Depan >> Berita >> Hukum >>
LARANGAN EKS KORUPTOR NYALEG
Sepakat dengan Yasonna, Wiranto Enggan Teken PKPU
Kamis, 07 Juni 2018 - 20:30 WIB > Dibaca 523 kali Print | Komentar
Sepakat dengan Yasonna, Wiranto Enggan Teken PKPU
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang syarat calon anggota legislatif (caleg) di Pileg 2019 tidak akan ditandatangani Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto.

Keputusan Wiranto itu senada dengan koleganya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. Wiranto tak ingin meneken PKPU itu karena di dalamnya ada poin yang melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg.

Dia menilai, pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dalam menjalankan tugasnya. Sementara, di dalam Undang-undang Pemilu tidak disebutkan adanya larangan bagi eks-narapidana kasus korupsi.

"Nah kalau PKPU diteken oleh Menkumham, maka Menkumham akan disalahkan‎," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Di sisi lain, dia memahami komitmen KPU dalam menyaring calon wakil rakyat sangatlah bagus. Dia bahkan juga setuju mantan narapidana kasus korupsi dilarang mewakili rakyat. Pasalnya, tindakan yang mereka perbuat telah merugikan negara.

"Memang tidak selayaknya orang yang korup, punya cacat, maju mewakili rakyat," jelasnya.

Meski begitu, sambungnya, PKPU yang dibuat KPU jangan sampai melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Itu karena regulasi apa pun yang dibuat harus mengacu pada payung hukum Undang-undang di atasnya.

"Bahwa tingkat peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang," sebutnya.

Menkumham Yasonna H Laoly sebelumnya mengaku enggan menandatangani PKPU mengenai larangan eks-narapidana kasus korupsi menjadi caleg. Yasonna menegaskan, dalam UU Pemilu tidak mengatur hal itu.

"Jadi, nanti jangan dipaksa saya menandatangani sesuatu yang bertentangan dengan UU," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/6/2018).

Memang, imbuhnya, yang dilakukan oleh lembaga yang dikepalai oleh Arief Budiman itu baik, tetapi jika bertentangan dengan UU Pemilu, dia menilainya sangat aneh. (gwn)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update
Oil Boom Lambat Dipasang
Tumpahan CPO Hanyut hingga 1,5 Mil
Selasa, 16 Oktober 2018 - 10:55 wib

Pagi Ini, Tablig Akbar UAS dan Launching ATM Beras
Selasa, 16 Oktober 2018 - 10:44 wib

Dua Pelaku Gembos Ban Diringkus Usai Curi Tas Guru
Selasa, 16 Oktober 2018 - 10:35 wib
Pelaku Curanmor Terekam CCTV saat Beraksi

Pelaku Curanmor Terekam CCTV saat Beraksi
Selasa, 16 Oktober 2018 - 10:32 wib
Masterplan Drainase Diusulkan di APBD 2019

Masterplan Drainase Diusulkan di APBD 2019
Selasa, 16 Oktober 2018 - 10:26 wib
Plaza Sukaramai Dijanjikan Beroperasi Mei 2019
Sebelum Beroperasi, Semua Masalah Harus Selesai
Selasa, 16 Oktober 2018 - 10:14 wib
Tertinggi Kecamatan Tenayan Raya
Jumlah Penderita DBD Bertambah Enam Orang
Selasa, 16 Oktober 2018 - 10:07 wib
Personel Lanud  RSN Dites Urine

Personel Lanud RSN Dites Urine
Selasa, 16 Oktober 2018 - 10:07 wib
Lima Puskesmas Belum Terakreditasi

Lima Puskesmas Belum Terakreditasi
Selasa, 16 Oktober 2018 - 10:06 wib
Polsek Payung Sekaki
Lagi, Barang Bukti Sabu 22,27 Gram Dimusnahkan
Selasa, 16 Oktober 2018 - 10:03 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Pelapor Korupsi Bakal Dihadiahi Rp200 Juta

Rabu, 10 Oktober 2018 - 14:19 WIB

Sebar Hoaks, Ratna Terancam 10 Tahun Penjara

Sabtu, 06 Oktober 2018 - 13:41 WIB

Wali Kota Pa­suruan Diduga Terima Fee Rp230 Juta

Sabtu, 06 Oktober 2018 - 13:29 WIB

OTT KPK Terancam Terhambat

Minggu, 30 September 2018 - 14:14 WIB

Diana Tabrani-Neno Warisman Mengadu ke Komnas HAM

Rabu, 26 September 2018 - 13:10 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us