Korupsi Masih Banyak, Hasto Sebut PDIP Geram
Senin, 11 Juni 2018 - 00:19 WIB > Dibaca 6739 kali Print | Komentar
Korupsi Masih Banyak, Hasto Sebut PDIP Geram
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto.
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP sungguh merasa geram dan marah atas berbagai tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan kemanusiaan.

Hasto mengatakan partai sudah memberikan sanksi tertinggi yang dilakukan yaitu pemecatan seketika, tidak mendapat bantuan hukum dan mengakhiri karier politik kader yang tersangkut kasus rasuah. Namun, Hasto heran mengapa korupsi masih terjadi. Begitu banyak kepala daerah yang ditangkap, lalu apakah memang sudah begitu rusak karakter dan mentalitas atau karena sistem pemilihan langsung yang mendorong sikap koruptif, atau pencegahan korupsi yang mandul.

"Dan pada kenyataannya apakah kita lebih asyik menikmati drama OTT tersebut?” katanya, Minggu (10/6/2018).

Hasto menambahkan, PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya pemberantasan korupsi dan tercatat sebagai partai yang langsung memberikan sanksi maksimum bagi para koruptor. “Saat ini saya sedang berada di Kota Blitar dan Tulungagung. Banyak yang bertanya, apakah OTT ini murni upaya pemberantasan hukum, atau sebaliknya, ada kepentingan politik yang memengaruhinya?" katanya.

Hal ini mengingat bahwa yang menjadi sasaran adalah mereka yang memiliki elektabilitas tertinggi dan merupakan pemimpin yang sangat mengakar. "Samanhudi misalnya, terpilih kedua kalinya dengan suara lebih dari 92 persen," ungkap Hasto.

Dia menjelaskan, kesan adanya kepentingan politik dapat dicermati pada kasus OTT terhadap Wali Kota Blitar Samanhudi dan calon bupati terkuat di Tulungagung Sahri Mulyo. Mereka berdua tidak terkena OTT secara langsung. Namun, ujar Hasto, mengapa beberapa media online tertentu di Jakarta dalam waktu yang sangat singkat memberitakan OTT kedua orang tersebut.

Seakan-akan menggambarkan keduanya sudah menjadi target dan memang harus ditangkap baik melalui OTT langsung maupun tidak. "Dan faktanya yang ditangkap di Kota Blitar adalah seorang penjahit dan bukan pejabat negara. Lalu di Kabupaten Tulungagung seorang kepala dinas dan perantara, bukan Sahri Mulyo. Kesemuanya lalu dikembangkan bahwa hal tersebut sebagai OTT terhadap Samanhudi dan Sahri Mulyo. Ada apa di balik ini?" papar Hasto.

PDI Perjuangan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPK manakala OTT tersebut dilakukan dengan berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dalam hukum dan sesuai mekanisme hukum itu sendiri.


KOMENTAR
Berita Update
Bawaslu Tertibkan 246 APK Peserta Pemilu

Bawaslu Tertibkan 246 APK Peserta Pemilu
Jumat, 17 Januari 2019 - 16:32 wib
OPD Diminta Segera  Laksanakan Kegiatan

OPD Diminta Segera Laksanakan Kegiatan
Jumat, 17 Januari 2019 - 16:15 wib

Komitmen Naker Lokal Dipertanyakan
Jumat, 17 Januari 2019 - 16:00 wib

Pengrusak Atribut PD Dijebloskan ke Rutan
Jumat, 17 Januari 2019 - 15:35 wib
Puskesmas Tambusai Jadi Percontohan

Puskesmas Tambusai Jadi Percontohan
Jumat, 17 Januari 2019 - 15:30 wib
Pembangunan Roro  di Insit Hampir Rampung

Pembangunan Roro di Insit Hampir Rampung
Jumat, 17 Januari 2019 - 15:15 wib
TP4D Siap Lakukan Pendampingan

TP4D Siap Lakukan Pendampingan
Jumat, 17 Januari 2019 - 15:00 wib
Peran Camat dan Penghulu Turut Menentukan

Peran Camat dan Penghulu Turut Menentukan
Jumat, 17 Januari 2019 - 14:30 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Ikatan Pemulung Mau ke DPR, Protes Perda Larangan Plastik
Naik Gaji, PNS dan TNI-Polri Harus Tetap Netral

Kamis, 17 Januari 2019 - 11:27 WIB

Sriwijaya Ajukan Penundaan Laga di Piala Indonesia

Rabu, 16 Januari 2019 - 10:15 WIB

Sudah 11 Tersangka Pengaturan Skor Persibara Lawan PS Mojokerto
Barito Putera Kontrak 3 Pemain Timnas

Selasa, 15 Januari 2019 - 16:00 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini