MESKI DITOLAK SEJUMLAH PIHAK
Tetap Larang Mantan Koruptor Jadi Caleg, Ini Alasan KPU
Sabtu, 26 Mei 2018 - 19:30 WIB > Dibaca 2747 kali Print | Komentar
Tetap Larang Mantan Koruptor Jadi Caleg, Ini Alasan KPU
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Peraturan KPU (PKPU) yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif tetap akan dikeluarkan. Demikian ditegaskan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Adapun hal itu dilakukan meski dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Parlemen kemarin, usulan KPU ditolak oleh sejumlah pihak seperti, pemerintah, Komisi II, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Tampaknya kita menempuh jalan sendiri terkait narapidana korupsi. Kita tampaknya memiliki pandangan berbeda. Kita pastikan akan mengeluarkan PKPU karena sesuatu dengan hasil rapat pleno," katanya dalam acara diskusi bertajuk "Narapidana Koruptor jadi Calon Legislator", di Jakarta, Sabtu (26/5/2018).

Ditegaskannya, KPU memiliki hak penuh untuk membentuk aturan larangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri di legislatif melalui PKPU. Menurutnya, itu merujuk pada putusan MK nomor 92/PUU XIV/2016 yang menuliskan bahwa KPU merupakan lembaga independen.

"Lembaga negara independen atau negara mandiri seperti KPU harusnya dia boleh memiliki peraturan sepanjang itu tugas dan wewenangnya dan tidak perlu konsultasi," jelasnya.

Adapun itu sejalan dengan lembaga independen lain, seperti MK, yang diizinkan membuat aturannya sendiri.

"Jadi, kalau di dalam UU ada yang mengatur soal konsultasi (soal penerbitan PKPU), ya, itu memang menurut saya inskonstitusional, karena menurut saya lembaga lain boleh bikin sendiri," paparnya.

"MK bikin sendiri, yang mengatur misalnya aturan MK tentang tata cara mengajukan permohonan ke pilkada atau dalam rangka pembubaran partai politik. MA juga sudah ribuan bikin aturan sendiri," imbuhnya.
KOMENTAR
Berita Update
KPU Sebut Tak Ada yang Salah
Dugaan Tindak Pidana Pemilu Kepala Daerah
KPU Sebut Tak Ada yang Salah
Senin, 15 Oktober 2018 - 15:48 wib
Anjurkan Kampanye Negatif, Tapi Haramkan Black Campaign

Anjurkan Kampanye Negatif, Tapi Haramkan Black Campaign
Senin, 15 Oktober 2018 - 15:32 wib

Kepenghuluan Dukung Inovasi Desa
Senin, 15 Oktober 2018 - 15:30 wib

Mengenali Politisi Spanduk
Senin, 15 Oktober 2018 - 15:12 wib
Kampus Politeknik LP3I Bandung Program D2 Pekanbaru
Hasilkan Alumni Berkualitas, Profesional, dan Siap Kerja
Senin, 15 Oktober 2018 - 14:53 wib
Diunggulkan, Gafar Jadikan Tantangan

Diunggulkan, Gafar Jadikan Tantangan
Senin, 15 Oktober 2018 - 14:32 wib
Arara Abadi Komit Berantas TBC di Teluk Meranti
Dukung Program Pelalawan Sehat
Senin, 15 Oktober 2018 - 14:30 wib

PT Bimalyndo Hajar Aswad Resmi Beroperasi
Senin, 15 Oktober 2018 - 14:23 wib

PT Bimalyndo Hajar Aswad Resmi Beroperasi
Senin, 15 Oktober 2018 - 14:23 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
KPU Sebut Tak Ada yang Salah

Senin, 15 Oktober 2018 - 15:48 WIB

Anjurkan Kampanye Negatif, Tapi Haramkan Black Campaign
Biar Golput Tak Banyak, Lomba Cipta Lagu Pemilu pun Digelar
Mengenali  Politisi Spanduk

Senin, 15 Oktober 2018 - 15:12 WIB

Perlu Cek Ulang Data Pemilih Tetap

Senin, 15 Oktober 2018 - 13:35 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us