Depan >> Berita >> Hukum >>
POLEMIK RKUHP
Polri dan Kejagung Belum Seutuhnya Diandalkan Berantas Korupsi, Alasannya...
Kamis, 07 Juni 2018 - 16:00 WIB > Dibaca 327 kali Print | Komentar
Polri dan Kejagung Belum Seutuhnya Diandalkan Berantas Korupsi, Alasannya...
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Polri dan Kejasaan Agung (Kejagung) belum mampu memberantas korupsi di Indonesia. Penilaian itu datang dari Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Manager Nasution.

Karena itu, imbuhnya, jika pembahasan Tipikor masuk ke dalam RKUHP, Manager menilai akan timbul masalah baru dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Kalau dia masuk ke dalam RKUHP maka kehilangan lex spesialis (tindak pidana khusus). Sampai sekarang, kami masih meyakini lembaga kepolisian dan kejaksaan belum seutuhnya kami andalkan membahas korupsi," ujarnya di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/6/2018).

Dibentuknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terangnya, merupakan bentuk khusus terhadap masalah korupsi di Indonesia. Pasalnya, pada 2018 ini sudah banyak kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan KPK.

"Suasana indeks korupsi kami kan masih masif, bulan Ramadan ini saja KPK masih ada OTT," jelasnya.

Dia menilai, jika aturan Tipikor masuk ke dalam RKUHP, unsur tidak pidana khususnya menjadi hal biasa. Sebab, Polri dan Kejagung mempunyai kewenangan penuh untuk turun membersihkan pelaku korupsi.

"Kalau bisa diandalkan ngapain kita buat UU Tipikor, kami buat lembaga KPK. Karena itu kami bikin lembaga khusus yang menangani Tipikor," paparnya.

Karena itu, mantan Komisiner Komnas HAM tersebut menganggap meminta Presiden dan DPR untuk tidak memasukan aturan Tipikor ke dalam RKUHP.

"Kalau dia masuk ke KUHP maka kehilangan lex spesialis," tutupnya. (rdw)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update

Dua Pelaku Gembos Ban Diringkus Usai Curi Tas Guru
Selasa, 16 Oktober 2018 - 10:35 wib
Pelaku Curanmor Terekam CCTV saat Beraksi

Pelaku Curanmor Terekam CCTV saat Beraksi
Selasa, 16 Oktober 2018 - 10:32 wib
Masterplan Drainase Diusulkan di APBD 2019

Masterplan Drainase Diusulkan di APBD 2019
Selasa, 16 Oktober 2018 - 10:26 wib

Masyarakat Diminta Sukseskan TMMD
Selasa, 16 Oktober 2018 - 10:23 wib
Plaza Sukaramai Dijanjikan Beroperasi Mei 2019
Sebelum Beroperasi, Semua Masalah Harus Selesai
Selasa, 16 Oktober 2018 - 10:14 wib
Personel Lanud  RSN Dites Urine

Personel Lanud RSN Dites Urine
Selasa, 16 Oktober 2018 - 10:07 wib
Lima Puskesmas Belum Terakreditasi

Lima Puskesmas Belum Terakreditasi
Selasa, 16 Oktober 2018 - 10:06 wib
Polsek Payung Sekaki
Lagi, Barang Bukti Sabu 22,27 Gram Dimusnahkan
Selasa, 16 Oktober 2018 - 10:03 wib
Omzet Penjual Ayam Turun

Omzet Penjual Ayam Turun
Selasa, 16 Oktober 2018 - 09:11 wib

Program Ikkon Kembangkan 4 Sektor
Selasa, 15 Oktober 2018 - 20:00 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Pelapor Korupsi Bakal Dihadiahi Rp200 Juta

Rabu, 10 Oktober 2018 - 14:19 WIB

Sebar Hoaks, Ratna Terancam 10 Tahun Penjara

Sabtu, 06 Oktober 2018 - 13:41 WIB

Wali Kota Pa­suruan Diduga Terima Fee Rp230 Juta

Sabtu, 06 Oktober 2018 - 13:29 WIB

OTT KPK Terancam Terhambat

Minggu, 30 September 2018 - 14:14 WIB

Diana Tabrani-Neno Warisman Mengadu ke Komnas HAM

Rabu, 26 September 2018 - 13:10 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us