Wonderful Indonesia
DAU THR Hanya Sebesar Gaji Pokok
Rabu, 06 Juni 2018 - 14:28 WIB > Dibaca 8584 kali Print | Komentar
DAU THR Hanya Sebesar Gaji Pokok
Menkeu RI, Sri Mulyani Indrawati. (INTERNET)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemberian tunjangan hari raya (THR)  pegawai negeri sipil (PNS) daerah  menjadi polemik.  Beberapa daerah mengklaim tidak mampu membayar THR bagi PNS di wilayahnya. Terkait keluhan tersebut,  Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa penganggaran THR daerah yang masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU) sudah dianggarkan dan disepakati bersama DPR sejak tahun lalu.  Kebijakan terkait penganggaran THR dan gaji ke-13 ini juga bukan kebijakan baru bagi pemerintah daerah (pemda),  karena telah diatur setiap tahunnya.

“Kebijakan ini sudah ditetapkan sejak 2016, penganggaran THR dan gaji ke-13 bagi pemda juga telah diatur setiap tahunnya lewat Permendagri mengenai pedoman penyusunan APBD. Jadi pada dasarnya kebijakan ini bukan kebijakan baru,” jelas Sri Mulyani di Gedung DPR, Selasa (5/6).

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut menekankan bahwa sekalipun dalam DAU,  terdapat anggaran untuk THR,  namun tidak lantas semua anggaran THR PNS daerah ditanggung pusat. “Untuk perhitungan DAU ini memang tidak  menghitung tunjangan kinerja PNS daerah,” imbuhnya.

Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Marwanto menuturkan,  penganggaran THR dilakukan oleh tiga pihak. Yakni Kemenpan-RB,  Kemendagri dan Kemenkeu.  Namun yang menjadi penanggung jawab terkait aturan THR tersebut adalah Kemenpan-RB. 

“Jadi yang jadi host untuk PP THR ini Menpan-RB. Makanya kan teman-teman tahunya dari Menpan-RB pertama kali. Kami sengaja meng-keep untuk menghindari kenaikan harga,  karena kan biasanya begitu ada pengumuman THR harga-harga langsung naik,” ujarnya. 

Sementara terkait THR bagi PNS daerah, Marwanto mengungkapkan,  yang lebih mengetahui kondisi keuangan daerah beserta APBD-nya adalah Kemendagri.  Sementara Kemenkeu bertanggung jawab pada pengaturan belanja pemerintah pusat. Untuk DAU memang telah dianggarkan dalam APBN, namun tidak semuanya lantas mampu meng-cover keperluan PNS daerah termasuk tunjangan kinerja dan sejenisnya.

“Dalam formulasi DAU, mempertimbangkan belanja pegawai dari masing-masing  daerah. Sekarang kan desentralisasi fiskal bentuknya,  jadi transfer DAU digunakan block grant dikasih duit silakan untuk apa. Namun dalam PP itu ditegaskan kalau daerah memang dapat (THR), bukan harus (wajib),” jelasnya. 


KOMENTAR
Berita Update

Berencana Lakukan Aksi Teror di Pilgub Jabar
Senin, 24 Juni 2018 - 14:32 wib

Tips Menjaga Kesehatan dalam Perjalanan
Senin, 24 Juni 2018 - 14:30 wib
Jumlah Pemilih 186.379.878 Jiwa

Jumlah Pemilih 186.379.878 Jiwa
Senin, 24 Juni 2018 - 14:27 wib

Pilkada, 170 Ribu Polisi dan Ribuan TNI Diturunkan
Senin, 24 Juni 2018 - 14:19 wib

Xiaomi Mi Max 3 Tampil dengan Layar Lebar
Senin, 24 Juni 2018 - 14:02 wib

Sofa cushion Bikin Susah Beranjak
Senin, 24 Juni 2018 - 13:59 wib

Masyarakat Harus Aktif Melaporkan Kecurangan
Senin, 24 Juni 2018 - 13:51 wib

Buka Posko Warung Pengawasan di 83 Kelurahan
Senin, 24 Juni 2018 - 13:48 wib

Samsung Galaxy S10 Full View Display
Senin, 24 Juni 2018 - 13:44 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Berencana Lakukan Aksi Teror di Pilgub Jabar

Minggu, 24 Juni 2018 - 14:32 WIB

Mendadak, Usulan 27 Juni Libur Nasional

Sabtu, 23 Juni 2018 - 10:55 WIB

Bawa Sembilan Argumen Baru Permohonan  Uji Materi Presidential Threshold
Bangun Jargas, Usulkan Skema Kerja Sama KPBU

Kamis, 21 Juni 2018 - 11:15 WIB

KM Sinar Bangun Kapasitasnya 43 Orang, yang Dilaporkan Hilang Lebih 100
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini