Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
KASUS KORUPSI PENERBITAN SKL
Syafruddin Lepas Tanggung Jawab soal Pelunasan Utang BLBI, Ini Alasannya
Senin, 21 Mei 2018 - 19:20 WIB > Dibaca 300 kali Print | Komentar
Syafruddin Lepas Tanggung Jawab soal Pelunasan Utang BLBI, Ini Alasannya
Syafruddin Arsyad Temenggung dam Yusril Ihza Mahendra. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Terkait pelunasan utang BLBI melalui pelunasan di luar pengadilan, terdakwa kasus dugaan korupsi dalam penerbitan SKL BLBI, Syafruddin Arsyad Tumenggung (SAT) menyatakan, lepas tanggung jawab.

Adapun itu mengenai persetujuan pelunasan utang dengan cara menandatangani perjanjian Master Settlement and Acquisition and Agreement (MSAA) yang merupakan penandatanganan dokumen Release and Discharge antara Badan Penyehatan Perbankan Negara(BPPN), Menteri Keuangan RI, dan Sjamsul Nursalim selaku obligor BLBI, yang terjadi pada 25 Mei 1999 lalu.

Tim kuasa hukum Syafruddin dalam hal itu mengatakan kliennya saat itu belum menjabat sebagai Kepala BPPN sehingga penandatanganan MSAA berlangsung bukan atas campur tangan Syafruddin.

"Terdakwa baru menjabat sebagai Ketua BPPN sejak tanggal 22 April 2002 sehingga pada saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua BPPN, MSAA sudah tidak bisa dilakukan perubahan kembali," kata tim penasehat hukum Syafruddin Arsyad, Yusril Ihza Mahendra di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (21/5/2018).

Menurutnya, MSAA tetap harus dilaksanakan karena Tap MPR menugaskan Presiden untuk melaksanakan MSAA secara konsisten, dalam arti melaksanakan MSAA sebagai suatu perjanjian perdata dimana Pemerintah dan Sjamsul Nursalim berada dalam kedudukan setara.

Kubu Syafruddin dalam hal itu juga berpendapat bahwa permasalahan BLBI berawal saat pemberian bantuan kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) sehingga surat dakwaan milik terdakwa semestinya diarahkan kepada BDNI, bukan kepada Sjamsul Nursalim atau Syafruddin selaku individu.

Akibatnya, dakwaan pun dinyatakan salah sasaran atau "error in persona".

"Penuntut Umum hanya memaksakan dalil berdasarkan dokumen-dokumen untuk merekonstruksikan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Seharusnya yang dicari adalah kebenaran hakiki dengan mengupas dokumen-dokumen sesuai faktanya," tutupnya.(rdw)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update
Datangkan Artis hingga Tokoh Nasional

Datangkan Artis hingga Tokoh Nasional
Kamis, 21 Juni 2018 - 12:38 wib
Bakar Tongkang, Ajang Promosi Obyek Wisata

Bakar Tongkang, Ajang Promosi Obyek Wisata
Kamis, 21 Juni 2018 - 12:05 wib
Awal Agustus, Laga Perdana Piala Indonesia

Awal Agustus, Laga Perdana Piala Indonesia
Kamis, 21 Juni 2018 - 12:03 wib
ASN Jangan Tambah Libur

ASN Jangan Tambah Libur
Kamis, 21 Juni 2018 - 12:00 wib
Pasar Baru Mulai Ramai Pengunjung

Pasar Baru Mulai Ramai Pengunjung
Kamis, 21 Juni 2018 - 11:47 wib

Parahu Baganduang hingga Hari Raya Enam
Kamis, 21 Juni 2018 - 11:46 wib

Plt Gubri Ingatkan Masyarakat Memilih pada 27 Juni
Kamis, 21 Juni 2018 - 11:41 wib

Kapal Tenggelam di Danau Toba, 167 Hilang
Kamis, 21 Juni 2018 - 11:40 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Penyiram Air Keras Masih Misterius, Novel  Bakal Diperiksa Lagi
Kasus Novel Belum Terungkap, Pegawai KPK Dibayangi Kecemasan
Diinfokan Kasus Rizieq Shihab Dihentikan, PA 212 Ucapkan Terima Kasih
Dieksekusi ke Lapas Sidoarjo, Alfian Tanjung Tetap Terbukti Bersalah
Terkait Pemberitaan, Wakapolri Tegaskan Wartawan Tak Boleh Langsung Dipidana
Sagang Online
loading...
Follow Us