Korupsi Masih Banyak, Hasto Sebut PDIP Geram
Senin, 11 Juni 2018 - 00:19 WIB > Dibaca 6644 kali Print | Komentar
Korupsi Masih Banyak, Hasto Sebut PDIP Geram
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto.
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP sungguh merasa geram dan marah atas berbagai tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan kemanusiaan.

Hasto mengatakan partai sudah memberikan sanksi tertinggi yang dilakukan yaitu pemecatan seketika, tidak mendapat bantuan hukum dan mengakhiri karier politik kader yang tersangkut kasus rasuah. Namun, Hasto heran mengapa korupsi masih terjadi. Begitu banyak kepala daerah yang ditangkap, lalu apakah memang sudah begitu rusak karakter dan mentalitas atau karena sistem pemilihan langsung yang mendorong sikap koruptif, atau pencegahan korupsi yang mandul.

"Dan pada kenyataannya apakah kita lebih asyik menikmati drama OTT tersebut?” katanya, Minggu (10/6/2018).

Hasto menambahkan, PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya pemberantasan korupsi dan tercatat sebagai partai yang langsung memberikan sanksi maksimum bagi para koruptor. “Saat ini saya sedang berada di Kota Blitar dan Tulungagung. Banyak yang bertanya, apakah OTT ini murni upaya pemberantasan hukum, atau sebaliknya, ada kepentingan politik yang memengaruhinya?" katanya.

Hal ini mengingat bahwa yang menjadi sasaran adalah mereka yang memiliki elektabilitas tertinggi dan merupakan pemimpin yang sangat mengakar. "Samanhudi misalnya, terpilih kedua kalinya dengan suara lebih dari 92 persen," ungkap Hasto.

Dia menjelaskan, kesan adanya kepentingan politik dapat dicermati pada kasus OTT terhadap Wali Kota Blitar Samanhudi dan calon bupati terkuat di Tulungagung Sahri Mulyo. Mereka berdua tidak terkena OTT secara langsung. Namun, ujar Hasto, mengapa beberapa media online tertentu di Jakarta dalam waktu yang sangat singkat memberitakan OTT kedua orang tersebut.

Seakan-akan menggambarkan keduanya sudah menjadi target dan memang harus ditangkap baik melalui OTT langsung maupun tidak. "Dan faktanya yang ditangkap di Kota Blitar adalah seorang penjahit dan bukan pejabat negara. Lalu di Kabupaten Tulungagung seorang kepala dinas dan perantara, bukan Sahri Mulyo. Kesemuanya lalu dikembangkan bahwa hal tersebut sebagai OTT terhadap Samanhudi dan Sahri Mulyo. Ada apa di balik ini?" papar Hasto.

PDI Perjuangan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPK manakala OTT tersebut dilakukan dengan berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dalam hukum dan sesuai mekanisme hukum itu sendiri.


KOMENTAR
Berita Update

21 Oktober Seleksi Administrasi CPNS
Sabtu, 19 Oktober 2018 - 17:00 wib
PSPS Allstar Vs Timnas Indonesia Allstar
Masyarakat Tak Dipungut Biaya
Sabtu, 19 Oktober 2018 - 16:30 wib

RAPBD 2019, Diproyeksi Rp1,3 T
Sabtu, 19 Oktober 2018 - 16:00 wib

Sakatonik ABC Talk Show Cemilan Sehat
Sabtu, 19 Oktober 2018 - 15:43 wib

SD Darma Yudha Borong Medali IMSO 2018 di Cina
Sabtu, 19 Oktober 2018 - 15:32 wib
Unilever Tetap Produksi Teh Sariwangi

Unilever Tetap Produksi Teh Sariwangi
Sabtu, 19 Oktober 2018 - 15:25 wib

Imunisasi MR Diperpanjang Hingga Bulan Oktober
Sabtu, 19 Oktober 2018 - 15:00 wib

Bupati Ingin Penyediaan Air Bersih Setiap Desa Maksimal
Sabtu, 19 Oktober 2018 - 14:30 wib
Perjuangkan Kader Jadi Wakil Rakyat
FSPTI Riau Gelar Rapimda
Sabtu, 19 Oktober 2018 - 14:26 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Cari Solusi tanpa Elga

Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:30 WIB

Anies Pilih Jalankan Masalah Dasar, Ketimbang Jawab Kritik di Medsos
Denda Pajak  Kendaraan  Diputihkan

Kamis, 18 Oktober 2018 - 16:43 WIB

Penting, Imunisasi MR Fase Kedua Diperpanjang Hingga Akhir Oktober
 Tentang Pentingnya Soliditas Polri di Masa Kampanye Pileg dan Pilpres
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini