Depan >> Berita >> Hukum >>
LARANGAN EKS KORUPTOR NYALEG
Sepakat dengan Yasonna, Wiranto Enggan Teken PKPU
Kamis, 07 Juni 2018 - 20:30 WIB > Dibaca 465 kali Print | Komentar
Sepakat dengan Yasonna, Wiranto Enggan Teken PKPU
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang syarat calon anggota legislatif (caleg) di Pileg 2019 tidak akan ditandatangani Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto.

Keputusan Wiranto itu senada dengan koleganya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. Wiranto tak ingin meneken PKPU itu karena di dalamnya ada poin yang melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg.

Dia menilai, pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dalam menjalankan tugasnya. Sementara, di dalam Undang-undang Pemilu tidak disebutkan adanya larangan bagi eks-narapidana kasus korupsi.

"Nah kalau PKPU diteken oleh Menkumham, maka Menkumham akan disalahkan‎," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Di sisi lain, dia memahami komitmen KPU dalam menyaring calon wakil rakyat sangatlah bagus. Dia bahkan juga setuju mantan narapidana kasus korupsi dilarang mewakili rakyat. Pasalnya, tindakan yang mereka perbuat telah merugikan negara.

"Memang tidak selayaknya orang yang korup, punya cacat, maju mewakili rakyat," jelasnya.

Meski begitu, sambungnya, PKPU yang dibuat KPU jangan sampai melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Itu karena regulasi apa pun yang dibuat harus mengacu pada payung hukum Undang-undang di atasnya.

"Bahwa tingkat peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang," sebutnya.

Menkumham Yasonna H Laoly sebelumnya mengaku enggan menandatangani PKPU mengenai larangan eks-narapidana kasus korupsi menjadi caleg. Yasonna menegaskan, dalam UU Pemilu tidak mengatur hal itu.

"Jadi, nanti jangan dipaksa saya menandatangani sesuatu yang bertentangan dengan UU," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/6/2018).

Memang, imbuhnya, yang dilakukan oleh lembaga yang dikepalai oleh Arief Budiman itu baik, tetapi jika bertentangan dengan UU Pemilu, dia menilainya sangat aneh. (gwn)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update
Terjatuh, Korban Jambret Koma

Terjatuh, Korban Jambret Koma
Senin, 20 Agustus 2018 - 09:59 wib
Pipa Gas Bocor Aliran ke Dua  Kecamatan Dimatikan

Pipa Gas Bocor Aliran ke Dua Kecamatan Dimatikan
Senin, 20 Agustus 2018 - 09:48 wib
Polisi Terus Selidiki Pembakar Lahan

Polisi Terus Selidiki Pembakar Lahan
Senin, 20 Agustus 2018 - 09:47 wib
Deadline Tinggal Sepekan,  Perusahaan Siap-siap Dievaluasi
Pekanbaru Job Expo
Deadline Tinggal Sepekan, Perusahaan Siap-siap Dievaluasi
Senin, 20 Agustus 2018 - 09:38 wib
Belasan Pelajar  Rebut  Beasiswa S1 ke Maroko

Belasan Pelajar Rebut Beasiswa S1 ke Maroko
Senin, 20 Agustus 2018 - 09:20 wib
Oknum Satpam Dipolisikan Usai Lecehkan Bocah 12 Tahun

Oknum Satpam Dipolisikan Usai Lecehkan Bocah 12 Tahun
Senin, 20 Agustus 2018 - 09:15 wib
Dinas Diminta Bertanggungjawab
Sabtu dan Ahad Sampah Menumpuk di Mana-mana
Senin, 20 Agustus 2018 - 08:48 wib
Vinculos Indonesia 2018
Tontonan Bergizi
Senin, 19 Agustus 2018 - 20:58 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Luna Maya dan Cut Tari Tetap Tersangka

Rabu, 08 Agustus 2018 - 11:12 WIB

Zulkifli Tertawa Ditanya Emas Batangan

Rabu, 08 Agustus 2018 - 10:33 WIB

Pelaku Aborsi Dipindahkan ke Polresta

Senin, 30 Juli 2018 - 10:03 WIB

Tim Khusus Dibentuk Polri untuk Usut Laporan Eks Danjen Kopassus
Adik Kandung Ketua MPR Membisu saat Tiba di Gedung KPK
Sagang Online
loading...
Follow Us