DAU THR Hanya Sebesar Gaji Pokok
Rabu, 06 Juni 2018 - 14:28 WIB > Dibaca 8835 kali Print | Komentar
DAU THR Hanya Sebesar Gaji Pokok
Menkeu RI, Sri Mulyani Indrawati. (INTERNET)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemberian tunjangan hari raya (THR)  pegawai negeri sipil (PNS) daerah  menjadi polemik.  Beberapa daerah mengklaim tidak mampu membayar THR bagi PNS di wilayahnya. Terkait keluhan tersebut,  Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa penganggaran THR daerah yang masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU) sudah dianggarkan dan disepakati bersama DPR sejak tahun lalu.  Kebijakan terkait penganggaran THR dan gaji ke-13 ini juga bukan kebijakan baru bagi pemerintah daerah (pemda),  karena telah diatur setiap tahunnya.

“Kebijakan ini sudah ditetapkan sejak 2016, penganggaran THR dan gaji ke-13 bagi pemda juga telah diatur setiap tahunnya lewat Permendagri mengenai pedoman penyusunan APBD. Jadi pada dasarnya kebijakan ini bukan kebijakan baru,” jelas Sri Mulyani di Gedung DPR, Selasa (5/6).

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut menekankan bahwa sekalipun dalam DAU,  terdapat anggaran untuk THR,  namun tidak lantas semua anggaran THR PNS daerah ditanggung pusat. “Untuk perhitungan DAU ini memang tidak  menghitung tunjangan kinerja PNS daerah,” imbuhnya.

Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Marwanto menuturkan,  penganggaran THR dilakukan oleh tiga pihak. Yakni Kemenpan-RB,  Kemendagri dan Kemenkeu.  Namun yang menjadi penanggung jawab terkait aturan THR tersebut adalah Kemenpan-RB. 

“Jadi yang jadi host untuk PP THR ini Menpan-RB. Makanya kan teman-teman tahunya dari Menpan-RB pertama kali. Kami sengaja meng-keep untuk menghindari kenaikan harga,  karena kan biasanya begitu ada pengumuman THR harga-harga langsung naik,” ujarnya. 

Sementara terkait THR bagi PNS daerah, Marwanto mengungkapkan,  yang lebih mengetahui kondisi keuangan daerah beserta APBD-nya adalah Kemendagri.  Sementara Kemenkeu bertanggung jawab pada pengaturan belanja pemerintah pusat. Untuk DAU memang telah dianggarkan dalam APBN, namun tidak semuanya lantas mampu meng-cover keperluan PNS daerah termasuk tunjangan kinerja dan sejenisnya.

“Dalam formulasi DAU, mempertimbangkan belanja pegawai dari masing-masing  daerah. Sekarang kan desentralisasi fiskal bentuknya,  jadi transfer DAU digunakan block grant dikasih duit silakan untuk apa. Namun dalam PP itu ditegaskan kalau daerah memang dapat (THR), bukan harus (wajib),” jelasnya. 


KOMENTAR
Berita Update
Serahkan Data Replanting Kebun Sawit Petani
Bupati Beri Waktu Camat Sepekan
Selasa, 11 Desember 2018 - 16:30 wib

Bupati Lepas Kafilah ke MTQ Provinsi Riau
Selasa, 11 Desember 2018 - 16:00 wib

Polres Musnahkan Barang Bukti Sabu
Selasa, 11 Desember 2018 - 15:30 wib
Sandiaga Uno Dapat Sumbangan Dana Kampanye

Sandiaga Uno Dapat Sumbangan Dana Kampanye
Selasa, 11 Desember 2018 - 15:17 wib

MUI Berperan Satukan Umat
Selasa, 11 Desember 2018 - 15:00 wib
Kalau Ada Pemilih Ganda, Mendagri Siap Dipecat

Kalau Ada Pemilih Ganda, Mendagri Siap Dipecat
Selasa, 11 Desember 2018 - 14:46 wib
BEM UIR Demo Desak Stabilitas Harga

BEM UIR Demo Desak Stabilitas Harga
Selasa, 11 Desember 2018 - 14:42 wib

Ular dan Warga Sama-sama Selamatkan Diri dari Banjir
Selasa, 11 Desember 2018 - 13:55 wib
Logistik Mulai Didistribusikan
Pemkab Kampar Tetapkan Tanggap Darurat Banjir
Selasa, 11 Desember 2018 - 13:36 wib

Bocah Empat Tahun Ditemukan Mengambang di Pinggir Sungai
Selasa, 11 Desember 2018 - 12:00 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Kalau Ada Pemilih Ganda, Mendagri Siap Dipecat

Selasa, 11 Desember 2018 - 14:46 WIB

KTP-el Tercecer Lagi, Langsung Muncul Desakan Audit

Senin, 10 Desember 2018 - 15:02 WIB

Penjagaan Pengadaan Kartu KTP-el Tak Konsisten

Sabtu, 08 Desember 2018 - 15:06 WIB

16 Jenazah Penembakan Nduga Langsung Dikirim ke Rumah Duka
Jokowi: Adanya KKB Tak Menyurutkan Membangun Infrsatruktur Papua
Sagang Online
loading...
Follow Us