Komjen Iriawan Dilantik Jadi Pj Gubernur Jawa Barat
Senin, 18 Juni 2018 - 13:16 WIB > Dibaca 16522 kali Print | Komentar
Komjen Iriawan Dilantik Jadi Pj Gubernur Jawa Barat
Berita Terkait

Bantah Ditangkap KPK, Bupati Bandung Barat: Saya Sedang Bantu Istri



BANDUNG (RIAUPOS.CO) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo secara resmi melantik Komisaris Jenderal Mochamad Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Senin (18/6/2018). Pelantikan penjabatn gubernur menyusul habisnya masa jabatan pejabat sebelumnya, Ahmad Heryawan sebagai Gubernur Jawa Barat, sementara untuk pejabat defenitif masih menunggu hasil Pilkada Gubernur Jawa Barat 27 Juni yang akan datang.

Pelantikan Iriawan yang juga Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) itu dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Bandung.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar menjelaskan, pelantikan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) itu dilaksanakan di Bandung dan sudah sesuai aturan.

Birokrat bergelar doktor yang juga Jubir Kemendagri itu mengatakan, pihaknya sebelum melakukan pelantikan tentunya melihat dulu dasar hukumnya. Bahtiar pun menyebut Pasal 201 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada sebagai payung hukum pengisian posisi penjabat gubernur.

"Dalam Pasal 201 UU Pilkada disebutkan dalam mengisi kekosongan jabatan Gubernur diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Bahtiar, di Bandung, Jawa Barat, Senin (18/6).

Bahtiar juga menyebut penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf b dalam UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam pasal tersebut diatur tentang ruang lingkup nomenklatur jabatan pimpinan tinggi madya. Pasal 19 ayat (1) huruf b menyebutkan yanh dimaksud pimpinan tinggi madya adalah sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga non-struktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jendral, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, kepala sekretariat presiden, kepala sekretariat wakil presiden, sekretaris militer presiden, kepala sekretariat dewan pertimbangan presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara.

Aturan lain yang jadi payung hukum pengangkatan Penjabat Gubernur, kata Bahtiar, adalah Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara bagi Gubernur , Wagub, Bupati, Wabup, Walikota dan Wawalikota.


KOMENTAR
Berita Update
Perkara Narkoba Paling Menonjol

Perkara Narkoba Paling Menonjol
Senin, 23 Juli 2018 - 14:50 wib
IKPP Komit Lestarikan Lingkungan dan Hutan
Hasilkan Kerajinan Tangan dari Sampah Plastik
Senin, 23 Juli 2018 - 14:50 wib
Peraturan Kepenghuluan Penting

Peraturan Kepenghuluan Penting
Senin, 23 Juli 2018 - 14:18 wib
Limbah Harus Disterilkan

Limbah Harus Disterilkan
Senin, 23 Juli 2018 - 13:50 wib
RSUD Agendakan Stuban ke RS Anisa Tanggerang

RSUD Agendakan Stuban ke RS Anisa Tanggerang
Senin, 23 Juli 2018 - 13:10 wib
Produksi Minyak Tak Penuhi Keperluan Masyarakat

Produksi Minyak Tak Penuhi Keperluan Masyarakat
Senin, 23 Juli 2018 - 13:04 wib

Berbahaya, Jauhi Pagar Pembatas Flyover
Senin, 23 Juli 2018 - 12:56 wib

Kenali Gejala Asma sejak Dini
Senin, 23 Juli 2018 - 12:56 wib
Sediakan 1.760 Lowongan Kerja
Jangan Pasang Passing Grade Terlalu Tinggi
Sediakan 1.760 Lowongan Kerja
Senin, 23 Juli 2018 - 12:52 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Garam tanpa Yodium Banyak Beredar

Senin, 23 Juli 2018 - 12:43 WIB

Jatuh di Kamar Mandi, Satu JCH Riau Cedera

Senin, 23 Juli 2018 - 12:39 WIB

Satgas Karhutla Perketat Pengawasan Titik Api

Senin, 23 Juli 2018 - 12:30 WIB

FSRU Lampung Siap Kirim LNG ke PLN

Minggu, 22 Juli 2018 - 12:33 WIB

Jamaah Wajib Pakai Alat Pelindung Diri

Sabtu, 21 Juli 2018 - 12:17 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us