MENJADI POLEMIK
Soal Gaji Mega di BPIP, Gerindra: Bisa Jadi Disengaja Pemerintah untuk...
Sabtu, 02 Juni 2018 - 19:15 WIB > Dibaca 1637 kali Print | Komentar
Soal Gaji Mega di BPIP, Gerindra: Bisa Jadi Disengaja Pemerintah untuk...
JAKARTA (RIAUPOS.CO)‎ - Besarnya gaji pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang mencapai Rp100 juta lebih mengagetkan masyarakat.

Gaji itu bahkan melebihi gaji Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Menyikapi itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Arief Poyuono mengaku yakin, sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati tidak ingin mendapatkan gaji sebesar itu.

Bahkan, dia meyakini apabila diberikan, Megawati pun akan menolak.

"Sebab Ibu Mega itu sudah enggak perlu lagi gaji sebesar itu. Wong anak Ibu Mega sudah pada sukses kok," katanya saat dihubungi, Sabtu (2/6/2018).

Karena itu, dia menduga besarnya gaji yang diberikan ke Megawati itu disengaja dilakukan oleh pemerintah untuk menyudutkan Presiden ke-5 RI itu.

"Ini bisa jadi Perpres terkait gaji Ibu Megawati yang sangat besar di BPIP disengaja oleh pemerintah untuk mendegradasi nama Ibu Mega," tuturnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menetapkan Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Dewan Pengarah BPIP. Di samping itu, sejumlah tokoh nasional pun duduk menjadi pejabat BPIP.

Adapun gaji Megawati dan pejabat BPIP lain diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pemimpin, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Yang menduduki Kepala BPIP ialah Yudi Latif, sedangkan Ketua Dewan Pengarah BPIP dijabat oleh Megawati Soekarnoputri. Sementara itu, anggota dewan pengarah BPIP, antara lain, Try Sutrisno, Ahmad Syafii Ma’arif, Said Aqil Siroj, Ma’ruf Amin, Muhammad Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe dan Wisnu Bawa Tenaya.

Inilah daftar hak keuangan sesuai dengan lampiran Perpres Nomor 42/2018:
Ketua Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 112.548.000
Anggota Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 100.811.000
Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 76.500.000
Wakil Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 63.750.000
Deputi BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 51.000.000
Staf Khusus BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 36.500.000

(gwn)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update

IKA UNRI Satukan Potensi Bangun Riau dan Indonesia
Minggu, 21 Oktober 2018 - 22:19 wib

Kakanwil Bea Cukai Sulbagtara Menguji Doktor Hukum di UGM
Minggu, 21 Oktober 2018 - 22:16 wib
Komunitas Film Pekanbaru (Komfek)
Mengembangkan Perfilman Indie Pekanbaru
Minggu, 21 Oktober 2018 - 20:10 wib

Z Face Boy and Girl Sambangi SMAN 8 Pekanbaru
Minggu, 21 Oktober 2018 - 19:17 wib
Kurangi Aktivitas di Sekitar Sungai Siak
Pasca Muncul Buaya
Kurangi Aktivitas di Sekitar Sungai Siak
Minggu, 21 Oktober 2018 - 18:02 wib
Petani Sawit Inginkan Solusi di Rembug Nasional

Petani Sawit Inginkan Solusi di Rembug Nasional
Minggu, 20 Oktober 2018 - 22:20 wib
Parpol Harus Punya Dana Sendiri untuk Biayai Saksi Pemilu

Parpol Harus Punya Dana Sendiri untuk Biayai Saksi Pemilu
Minggu, 20 Oktober 2018 - 12:30 wib

Musprov PSTI Riau , Nama Yurnalis Basri Mencuat
Minggu, 19 Oktober 2018 - 18:19 wib

21 Oktober Seleksi Administrasi CPNS
Minggu, 19 Oktober 2018 - 17:00 wib
PSPS Allstar Vs Timnas Indonesia Allstar
Masyarakat Tak Dipungut Biaya
Minggu, 19 Oktober 2018 - 16:30 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Parpol Harus Punya Dana Sendiri untuk Biayai Saksi Pemilu
Formappi Sebut Pengelolaan Parpol Amburadul

Jumat, 19 Oktober 2018 - 10:42 WIB

Dua Kubu Sepakat Anggaran Saksi  Ditanggung APBN

Jumat, 19 Oktober 2018 - 10:31 WIB

Sandi Janjikan UKM  Go International

Jumat, 19 Oktober 2018 - 10:26 WIB

Bawaslu Masuk Pasar Kawal Hak Pilih

Jumat, 19 Oktober 2018 - 10:23 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us