Depan >> Berita >> Hukum >>
BELUM ADA TERJEMAHAN BAHASA INDONESIA RESMI
Ketika Jokowi, Menkumham, dan Ketua DPR Digugat karena KUHP
Jumat, 08 Juni 2018 - 18:00 WIB > Dibaca 364 kali Print | Komentar
Ketika Jokowi, Menkumham, dan Ketua DPR Digugat karena KUHP
Presiden Joko Widodo. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Terkait terjemahan KUHP, YLBHI, ICJR, dan LBH Masyarakat, yang tergabung dalam Tim Advokasi KUHP Berbahasa Indonesia Resmi, melaporkan Presiden RI Joko Widodo, Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly serta Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Adapun laporan itu diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tertera dalam surat gugatan Nomor: 330/PDT.G/2018/PN.JKT.PST. Menurut Perwakilan Tim Advokasi KUHP Berbahasa Indonesia Resmi, Muhammad Isnur, KUHP sekarang masih berbahasa Belanda.

Kata dia, seharusnya KUHP saat ini memiliki terjemahan berbahasa Indonesia secara resmi. Hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

"Karena tertulis di UU No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan setiap undang-undang wajib menggunakan bahasa Indonesia," ujarnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (8/6/2018).

KUHP yang saat ini masih menggunakan bahasa Belanda, sambungnya, merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah bersama DPR RI.

Dikatakannya, tim advokasi KUHP berbahasa Indonesia resmi menemukan fakta bahwa selama ini KUHP tidak mempunyai terjemahan resmi, yang beredar diterjemahkan oleh beberapa ahli pidana, seperti R. Soesilo, Prof Moeljatno, Prof Andi Hamzah, BPHN dan lain-lain.

"Hal itu sangat merugikan masyarakat karena menjadi banyak perbedaan tergantung siapa penerjemah yang dipakai oleh aparat," tuturnya.

Dia menyebut, bahkan, dalam merumuskkan RKUHP di DPR, itu bukan menggunakan terjemahan resmi.

"Terjemahan KUHP yang dipakai oleh perumus RKUHP merupakan terjemahan bebas dari para akademisi," paparnya.

Adapun hal itu berdampak pada rumusan-rumusan pasal RKUHP yang potensial menimbulkan tafsir sumir dan multitafsir. Sebab, tidak adanya keseragaman makna dalam KUHP yang beredar selama ini.

Karena itu, Tim Advokasi KUHP Berbahasa Indonesia Resmi, dalam tuntutanya meminta agar pemerintah dalam hal ini Presiden, Menteri Hukum dan Ham, dan Ketua DPR, sebagai tergugat, menunda pembahasan RKUHP, sebelum ada terjemahan resmi KUHP dari pemerintah.

"Memerintahkan agar pembahasan RKUHP ditunda, sebelum ada terjemahan resmi KUHP dari pemerintah," tegasnya.

Di samping itu, pelapor meminta para tergugat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk menyatakan permohonan maaf melalui 5 (lima) media cetak nasional selama 5 (lima) hari berturut-turut.

Dengan redaksional sebagai berikut: "Saya Presiden Republik Indonesia/Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia/Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menyatakan permohonan maaf atas perbuatan melawan hukum yang telah telah dilakukan karena tidak mengesahkan terjemahan resmi Kitab Undang- undang hukum Pidana". (rdw)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update
Job Fair 2018
Tes Wawancara Belum Dilakukan
Selasa, 16 Oktober 2018 - 10:59 wib
Oil Boom Lambat Dipasang
Tumpahan CPO Hanyut hingga 1,5 Mil
Selasa, 16 Oktober 2018 - 10:55 wib

Pagi Ini, Tablig Akbar UAS dan Launching ATM Beras
Selasa, 16 Oktober 2018 - 10:44 wib

Dua Pelaku Gembos Ban Diringkus Usai Curi Tas Guru
Selasa, 16 Oktober 2018 - 10:35 wib
Pelaku Curanmor Terekam CCTV saat Beraksi

Pelaku Curanmor Terekam CCTV saat Beraksi
Selasa, 16 Oktober 2018 - 10:32 wib

Masyarakat Diminta Sukseskan TMMD
Selasa, 16 Oktober 2018 - 10:23 wib
Plaza Sukaramai Dijanjikan Beroperasi Mei 2019
Sebelum Beroperasi, Semua Masalah Harus Selesai
Selasa, 16 Oktober 2018 - 10:14 wib
Tertinggi Kecamatan Tenayan Raya
Jumlah Penderita DBD Bertambah Enam Orang
Selasa, 16 Oktober 2018 - 10:07 wib
Personel Lanud  RSN Dites Urine

Personel Lanud RSN Dites Urine
Selasa, 16 Oktober 2018 - 10:07 wib
Lima Puskesmas Belum Terakreditasi

Lima Puskesmas Belum Terakreditasi
Selasa, 16 Oktober 2018 - 10:06 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Pelapor Korupsi Bakal Dihadiahi Rp200 Juta

Rabu, 10 Oktober 2018 - 14:19 WIB

Sebar Hoaks, Ratna Terancam 10 Tahun Penjara

Sabtu, 06 Oktober 2018 - 13:41 WIB

Wali Kota Pa­suruan Diduga Terima Fee Rp230 Juta

Sabtu, 06 Oktober 2018 - 13:29 WIB

OTT KPK Terancam Terhambat

Minggu, 30 September 2018 - 14:14 WIB

Diana Tabrani-Neno Warisman Mengadu ke Komnas HAM

Rabu, 26 September 2018 - 13:10 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us