Komjen Iriawan Dilantik Jadi Pj Gubernur Jawa Barat
Senin, 18 Juni 2018 - 13:16 WIB > Dibaca 16979 kali Print | Komentar
Komjen Iriawan Dilantik Jadi Pj Gubernur Jawa Barat
BANDUNG (RIAUPOS.CO) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo secara resmi melantik Komisaris Jenderal Mochamad Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Senin (18/6/2018). Pelantikan penjabatn gubernur menyusul habisnya masa jabatan pejabat sebelumnya, Ahmad Heryawan sebagai Gubernur Jawa Barat, sementara untuk pejabat defenitif masih menunggu hasil Pilkada Gubernur Jawa Barat 27 Juni yang akan datang.

Pelantikan Iriawan yang juga Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) itu dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Bandung.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar menjelaskan, pelantikan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) itu dilaksanakan di Bandung dan sudah sesuai aturan.

Birokrat bergelar doktor yang juga Jubir Kemendagri itu mengatakan, pihaknya sebelum melakukan pelantikan tentunya melihat dulu dasar hukumnya. Bahtiar pun menyebut Pasal 201 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada sebagai payung hukum pengisian posisi penjabat gubernur.

"Dalam Pasal 201 UU Pilkada disebutkan dalam mengisi kekosongan jabatan Gubernur diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Bahtiar, di Bandung, Jawa Barat, Senin (18/6).

Bahtiar juga menyebut penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf b dalam UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam pasal tersebut diatur tentang ruang lingkup nomenklatur jabatan pimpinan tinggi madya. Pasal 19 ayat (1) huruf b menyebutkan yanh dimaksud pimpinan tinggi madya adalah sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga non-struktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jendral, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, kepala sekretariat presiden, kepala sekretariat wakil presiden, sekretaris militer presiden, kepala sekretariat dewan pertimbangan presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara.

Aturan lain yang jadi payung hukum pengangkatan Penjabat Gubernur, kata Bahtiar, adalah Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara bagi Gubernur , Wagub, Bupati, Wabup, Walikota dan Wawalikota.


KOMENTAR
Berita Update
Bela SBY, Ruhut Sebut Prabowo Seperti Beruang Madu

Bela SBY, Ruhut Sebut Prabowo Seperti Beruang Madu
Minggu, 18 November 2018 - 06:45 wib
Ketua PGI Tanggapi Positif Kritik Grace

Ketua PGI Tanggapi Positif Kritik Grace
Minggu, 18 November 2018 - 05:34 wib
Grace Harus Uraikan Maksud Perda Syariah

Grace Harus Uraikan Maksud Perda Syariah
Minggu, 18 November 2018 - 05:11 wib
Wow, A Man Called Ahok Tembus 1 Juta Penonton

Wow, A Man Called Ahok Tembus 1 Juta Penonton
Minggu, 18 November 2018 - 02:50 wib
Pekan Depan, Nasib OSO Diputuskan

Pekan Depan, Nasib OSO Diputuskan
Minggu, 17 November 2018 - 19:06 wib

BKD Prov Riau Road To Siak 24 November Mendatang
Minggu, 17 November 2018 - 13:28 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
PBNU Tak Sependapat dengan PSI Soal Perda Syariah dan Injil
Kata Jokowi Monumen Kapsul Menyimpan Idealisme Seperti Avengers
Pembagian Sertifikat Tanah Harus Ada Tindak Lanjut Pemerintah
Menteri Keamanan Siber Jepang Ternyata Tak Mengerti Komputer
BRK Ikut MoU e-Samsat Nasional

Jumat, 16 November 2018 - 16:00 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us