Revisi UU ASN Masih Menggantung
Sabtu, 26 Mei 2018 - 10:43 WIB > Dibaca 689 kali Print | Komentar
Revisi UU ASN Masih Menggantung
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria.
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Untuk ke­sekian kalinya, pembahasan revisi Undang-Undang 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) diperpanjang, Jumat (25/5). Padahal, salah satu tujuan revisi itu adalah membuka jalan pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria me­ngatakan penyebab belum jalannya pembahasan revisi UU ASN itu adalah parlemen dan DPR belum satu suara.

“DPR menganggap perlu ada revisi. Tapi pemerintah masih keberatan. Ingin memberdayakan peraturan pemerintah dulu,” katanya, Jumat (25/5).

Politikus Gerindra itu mengakui bahwa salah satu semangat revisi UU ASN adalah mencarikan landasan hukum persoalan tenaga honorer. Dia mengatakan dengan regulasi yang ada sekarang, pemerintah tidak bisa mengangkat tenaga honorer.

Di antaranya terbelenggu syarat usia CPNS (calon pengawai negeri sipil) baru, yakni 35 tahun. Padahal, di lapangan banyak tenaga honorer usianya lebih dari itu.

Sehingga muncul keinginan batas usia khusus untuk honorer, ditoleransi sampai 45 tahun.

Di dalam draf revisi UU ASN yang beredar, ada sejumlah klausul terkait pengangkatan honorer jadi CPNS atau PNS. Yakni, honorer yang bisa diangkat harus sudah bekerja sejak sebelum 15 Januari 2014. Tenaga honorer yang bisa diangkat meliputi tenaga kontrak, pegawai tetap non-PNS, dan pegawai tidak tetap. “Harus ada solusi. Supaya DPR dan pemerintah bisa duduk bersama membahas revisi. Kalau tidak akan stuck terus,” paparnya.

Riza mengatakan, karena masih tidak ada titik temu, pihaknya belum bisa menargetkan kapan revisi UU ASN itu rampung. Padahal, gagasan revisi UU ASN sudah keluar dari meja Badan Legislasi (Baleg) DPR tahun lalu.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mendukung rencana pengangkatan honorer menjadi PNS. Khususnya guru honorer. Apalagi informasinya kuota pengangkatan  tenaga honorer sebanyak 100 ribu orang. Dia mengatakan sebaiknya pemerintah menyediakan slot atau kuota khusus untuk para guru honorer.

Selain itu Unifah juga berharap persyaratan untuk mengangkat guru honorer jadi PNS dipermudah. Seperti ketentuan sudah sertifikasi ditangguhkan dulu. Sebab para guru honorer banyak yang belum sertifikasi, tetapi sudah mengajar bertahun-tahun. “Yang penting diterima dulu sebagai guru PNS. Dengan perjanjian setelah diterima siap ikut sertifikasi guru,” jelasnya.

Sementara untuk syarat yang mendasar, seperti minimal sarjana, Unifah tidak keberatan. Sebab permintaan supaya guru honorer diangkat jadi PNS tetap harus mempertimbangkan kualifikasi pendidikan. Yakni syarat minimal kualifikasi pendidikan bagi guru adalah sarjana atau diploma IV. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman mengatakan memang ada rencana rekrutmen CPNS tahun ini. Namun dia mengatakan tidak ada rencana formasi khusus untuk honorer.  Terkait revisi UU ASN, dia mengatakan masih mengikuti perkembangan di DPR.(wan/ttg/jpg)


KOMENTAR
Berita Update

Awasi Penggunaan Dana Desa dan ADD
Jumat, 18 Januari 2019 - 11:30 wib

Syamsuar Pamit di Kecamatan Koto Gasib
Jumat, 18 Januari 2019 - 11:15 wib

Tanamkan Pentingnya Pendidikan
Jumat, 18 Januari 2019 - 11:00 wib

Disdukcapil Sambangi Lapas Tembilahan
Jumat, 18 Januari 2019 - 10:45 wib

Dokumen Awal RPJMD Disepakati
Jumat, 18 Januari 2019 - 10:35 wib
Pengganti Azis Zaenal Harus Kader PPP

Pengganti Azis Zaenal Harus Kader PPP
Jumat, 18 Januari 2019 - 10:29 wib

Karyawan PT SRK Mogok Kerja
Jumat, 18 Januari 2019 - 10:25 wib
Produksi Massal Mobil Listrik
Masih Harus Diuji secara Ekonomi
Jumat, 18 Januari 2019 - 10:04 wib
Waspada Peningkatan Curah Hujan

Waspada Peningkatan Curah Hujan
Jumat, 18 Januari 2019 - 10:04 wib

TKN: Ma’ruf Amin Penting untuk Jokowi
Jumat, 18 Januari 2019 - 09:53 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Masih Harus Diuji secara Ekonomi

Jumat, 18 Januari 2019 - 10:04 WIB

Waspada Peningkatan Curah Hujan

Jumat, 18 Januari 2019 - 10:04 WIB

Pemilu, Tjahjo dan Yasonna  Sambangi Lapas Cipinang

Jumat, 18 Januari 2019 - 08:40 WIB

Dungu

Jumat, 18 Januari 2019 - 08:21 WIB

Ikatan Pemulung Mau ke DPR, Protes Perda Larangan Plastik
Sagang Online
loading...
Follow Us