Depan >> Berita >> Hukum >>
LARANGAN EKS KORUPTOR NYALEG
Sepakat dengan Yasonna, Wiranto Enggan Teken PKPU
Kamis, 07 Juni 2018 - 20:30 WIB > Dibaca 614 kali Print | Komentar
Sepakat dengan Yasonna, Wiranto Enggan Teken PKPU
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang syarat calon anggota legislatif (caleg) di Pileg 2019 tidak akan ditandatangani Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto.

Keputusan Wiranto itu senada dengan koleganya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. Wiranto tak ingin meneken PKPU itu karena di dalamnya ada poin yang melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg.

Dia menilai, pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dalam menjalankan tugasnya. Sementara, di dalam Undang-undang Pemilu tidak disebutkan adanya larangan bagi eks-narapidana kasus korupsi.

"Nah kalau PKPU diteken oleh Menkumham, maka Menkumham akan disalahkan‎," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Di sisi lain, dia memahami komitmen KPU dalam menyaring calon wakil rakyat sangatlah bagus. Dia bahkan juga setuju mantan narapidana kasus korupsi dilarang mewakili rakyat. Pasalnya, tindakan yang mereka perbuat telah merugikan negara.

"Memang tidak selayaknya orang yang korup, punya cacat, maju mewakili rakyat," jelasnya.

Meski begitu, sambungnya, PKPU yang dibuat KPU jangan sampai melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Itu karena regulasi apa pun yang dibuat harus mengacu pada payung hukum Undang-undang di atasnya.

"Bahwa tingkat peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang," sebutnya.

Menkumham Yasonna H Laoly sebelumnya mengaku enggan menandatangani PKPU mengenai larangan eks-narapidana kasus korupsi menjadi caleg. Yasonna menegaskan, dalam UU Pemilu tidak mengatur hal itu.

"Jadi, nanti jangan dipaksa saya menandatangani sesuatu yang bertentangan dengan UU," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/6/2018).

Memang, imbuhnya, yang dilakukan oleh lembaga yang dikepalai oleh Arief Budiman itu baik, tetapi jika bertentangan dengan UU Pemilu, dia menilainya sangat aneh. (gwn)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update
GAMEZ FREE FIRE COMPETITION
Kompetisi eSport Berhadiah Golden Ticket Grand Final Indonesia Master 2019
Kamis, 16 Januari 2019 - 18:02 wib
Masyarakat Keluhkan Banyak Jalan Rusak

Masyarakat Keluhkan Banyak Jalan Rusak
Kamis, 16 Januari 2019 - 17:15 wib

Piala Adipura Diarak di Kota Bangkinang
Kamis, 16 Januari 2019 - 17:00 wib
Dewan Minta Pemkab  Perhatikan Guru Komite

Dewan Minta Pemkab Perhatikan Guru Komite
Kamis, 16 Januari 2019 - 16:30 wib
Pengurus OPSI  Riau dimintai keterangan di kantor Satpol PP Pekanbaru
Dugaan LGBT
Pengurus OPSI Riau dimintai keterangan di kantor Satpol PP Pekanbaru
Kamis, 16 Januari 2019 - 15:43 wib
Kepergok Curi Besi Tua, Pria 46 Tahun Diamankan

Kepergok Curi Besi Tua, Pria 46 Tahun Diamankan
Kamis, 16 Januari 2019 - 15:40 wib
Jangan Daratan Terus, Pesisir Juga Perlu Dilihat
TUAN RUMAH PORPROV X
Jangan Daratan Terus, Pesisir Juga Perlu Dilihat
Kamis, 16 Januari 2019 - 15:30 wib
Harga Beras Turun Rp500 per Kilogram
Beras Impor Masih Diburu
Harga Beras Turun Rp500 per Kilogram
Kamis, 16 Januari 2019 - 15:15 wib
372 Ekor  Sapi  Dihibahkan Tahun Ini

372 Ekor Sapi Dihibahkan Tahun Ini
Kamis, 16 Januari 2019 - 15:00 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Idrus Didakwa Terima Lebih dari Rp2 Miliar

Rabu, 16 Januari 2019 - 11:54 WIB

Apa Kabar Pengusutan Dana Hibah Rp120 Miliar Pemko Pekanbaru?
Lima Kades di Rohul Diperiksa Jaksa

Selasa, 15 Januari 2019 - 18:00 WIB

Bupati Meranti Dituding Penjahat Kelamin

Sabtu, 12 Januari 2019 - 11:55 WIB

Siapa di Balik BBP, Kreator Hoaks Surat Suara?

Kamis, 10 Januari 2019 - 10:30 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini