Depan >> Berita >> Riau >>
Dewan Adukan PT SHM ke LHK
Senin, 11 Juni 2018 - 11:42 WIB > Dibaca 322 kali Print | Komentar
INDRAGIRIHILIR (RIAUPOS.CO)---DPRD Indragiri Hilir (Inhil) mengadukan persoalan PT Sari Hijau Mutiara (SHM) Kecamatan Kemuning, kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia (RI).


Kedatangan rombongan wakil Rakyat Inhil itu merupakan tindak lanjut dari penyelesaian konflik antara perusahaan dengan masyarakat Desa Kemuning Muda, Tukjimun, Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning, serta Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang.


Menurut Sekretaris Komisi I DPRD Inhil Muamar Armain,  PT SHM mengklaim telah memiliki izin dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI pada tahun 2008 untuk mengelola lahan seluas lebih kurang 20.000 hektare.


Sebagaimana diketahui, bahwa PT SHM memiliki izin Menhut Nomor 378. Hanya saja izin tersebut tidak berdasarkan rekomendasi dari bawah. Bahkan masyarakat setempat tidak pernah mengetahui hal itu.


‘’Perusahaan tidak pernah menyosialisasikan keberadaan mereka kepada masyarakat di sejumlah desa itu,” kata Muamar Harmain, belum lama ini.
Yang lebih anehnya, lanjut Muamar, sejak diterbitkanya izin itu, pihak perusahaan tidak pernah mendirikan kantor, basecamp dan sejenisnya. Yang ada hanya papan plang yang berbunyi lahan tersebut milik PT SHM.


‘’Masyarakat lebih dahulu hidup dan bermukim di sana. Tapi saat ini masyarakat malah terusik setelah adanya perusahaan itu, “ tegasnya.


Camat Kemuning, Azwirzami, mengungkapka hal yang sama. Jauh sebelum izin itu keluar, fasilitas umum dan lainnya sudah ada di sana. Namun, dia merasa aneh kenapa wilayah itu masuk salam kawasan hutan.


Menanggapi hal itu, Direktur Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementian LHK Irmansyah Rachman menjelaskan, dilihat dari persoalan tersebut lokasi itu masuk dalam pendekatan Tanah Objek Reforma Agraria (Tora), sebagai mana Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 tahun 2017.


Saat pertemuan itu dia menyarankan agar DPRD melaporkan persoalan itu kepada bupati. Kemudian bupati mengusulkan kepada tim percepatan penyelesaian sengketa tanah dalam kawasan hutan dan meneruskannya kepada gubernur.


‘’Supaya fasilitas umum dan sosial dan permukiman masyarakat tersebut dapat dijadikan Tora,” katanya.


Demikian pula dalam penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan. Persoalan ini dapat segera dilaporkan ke kementerian terkait, sehingga dapat dijadikan sosial sesuai Permenhut Nomor 83.


Hadir dalam pertemuan tersebut, anggota Komisi I DPRD Inhil, Hj Siti Bunga Tang, M Kautsar, Ketua APDESI Riau, Mahroni dan tokoh masyarakat setempat H Khairuddin.(adv)

KOMENTAR
Berita Update
Doa dan Syukuran HUT Ke-28 Riau Pos
Bertransformasi Melalui Go Digital
Jumat, 18 Januari 2019 - 10:30 wib
Pengganti Azis Zaenal Harus Kader PPP

Pengganti Azis Zaenal Harus Kader PPP
Jumat, 18 Januari 2019 - 10:29 wib

Karyawan PT SRK Mogok Kerja
Jumat, 18 Januari 2019 - 10:25 wib
Produksi Massal Mobil Listrik
Masih Harus Diuji secara Ekonomi
Jumat, 18 Januari 2019 - 10:04 wib
Waspada Peningkatan Curah Hujan

Waspada Peningkatan Curah Hujan
Jumat, 18 Januari 2019 - 10:04 wib

Rekam KTP-el di Rutan
Jumat, 18 Januari 2019 - 09:30 wib
Warga Keluhkan APK Caleg

Warga Keluhkan APK Caleg
Jumat, 18 Januari 2019 - 09:27 wib
Soal Adipura, Wako Sebut Partisipasi Warga Rendah

Soal Adipura, Wako Sebut Partisipasi Warga Rendah
Jumat, 18 Januari 2019 - 09:25 wib
Baznas Targetkan Rp6 Miliar

Baznas Targetkan Rp6 Miliar
Jumat, 18 Januari 2019 - 09:20 wib

Temukan Alat Kontrasepsi di Tempat Jagung Bakar
Jumat, 18 Januari 2019 - 09:15 wib
Cari Berita
Riau Terbaru
Bertransformasi Melalui Go Digital

Jumat, 18 Januari 2019 - 10:30 WIB

Baznas Targetkan Rp6 Miliar

Jumat, 18 Januari 2019 - 09:20 WIB

Bawaslu Tertibkan 246 APK Peserta Pemilu

Kamis, 17 Januari 2019 - 16:32 WIB

OPD Diminta Segera  Laksanakan Kegiatan

Kamis, 17 Januari 2019 - 16:15 WIB

Komitmen Naker Lokal Dipertanyakan

Kamis, 17 Januari 2019 - 16:00 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us