Depan >> Berita >> Hukum >>
KASUS KORUPSI PENERBITAN SKL
Syafruddin Lepas Tanggung Jawab soal Pelunasan Utang BLBI, Ini Alasannya
Senin, 21 Mei 2018 - 19:20 WIB > Dibaca 538 kali Print | Komentar
Syafruddin Lepas Tanggung Jawab soal Pelunasan Utang BLBI, Ini Alasannya
Syafruddin Arsyad Temenggung dam Yusril Ihza Mahendra. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Terkait pelunasan utang BLBI melalui pelunasan di luar pengadilan, terdakwa kasus dugaan korupsi dalam penerbitan SKL BLBI, Syafruddin Arsyad Tumenggung (SAT) menyatakan, lepas tanggung jawab.

Adapun itu mengenai persetujuan pelunasan utang dengan cara menandatangani perjanjian Master Settlement and Acquisition and Agreement (MSAA) yang merupakan penandatanganan dokumen Release and Discharge antara Badan Penyehatan Perbankan Negara(BPPN), Menteri Keuangan RI, dan Sjamsul Nursalim selaku obligor BLBI, yang terjadi pada 25 Mei 1999 lalu.

Tim kuasa hukum Syafruddin dalam hal itu mengatakan kliennya saat itu belum menjabat sebagai Kepala BPPN sehingga penandatanganan MSAA berlangsung bukan atas campur tangan Syafruddin.

"Terdakwa baru menjabat sebagai Ketua BPPN sejak tanggal 22 April 2002 sehingga pada saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua BPPN, MSAA sudah tidak bisa dilakukan perubahan kembali," kata tim penasehat hukum Syafruddin Arsyad, Yusril Ihza Mahendra di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (21/5/2018).

Menurutnya, MSAA tetap harus dilaksanakan karena Tap MPR menugaskan Presiden untuk melaksanakan MSAA secara konsisten, dalam arti melaksanakan MSAA sebagai suatu perjanjian perdata dimana Pemerintah dan Sjamsul Nursalim berada dalam kedudukan setara.

Kubu Syafruddin dalam hal itu juga berpendapat bahwa permasalahan BLBI berawal saat pemberian bantuan kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) sehingga surat dakwaan milik terdakwa semestinya diarahkan kepada BDNI, bukan kepada Sjamsul Nursalim atau Syafruddin selaku individu.

Akibatnya, dakwaan pun dinyatakan salah sasaran atau "error in persona".

"Penuntut Umum hanya memaksakan dalil berdasarkan dokumen-dokumen untuk merekonstruksikan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Seharusnya yang dicari adalah kebenaran hakiki dengan mengupas dokumen-dokumen sesuai faktanya," tutupnya.(rdw)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update
dr Citra Rahmad
Mengapa Khitan Penting?
Minggu, 16 Desember 2018 - 15:04 wib
Pesona air terjun Sungai Simo
Hijau Simo yang Sejuk
Minggu, 16 Desember 2018 - 14:58 wib

Mayweather Jadi Mangsa Khabib Nurmagomedov
Minggu, 16 Desember 2018 - 14:55 wib

Penyaluran CSR Banyak Tak Sesuai Perda
Minggu, 16 Desember 2018 - 14:53 wib
Embarkasi Haji Antara Riau
Fasilitas Pendukung Embarkasi Belum Rampung
Minggu, 16 Desember 2018 - 14:44 wib
Polisi Telusuri Asal Usul Narkoba
Polresta Pekanbaru
Polisi Telusuri Asal Usul Narkoba
Minggu, 16 Desember 2018 - 14:32 wib
Malacca Strait Jazz Road to 2019
Mengangkat Kekuatan Sijori
Minggu, 16 Desember 2018 - 14:29 wib
Belum Ada Upaya Perbaikan
Jalan Alternatif ke Rumbai Nyaris Putus
Minggu, 16 Desember 2018 - 14:27 wib

SBY dan AHY Sapa Warga Pekanbaru di CFD
Minggu, 16 Desember 2018 - 10:38 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
15 ASN Minta Pendampingan Hukum

Senin, 10 Desember 2018 - 10:29 WIB

Laporan Ombudsman Dinilai Janggal

Sabtu, 08 Desember 2018 - 11:03 WIB

Suami Inneke Bisnis Kamar Asmara di Lapas Sukamiskin

Jumat, 07 Desember 2018 - 04:41 WIB

Membandingkan Kasus Habib Bahar dengan ABG Penghina Presiden
Habib Bahar Diperiksa, FPI Beri Pengawalan

Kamis, 06 Desember 2018 - 20:30 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us