DAU THR Hanya Sebesar Gaji Pokok
Rabu, 06 Juni 2018 - 14:28 WIB > Dibaca 8757 kali Print | Komentar
DAU THR Hanya Sebesar Gaji Pokok
Menkeu RI, Sri Mulyani Indrawati. (INTERNET)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemberian tunjangan hari raya (THR)  pegawai negeri sipil (PNS) daerah  menjadi polemik.  Beberapa daerah mengklaim tidak mampu membayar THR bagi PNS di wilayahnya. Terkait keluhan tersebut,  Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa penganggaran THR daerah yang masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU) sudah dianggarkan dan disepakati bersama DPR sejak tahun lalu.  Kebijakan terkait penganggaran THR dan gaji ke-13 ini juga bukan kebijakan baru bagi pemerintah daerah (pemda),  karena telah diatur setiap tahunnya.

“Kebijakan ini sudah ditetapkan sejak 2016, penganggaran THR dan gaji ke-13 bagi pemda juga telah diatur setiap tahunnya lewat Permendagri mengenai pedoman penyusunan APBD. Jadi pada dasarnya kebijakan ini bukan kebijakan baru,” jelas Sri Mulyani di Gedung DPR, Selasa (5/6).

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut menekankan bahwa sekalipun dalam DAU,  terdapat anggaran untuk THR,  namun tidak lantas semua anggaran THR PNS daerah ditanggung pusat. “Untuk perhitungan DAU ini memang tidak  menghitung tunjangan kinerja PNS daerah,” imbuhnya.

Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Marwanto menuturkan,  penganggaran THR dilakukan oleh tiga pihak. Yakni Kemenpan-RB,  Kemendagri dan Kemenkeu.  Namun yang menjadi penanggung jawab terkait aturan THR tersebut adalah Kemenpan-RB. 

“Jadi yang jadi host untuk PP THR ini Menpan-RB. Makanya kan teman-teman tahunya dari Menpan-RB pertama kali. Kami sengaja meng-keep untuk menghindari kenaikan harga,  karena kan biasanya begitu ada pengumuman THR harga-harga langsung naik,” ujarnya. 

Sementara terkait THR bagi PNS daerah, Marwanto mengungkapkan,  yang lebih mengetahui kondisi keuangan daerah beserta APBD-nya adalah Kemendagri.  Sementara Kemenkeu bertanggung jawab pada pengaturan belanja pemerintah pusat. Untuk DAU memang telah dianggarkan dalam APBN, namun tidak semuanya lantas mampu meng-cover keperluan PNS daerah termasuk tunjangan kinerja dan sejenisnya.

“Dalam formulasi DAU, mempertimbangkan belanja pegawai dari masing-masing  daerah. Sekarang kan desentralisasi fiskal bentuknya,  jadi transfer DAU digunakan block grant dikasih duit silakan untuk apa. Namun dalam PP itu ditegaskan kalau daerah memang dapat (THR), bukan harus (wajib),” jelasnya. 


KOMENTAR
Berita Update

Menteri Keuangan Imbau Perusahaan Gunakan Rupiah
Minggu, 22 September 2018 - 15:49 wib
Stroberi Berjarum Repotkan Australia

Stroberi Berjarum Repotkan Australia
Minggu, 22 September 2018 - 14:47 wib
Waspadai Akun Robot Jelang Pemilu

Waspadai Akun Robot Jelang Pemilu
Minggu, 22 September 2018 - 12:46 wib

Riau Pos Terima Dua Penghargaan dari Bawaslu
Minggu, 22 September 2018 - 12:43 wib

Festival Zhong Qiu Berpusat di Jalan Karet
Minggu, 22 September 2018 - 09:53 wib

Dua Kali Runner up, SMA Darma Yudha Targetkan Champion
Minggu, 21 September 2018 - 19:00 wib

Tak Mudah Raih Maturitas SPIP
Minggu, 21 September 2018 - 18:30 wib

Pengelola Diminta Optimalkan Aset untuk Kesejahteraan Desa
Minggu, 21 September 2018 - 18:00 wib
Tolak Politik Transaksional
Apresiasi Komitmen Partai
Minggu, 21 September 2018 - 17:30 wib
Warga Dambakan Aliran Listrik

Warga Dambakan Aliran Listrik
Minggu, 21 September 2018 - 17:00 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Menteri Keuangan Imbau Perusahaan Gunakan Rupiah

Sabtu, 22 September 2018 - 15:49 WIB

TGB Blak-blakan Bicara Tudingan Gratifikasi

Kamis, 20 September 2018 - 18:43 WIB

Pamflet Undangan Diskusi Divestasi Newmont itu Hoax

Kamis, 20 September 2018 - 14:11 WIB

BPJS Kesehatan Laporkan Pengkritik

Rabu, 19 September 2018 - 15:48 WIB

TP PKK Bengkalis Wakili Riau ke Tingkat Nasional

Rabu, 19 September 2018 - 12:00 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini