KASUS SKL BDNI

Sebut Sjamsul Nursalim Tidak Bisa Dituntut, Ini Kesaksian Mantan Menkeu Era Habibie

Hukum | Rabu, 06 Juni 2018 - 20:10 WIB

Sebut Sjamsul Nursalim Tidak Bisa Dituntut, Ini Kesaksian Mantan Menkeu Era Habibie
Ilustrasi. (JPNN)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Rabu (6/6/2018), Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menghadirkan mantan Kepala BPPN dan Menteri Keuangan Bambang Subianto sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) BDNI.

Dia bersaksi untuk terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung di PN Tipikor Jakarta Pusat. Menurut mantan Menteri Keuangan era Presiden Habibie itu, dirinya mengetahui dan menyetujui Perjanjian MSAA-BDNI antara BPPN dengan Sjamsul Nursalim pada 21 September 1998.

Setelah Sjamsul Nursalim memenuhi semua kewajiban dalam MSAA-BDNI pada periode itu, yakni pembayaran sebesar Rp28,4 triliun, pada 25 Mei 1999, Menteri Keuangan dan BPPN atas nama Pemerintah telah mengeluarkan 2 dokumen penyelesaian akhir MSAA BDNI.

Adapun kedua dokumen itu adalah shareholder loans release yang menyatakan pemerintah Indonesia tidak akan mengambil tindakan hukum kepada Sjamsul Nursalim, BDNI serta Direksi dan Komisaris BDNI atas pelanggaran BMPK dan penggunaan BLBI sebagaimana telah diatur di dalam MSAA.

Yang kedua, dokumen liquidity support release yang menyatakan bahwa Sjamsul Nursalim telah melunasi seluruh kewajibannya dalam MSA BDNI karena BPPN menyatakan membebaskan (release) dan melepaskan (discharge) dari kewajiban BLBI kepada Sjamsul Nursalim, Bank BDNI serta Direksi dan Komisaris atau BPPN pada 25 Mein1999 telah memberikan R&D kepada Sjamsul Nursalim.

Atas dikeluarkannya dua dokumen itu, MSAA BDNI telah selesai. Pendapat itu pun tercantum dalam hasil audit BPK RI pada 31 Mei 2002 No 02/Auditama II/A1/05/2002.

"BPK RI berpendapat MSAA BDNI telah selesai (final closing) tanggal 21 Mei 1999 mengingat pemegang saham (Sjamsul Nursalim) dan BPPN telah sepakat bahwa syarat utama final closing MSAA BDNI telah dilaksanakan" jelasnya.

Dua dokumen itu, imbuhnya, telah disampaikan kepada dirinya saat itu dan membenarkan Sjamsul Nursalim tidak bisa dituntut lagi.

"Tidak bisa dituntut lagi (SN), arti (R&D) bahasa awamnya sudah beres yang mulia," tuturnya.


Karena itu, dia menyebut MSAA adalah perjanjian antara pemerintah (BPPN) dengan para obligor penerima BLBI. MSAA menggunakan pendekatan di luar pengadilan hasil keputusan rapat Menko Ekuwasbang R Hartarto dengan Menkeu, Gubernur BI, Kepala BPKP, Jaksa Agung di masa akhir Presiden Soeharto 1998.

Diketahui, kala itu disampaikan pengembalian dana BLBI jika dengan cara normal melalui pengadilan akan panjang dan lama.

"Maka rapat memutuskan menggunakan cara nego langsung kepada pemilik Bank penerima BLBI. Atas dasar itulah muncul perjanjian MSAA," sebutnya.

Mantan Kepala BPPN itu menambahkan, garis besar MSAA adalah para obligor itu diminta menyerahkan aset-aset mereka kepada para pemegang saham pengendali. Akan tetapi, berapa nilai aset dan lain-lain tidak disebutkan diketahui oleh Bambang.

Namun, berdasarkan perhitungan BPK, ada sebesar Rp144 triliun. Angka itu yang ditagihkan BI kepada Menteri Keuangan yang membuat program penjaminan.

"Saya menghadapi dilema, kalau saya tidak setujui BI bangkrut. Kalau bank sentral bangkrut negara bubar. Tetapi saya berikan catatan angka tersebut adalah angka sementara sampai ada penghitungan lembaga independen. Ini yang membuat saya selamat yang mulia" tutupnya. (rdw)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama




loading...

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook