Bangun Jargas, Usulkan Skema Kerja Sama KPBU
Kamis, 21 Juni 2018 - 11:15 WIB > Print | Komentar
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - PT Perusahaan Gas Negara Tbk meminta pemerintah agar bisa mengkaji pembangunan jaringan gas (jargas) dengan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Skema tersebut dinilai bisa mempercepat pembangunan jargas daripada hanya mengandalkan dana APBN.

Sekretaris Perusahaan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk Rachmat Hutama menyatakan, pembangunan infrastruktur dengan menggunakan skema KPBU sudah dilakukan Kominfo dalam proyek Palapa Ring.

’’Harapan kami, dengan adanya contoh yang sudah berjalan dan tujuan jargas ini untuk hajat masyarakat, seharusnya bisa dilaksanakan. Memang posisinya sekarang kami sudah merencanakan apakah memungkinkan melaksanakan skema jargas melalui KPBU,’’ katanya Rabu (20/6).

PGN telah membuka ruang diskusi dengan Kementerian ESDM untuk bisa menggunakan skema tersebut. Pemanfaatan skema KPBU sudah diatur dalam Perpres 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. KPBU merupakan skema pembayaran secara berkala oleh penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) kepada badan usaha pelaksana (BUP) atas ketersediaan layanan infrastruktur sesuai dengan kualitas yang ditentukan dalam perjanjian.

Selama ini pembangunan jargas masih mengandalkan dana APBN dengan penugasan kepada PGN maupun Pertagas. Dalam rencana umum energi nasional (RUEN), pemerintah menargetkan untuk membangun 1,9 juta sambungan rumah tangga gas bumi hingga 2019. Sayang, dana APBN hanya mampu membangun jargas sebanyak 80 ribu sambungan rumah tangga per tahun.

’’Kalau menggunakan APBN, target di RUEN akan jauh untuk tercapai karena setahun hanya 80 ribu,’’ ujarnya.

Padahal, adanya jargas cukup strategis guna menekan impor elpiji di tengah kenaikan harga minyak dunia dan lemahnya nilai tukar rupiah. Jargas juga mampu menekan subsidi elpiji yang membengkak setiap tahun.

Pada 2017, realisasi konsumsi elpiji 3 kg subsidi mencapai 6,306 juta metrik ton. Lebih tinggi daripada kuota dalam APBN 2017 sebesar 6,119 juta metrik ton. Selanjutnya, dalam APBN 2018, kuota elpiji 3 kg subsidi mencapai 6,450 juta metrik ton. (vir/c22/fal/lim)
KOMENTAR
Berita Update

Jalan Desa Telayap Tak Kunjung Disemenisasi
Sabtu, 16 Februari 2019 - 10:47 wib
Bom Bunuh Diri Serang Militer, 44 Orang Tewas

Bom Bunuh Diri Serang Militer, 44 Orang Tewas
Sabtu, 16 Februari 2019 - 10:45 wib

Pemilihan Ketua KPU Harus Bebas Intervensi
Sabtu, 16 Februari 2019 - 10:32 wib
BERPULANGNYA KHAIRUNNAS AFRIZAL, MANTAN PEMAIN PSPS
Anak yang Santun dan Rajin Puasa Sunah
Sabtu, 16 Februari 2019 - 10:21 wib

Plt Ketua Umum PSSI Tersangka
Sabtu, 16 Februari 2019 - 10:19 wib

Korban 100 Orang, Pelaku Raup Rp3 Miliar
Sabtu, 16 Februari 2019 - 10:06 wib

Lokasi Debat Mulai Ditata
Sabtu, 16 Februari 2019 - 10:00 wib

Syamsuar Boyong Keluarga ke Jakarta
Sabtu, 16 Februari 2019 - 09:47 wib

Peta Politik di Jabar Sudah Berubah Drastis? 52,4%
Sabtu, 15 Februari 2019 - 20:30 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
PLN Turunkan Tarif 900 VA

Sabtu, 16 Februari 2019 - 10:15 WIB

Cari Tahu Aliran Dana Dugaan Korupsi Sub Kontraktor Fiktif
Eks Honorer K2 Diminta Mendaftar

Jumat, 15 Februari 2019 - 09:20 WIB

Keluarga Terus Berikhtiar untuk Kesembuhan Ani

Jumat, 15 Februari 2019 - 09:15 WIB

Bareng-Bareng Bantu Bangun Sepakbola

Jumat, 15 Februari 2019 - 09:02 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us