Pansus B DPRD Siak Batalkan Usulan Raperda Rumah Susun
Selasa, 22 Mei 2018 - 23:15 WIB > Dibaca 1329 kali Print | Komentar
Pansus B DPRD Siak Batalkan Usulan Raperda Rumah Susun
SIAK (RIAUPOS.CO) - Satu usulan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) terkait Rumah Susun untuk dijadikan Perda dibatalkan oleh Panitia Khusus (Pansus) B DPRD Kabupaten Siak pada rapat paripurna laporan LKPJ Kepala Daerah, Selasa (22/5/2018)

Pembatalkan satu usulan ranperda Rumah Susun dikarenakan terbentur dengan peraturan Kementerian PUPR nomor 01/PRT/M/2018, tentang bantuan pembangunan pengelolaan rumah susun. Dan juga telah dilakukan setelah melalui kajian dan studi banding ke daerah dan kementerian.

Juru bicara Pansus B Syamsurijal  menyebutkan bahwa berdasarkan Peraturan Kementerian PUPR nomor 01/PRT/M/2018 tentang bantuan pembangunan dan pengelolaan rumah susun dinyatakan, bahwa pengelolaan rumah susun adalah upaya terpadu, yang dilakukan oleh pengelola atas barang milik negara atau daerah, berupa rumah susun beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk mempertahankan kelayakan rumah susun meliputi kegiatan operasional pemeliharaan dan perawatan.

 "Sebagaimana diatur dalam peraturan kementerian PUPR nomor 01/PRT/M/2018 tentang bantuan pembangunan dan pengelolaan rumah susun," jelasnya.

Atas dasar-dasar tersebut lanjut Syamsurijal, maka tidak perlu lagi pemerintah daerah memungut retribusi terhadap rumah susun yang ada di Kabupaten Siak, yang dibangun oleh pemerintah daerah. Melainkan cukup dengan menggunakan perjanjian sewa-menyewa, sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan Kementerian PUPR nomor 01/PRT/M/2018 tentang bantuan pembangunan dan pengelolaan rumah susun.

"Inilah yang menjadi faktor pansus B, untuk membatalkan ranperda retribusi pemakaian kekayaan daerah Rumah Susun sederhana sewa," ungkapnya.

Sementara itu, tiga Raperda yang belum disahkan  tentang Tonase Angkutan Umum dan Ranperda Penyertaan Modal kepada Bank Riau Kepri, Pansus C DPRD perlu mengkajian mendalam untuk memastikan bagaimana hasil pembahasan pansus.

Ketua Pansus C Marudut Pakpahan mengatakan perlu ada kajian mendalam terkait penyertaan modal kepada Bank Riau Kepri. Karena penambahan penyertaan modal, menurut Marudut nilainya kecil, hanya Rp10 miliar. Untuk mikro saja mungkin cukup.

Sementara terkait Ranperda pengaturan tonase angkutan umum belum disahkan. Marudut khawatir jika disahkan nantinya dijadikan alat oleh oknum SKPD terkait. "Perda ini diharapkan bisa mengurangi tindak penyalahgunaan wewenang dan menyelesaikan masalahan yang ada dulu," katanya.(adv)

KOMENTAR
Berita Update

Musprov PSTI Riau , Nama Yurnalis Basri Mencuat
Sabtu, 19 Oktober 2018 - 18:19 wib

21 Oktober Seleksi Administrasi CPNS
Sabtu, 19 Oktober 2018 - 17:00 wib
PSPS Allstar Vs Timnas Indonesia Allstar
Masyarakat Tak Dipungut Biaya
Sabtu, 19 Oktober 2018 - 16:30 wib

RAPBD 2019, Diproyeksi Rp1,3 T
Sabtu, 19 Oktober 2018 - 16:00 wib

Sakatonik ABC Talk Show Cemilan Sehat
Sabtu, 19 Oktober 2018 - 15:43 wib

Bupati Tinjau Korban Banjir
Sabtu, 19 Oktober 2018 - 15:30 wib
Unilever Tetap Produksi Teh Sariwangi

Unilever Tetap Produksi Teh Sariwangi
Sabtu, 19 Oktober 2018 - 15:25 wib

Imunisasi MR Diperpanjang Hingga Bulan Oktober
Sabtu, 19 Oktober 2018 - 15:00 wib

Bupati Ingin Penyediaan Air Bersih Setiap Desa Maksimal
Sabtu, 19 Oktober 2018 - 14:30 wib
Cari Berita
Advertorial Terbaru
Unilever Tetap Produksi Teh Sariwangi

Jumat, 19 Oktober 2018 - 15:25 WIB

Bayi Meninggal  karena Virus Rubbela

Senin, 15 Oktober 2018 - 15:57 WIB

REI Expo 2018 Tawarkan Ratusan Rumah

Jumat, 12 Oktober 2018 - 14:22 WIB

STIKes Hang Tuah-FAI UIR Jalin Kerja Sama

Rabu, 26 September 2018 - 10:15 WIB

Diduga Pelaku Pencuri Sepeda Motor Kantor Gubri Ditangkap

Selasa, 25 September 2018 - 14:50 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini