut Gerakkan Ekonomi Masyarakat Lewat ADD
Sabtu, 16 November 2018 - 15:45 wib
Pedagang  Belum Tahu  Kapan Direlokasi

Pedagang Belum Tahu Kapan Direlokasi
Sabtu, 16 November 2018 - 15:30 wib
Dibuka Tim Bupati Vs Wartawan
50 Tim Ikuti Serindit Boat Race
Sabtu, 16 November 2018 - 15:15 wib
Spesialis Bongkar  Rumah Kosong Diringkus

Spesialis Bongkar Rumah Kosong Diringkus
Sabtu, 16 November 2018 - 15:00 wib
Disdukcapil Mengajukan Tambahan Tenaga Teknis

Disdukcapil Mengajukan Tambahan Tenaga Teknis
Sabtu, 16 November 2018 - 14:45 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Menteri Keamanan Siber Jepang Ternyata Tak Mengerti Komputer
BRK Ikut MoU e-Samsat Nasional

Jumat, 16 November 2018 - 16:00 WIB

Hasil SKD Cerminan Mutu Pendidikan Indonesia

Jumat, 16 November 2018 - 14:30 WIB

MTQ Ajang Tingkatkan Kesadaran Beragama

Jumat, 16 November 2018 - 14:15 WIB

Dukung Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Internasional

Jumat, 16 November 2018 - 13:30 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini