Depan >> Berita >> Hukum >>
BELUM ADA TERJEMAHAN BAHASA INDONESIA RESMI
Ketika Jokowi, Menkumham, dan Ketua DPR Digugat karena KUHP
Jumat, 08 Juni 2018 - 18:00 WIB > Dibaca 324 kali Print | Komentar
Ketika Jokowi, Menkumham, dan Ketua DPR Digugat karena KUHP
Presiden Joko Widodo. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Terkait terjemahan KUHP, YLBHI, ICJR, dan LBH Masyarakat, yang tergabung dalam Tim Advokasi KUHP Berbahasa Indonesia Resmi, melaporkan Presiden RI Joko Widodo, Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly serta Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Adapun laporan itu diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tertera dalam surat gugatan Nomor: 330/PDT.G/2018/PN.JKT.PST. Menurut Perwakilan Tim Advokasi KUHP Berbahasa Indonesia Resmi, Muhammad Isnur, KUHP sekarang masih berbahasa Belanda.

Kata dia, seharusnya KUHP saat ini memiliki terjemahan berbahasa Indonesia secara resmi. Hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

"Karena tertulis di UU No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan setiap undang-undang wajib menggunakan bahasa Indonesia," ujarnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (8/6/2018).

KUHP yang saat ini masih menggunakan bahasa Belanda, sambungnya, merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah bersama DPR RI.

Dikatakannya, tim advokasi KUHP berbahasa Indonesia resmi menemukan fakta bahwa selama ini KUHP tidak mempunyai terjemahan resmi, yang beredar diterjemahkan oleh beberapa ahli pidana, seperti R. Soesilo, Prof Moeljatno, Prof Andi Hamzah, BPHN dan lain-lain.

"Hal itu sangat merugikan masyarakat karena menjadi banyak perbedaan tergantung siapa penerjemah yang dipakai oleh aparat," tuturnya.

Dia menyebut, bahkan, dalam merumuskkan RKUHP di DPR, itu bukan menggunakan terjemahan resmi.

"Terjemahan KUHP yang dipakai oleh perumus RKUHP merupakan terjemahan bebas dari para akademisi," paparnya.

Adapun hal itu berdampak pada rumusan-rumusan pasal RKUHP yang potensial menimbulkan tafsir sumir dan multitafsir. Sebab, tidak adanya keseragaman makna dalam KUHP yang beredar selama ini.

Karena itu, Tim Advokasi KUHP Berbahasa Indonesia Resmi, dalam tuntutanya meminta agar pemerintah dalam hal ini Presiden, Menteri Hukum dan Ham, dan Ketua DPR, sebagai tergugat, menunda pembahasan RKUHP, sebelum ada terjemahan resmi KUHP dari pemerintah.

"Memerintahkan agar pembahasan RKUHP ditunda, sebelum ada terjemahan resmi KUHP dari pemerintah," tegasnya.

Di samping itu, pelapor meminta para tergugat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk menyatakan permohonan maaf melalui 5 (lima) media cetak nasional selama 5 (lima) hari berturut-turut.

Dengan redaksional sebagai berikut: "Saya Presiden Republik Indonesia/Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia/Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menyatakan permohonan maaf atas perbuatan melawan hukum yang telah telah dilakukan karena tidak mengesahkan terjemahan resmi Kitab Undang- undang hukum Pidana". (rdw)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update
Cabai Merah dan Daging Ayam Belum Normal

Cabai Merah dan Daging Ayam Belum Normal
Senin, 20 Agustus 2018 - 10:40 wib
Terjatuh, Korban Jambret Koma

Terjatuh, Korban Jambret Koma
Senin, 20 Agustus 2018 - 09:59 wib
Pipa Gas Bocor Aliran ke Dua  Kecamatan Dimatikan

Pipa Gas Bocor Aliran ke Dua Kecamatan Dimatikan
Senin, 20 Agustus 2018 - 09:48 wib
Polisi Terus Selidiki Pembakar Lahan

Polisi Terus Selidiki Pembakar Lahan
Senin, 20 Agustus 2018 - 09:47 wib
Polisi Kejar Penadah Curanmor

Polisi Kejar Penadah Curanmor
Senin, 20 Agustus 2018 - 09:26 wib
Belasan Pelajar  Rebut  Beasiswa S1 ke Maroko

Belasan Pelajar Rebut Beasiswa S1 ke Maroko
Senin, 20 Agustus 2018 - 09:20 wib
Oknum Satpam Dipolisikan Usai Lecehkan Bocah 12 Tahun

Oknum Satpam Dipolisikan Usai Lecehkan Bocah 12 Tahun
Senin, 20 Agustus 2018 - 09:15 wib
Dinas Diminta Bertanggungjawab
Sabtu dan Ahad Sampah Menumpuk di Mana-mana
Senin, 20 Agustus 2018 - 08:48 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Luna Maya dan Cut Tari Tetap Tersangka

Rabu, 08 Agustus 2018 - 11:12 WIB

Zulkifli Tertawa Ditanya Emas Batangan

Rabu, 08 Agustus 2018 - 10:33 WIB

Pelaku Aborsi Dipindahkan ke Polresta

Senin, 30 Juli 2018 - 10:03 WIB

Tim Khusus Dibentuk Polri untuk Usut Laporan Eks Danjen Kopassus
Adik Kandung Ketua MPR Membisu saat Tiba di Gedung KPK
Sagang Online
loading...
Follow Us