Depan >> Berita >> Hukum >>
PENAMBAHAN MASA KERJA PEGAWAI
Agus Rahardjo Ajukan Revisi PP SDM KPK demi Pertahankan Jaksa
Sabtu, 26 Mei 2018 - 20:00 WIB > Dibaca 2627 kali Print | Komentar
Agus Rahardjo Ajukan Revisi PP SDM KPK demi Pertahankan Jaksa
Ketua KPK Agus Rahardjo. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan direvisi oleh lembaga antirasuah tersebut.

Menurut Ketua KPK, Agus Rahardjo, salah satu hal yang akan diubah adalah soal penambahan masa kerja pegawai KPK, khususnya bagi penuntut umum yang saat ini masih bekerja di KPK.

Hal itu dilakukan, imbuhnya, karena tim penuntut umum hanya bersumber dari Kejaksaan Agung, tidak bisa berasal dari tempat lain. Pasalnya, kasus semakin banyak, tetapi jaksa banyak yang akan berakhir masa baktinya. Untuk itu, PP tersebut perlu diajukan agar direvisi.

"Kami minta biro hukum revisi PP, tujuan spesifik, kalau penyelidik, penyidik sumber dari manapun. Tapi khusus jaksa nggak bisa tempat lain," katanya di kantornya, Jumat kemarin (25/5/2018).

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK yang telah diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2012, terangnya, mengenai pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK total massa kerja 10 tahun.

Lantaran kebutuhan SDM jaksa, dia mengusulkan agar PP itu bisa direvisi. Hal itu dilakukan dengan cara jaksa yang belum dipanggil ke lembaga asalnya, akan tetap dipertahankan oleh KPK.

"Khusus jaksa meski sudah 4-4-2 tapi belum diminta kejaksaan agung jangan dipulangkan tapi akan dipertahankan," sebutnya.

Revisi itu, kata dia lagi, hanya berkaitan dengan tim penuntut umum dari Kejaksaan Agung saja, tidak ada unsur lain yang akan direvisi. Pasalnya, baginya saat ini kasus yang ditangani KPK makin banyak, SDM juga butuh banyak. Saat ini hanya 80 jaksa yang menangani kasus di KPK.
KOMENTAR
Berita Update

IKA UNRI Satukan Potensi Bangun Riau dan Indonesia
Minggu, 21 Oktober 2018 - 22:19 wib

Kakanwil Bea Cukai Sulbagtara Menguji Doktor Hukum di UGM
Minggu, 21 Oktober 2018 - 22:16 wib
Komunitas Film Pekanbaru (Komfek)
Mengembangkan Perfilman Indie Pekanbaru
Minggu, 21 Oktober 2018 - 20:10 wib

Z Face Boy and Girl Sambangi SMAN 8 Pekanbaru
Minggu, 21 Oktober 2018 - 19:17 wib
Kurangi Aktivitas di Sekitar Sungai Siak
Pasca Muncul Buaya
Kurangi Aktivitas di Sekitar Sungai Siak
Minggu, 21 Oktober 2018 - 18:02 wib
Petani Sawit Inginkan Solusi di Rembug Nasional

Petani Sawit Inginkan Solusi di Rembug Nasional
Minggu, 20 Oktober 2018 - 22:20 wib
Parpol Harus Punya Dana Sendiri untuk Biayai Saksi Pemilu

Parpol Harus Punya Dana Sendiri untuk Biayai Saksi Pemilu
Minggu, 20 Oktober 2018 - 12:30 wib

Musprov PSTI Riau , Nama Yurnalis Basri Mencuat
Minggu, 19 Oktober 2018 - 18:19 wib

21 Oktober Seleksi Administrasi CPNS
Minggu, 19 Oktober 2018 - 17:00 wib
PSPS Allstar Vs Timnas Indonesia Allstar
Masyarakat Tak Dipungut Biaya
Minggu, 19 Oktober 2018 - 16:30 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Suap Meikarta, KPK Geledah Hotel Hingga Ruang Kerja Pemkab
5 Tersangka Korupsi Drainase Diperiksa

Rabu, 17 Oktober 2018 - 09:51 WIB

Pihak Meikarta akan Investigasi Internal dengan KPK

Selasa, 16 Oktober 2018 - 21:10 WIB

Akhirnya KPK Tahan Direktur Lippo Group

Selasa, 16 Oktober 2018 - 20:08 WIB

Pelapor Korupsi Bakal Dihadiahi Rp200 Juta

Rabu, 10 Oktober 2018 - 14:19 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us