Pansus B DPRD Siak Batalkan Usulan Raperda Rumah Susun
Selasa, 22 Mei 2018 - 23:15 WIB > Dibaca 1424 kali Print | Komentar
Pansus B DPRD Siak Batalkan Usulan Raperda Rumah Susun
SIAK (RIAUPOS.CO) - Satu usulan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) terkait Rumah Susun untuk dijadikan Perda dibatalkan oleh Panitia Khusus (Pansus) B DPRD Kabupaten Siak pada rapat paripurna laporan LKPJ Kepala Daerah, Selasa (22/5/2018)

Pembatalkan satu usulan ranperda Rumah Susun dikarenakan terbentur dengan peraturan Kementerian PUPR nomor 01/PRT/M/2018, tentang bantuan pembangunan pengelolaan rumah susun. Dan juga telah dilakukan setelah melalui kajian dan studi banding ke daerah dan kementerian.

Juru bicara Pansus B Syamsurijal  menyebutkan bahwa berdasarkan Peraturan Kementerian PUPR nomor 01/PRT/M/2018 tentang bantuan pembangunan dan pengelolaan rumah susun dinyatakan, bahwa pengelolaan rumah susun adalah upaya terpadu, yang dilakukan oleh pengelola atas barang milik negara atau daerah, berupa rumah susun beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk mempertahankan kelayakan rumah susun meliputi kegiatan operasional pemeliharaan dan perawatan.

 "Sebagaimana diatur dalam peraturan kementerian PUPR nomor 01/PRT/M/2018 tentang bantuan pembangunan dan pengelolaan rumah susun," jelasnya.

Atas dasar-dasar tersebut lanjut Syamsurijal, maka tidak perlu lagi pemerintah daerah memungut retribusi terhadap rumah susun yang ada di Kabupaten Siak, yang dibangun oleh pemerintah daerah. Melainkan cukup dengan menggunakan perjanjian sewa-menyewa, sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan Kementerian PUPR nomor 01/PRT/M/2018 tentang bantuan pembangunan dan pengelolaan rumah susun.

"Inilah yang menjadi faktor pansus B, untuk membatalkan ranperda retribusi pemakaian kekayaan daerah Rumah Susun sederhana sewa," ungkapnya.

Sementara itu, tiga Raperda yang belum disahkan  tentang Tonase Angkutan Umum dan Ranperda Penyertaan Modal kepada Bank Riau Kepri, Pansus C DPRD perlu mengkajian mendalam untuk memastikan bagaimana hasil pembahasan pansus.

Ketua Pansus C Marudut Pakpahan mengatakan perlu ada kajian mendalam terkait penyertaan modal kepada Bank Riau Kepri. Karena penambahan penyertaan modal, menurut Marudut nilainya kecil, hanya Rp10 miliar. Untuk mikro saja mungkin cukup.

Sementara terkait Ranperda pengaturan tonase angkutan umum belum disahkan. Marudut khawatir jika disahkan nantinya dijadikan alat oleh oknum SKPD terkait. "Perda ini diharapkan bisa mengurangi tindak penyalahgunaan wewenang dan menyelesaikan masalahan yang ada dulu," katanya.(adv)

KOMENTAR
Berita Update
Bawaslu Tertibkan 246 APK Peserta Pemilu

Bawaslu Tertibkan 246 APK Peserta Pemilu
Jumat, 17 Januari 2019 - 16:32 wib
OPD Diminta Segera  Laksanakan Kegiatan

OPD Diminta Segera Laksanakan Kegiatan
Jumat, 17 Januari 2019 - 16:15 wib

Komitmen Naker Lokal Dipertanyakan
Jumat, 17 Januari 2019 - 16:00 wib

Pengrusak Atribut PD Dijebloskan ke Rutan
Jumat, 17 Januari 2019 - 15:35 wib
Puskesmas Tambusai Jadi Percontohan

Puskesmas Tambusai Jadi Percontohan
Jumat, 17 Januari 2019 - 15:30 wib
Pembangunan Roro  di Insit Hampir Rampung

Pembangunan Roro di Insit Hampir Rampung
Jumat, 17 Januari 2019 - 15:15 wib
TP4D Siap Lakukan Pendampingan

TP4D Siap Lakukan Pendampingan
Jumat, 17 Januari 2019 - 15:00 wib
Peran Camat dan Penghulu Turut Menentukan

Peran Camat dan Penghulu Turut Menentukan
Jumat, 17 Januari 2019 - 14:30 wib
Cari Berita
Advertorial Terbaru
Jadwal Pemeliharaan Periode 12-19 Januari 2019

Minggu, 13 Januari 2019 - 13:06 WIB

Belum Dibayar, Listrik Perpustakaan Tersambung Lagi

Kamis, 10 Januari 2019 - 14:45 WIB

Pemkab Dukung 6 Program Strategis Kemenag

Rabu, 09 Januari 2019 - 13:00 WIB

Syamsuar : Tak Siap Jadi Pelayan, Mundur

Senin, 07 Januari 2019 - 15:00 WIB

Diduga Pengaruh Erupsi Anak Krakatau

Minggu, 23 Desember 2018 - 08:20 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini