Depan >> Berita >> Hukum >>
KASUS KORUPSI PENERBITAN SKL
Syafruddin Lepas Tanggung Jawab soal Pelunasan Utang BLBI, Ini Alasannya
Senin, 21 Mei 2018 - 19:20 WIB > Dibaca 397 kali Print | Komentar
Syafruddin Lepas Tanggung Jawab soal Pelunasan Utang BLBI, Ini Alasannya
Syafruddin Arsyad Temenggung dam Yusril Ihza Mahendra. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Terkait pelunasan utang BLBI melalui pelunasan di luar pengadilan, terdakwa kasus dugaan korupsi dalam penerbitan SKL BLBI, Syafruddin Arsyad Tumenggung (SAT) menyatakan, lepas tanggung jawab.

Adapun itu mengenai persetujuan pelunasan utang dengan cara menandatangani perjanjian Master Settlement and Acquisition and Agreement (MSAA) yang merupakan penandatanganan dokumen Release and Discharge antara Badan Penyehatan Perbankan Negara(BPPN), Menteri Keuangan RI, dan Sjamsul Nursalim selaku obligor BLBI, yang terjadi pada 25 Mei 1999 lalu.

Tim kuasa hukum Syafruddin dalam hal itu mengatakan kliennya saat itu belum menjabat sebagai Kepala BPPN sehingga penandatanganan MSAA berlangsung bukan atas campur tangan Syafruddin.

"Terdakwa baru menjabat sebagai Ketua BPPN sejak tanggal 22 April 2002 sehingga pada saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua BPPN, MSAA sudah tidak bisa dilakukan perubahan kembali," kata tim penasehat hukum Syafruddin Arsyad, Yusril Ihza Mahendra di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (21/5/2018).

Menurutnya, MSAA tetap harus dilaksanakan karena Tap MPR menugaskan Presiden untuk melaksanakan MSAA secara konsisten, dalam arti melaksanakan MSAA sebagai suatu perjanjian perdata dimana Pemerintah dan Sjamsul Nursalim berada dalam kedudukan setara.

Kubu Syafruddin dalam hal itu juga berpendapat bahwa permasalahan BLBI berawal saat pemberian bantuan kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) sehingga surat dakwaan milik terdakwa semestinya diarahkan kepada BDNI, bukan kepada Sjamsul Nursalim atau Syafruddin selaku individu.

Akibatnya, dakwaan pun dinyatakan salah sasaran atau "error in persona".

"Penuntut Umum hanya memaksakan dalil berdasarkan dokumen-dokumen untuk merekonstruksikan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Seharusnya yang dicari adalah kebenaran hakiki dengan mengupas dokumen-dokumen sesuai faktanya," tutupnya.(rdw)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update
Terjatuh, Korban Jambret Koma

Terjatuh, Korban Jambret Koma
Senin, 20 Agustus 2018 - 09:59 wib
Pipa Gas Bocor Aliran ke Dua  Kecamatan Dimatikan

Pipa Gas Bocor Aliran ke Dua Kecamatan Dimatikan
Senin, 20 Agustus 2018 - 09:48 wib
Polisi Terus Selidiki Pembakar Lahan

Polisi Terus Selidiki Pembakar Lahan
Senin, 20 Agustus 2018 - 09:47 wib
Deadline Tinggal Sepekan,  Perusahaan Siap-siap Dievaluasi
Pekanbaru Job Expo
Deadline Tinggal Sepekan, Perusahaan Siap-siap Dievaluasi
Senin, 20 Agustus 2018 - 09:38 wib
Belasan Pelajar  Rebut  Beasiswa S1 ke Maroko

Belasan Pelajar Rebut Beasiswa S1 ke Maroko
Senin, 20 Agustus 2018 - 09:20 wib
Oknum Satpam Dipolisikan Usai Lecehkan Bocah 12 Tahun

Oknum Satpam Dipolisikan Usai Lecehkan Bocah 12 Tahun
Senin, 20 Agustus 2018 - 09:15 wib
Dinas Diminta Bertanggungjawab
Sabtu dan Ahad Sampah Menumpuk di Mana-mana
Senin, 20 Agustus 2018 - 08:48 wib
Vinculos Indonesia 2018
Tontonan Bergizi
Senin, 19 Agustus 2018 - 20:58 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Luna Maya dan Cut Tari Tetap Tersangka

Rabu, 08 Agustus 2018 - 11:12 WIB

Zulkifli Tertawa Ditanya Emas Batangan

Rabu, 08 Agustus 2018 - 10:33 WIB

Pelaku Aborsi Dipindahkan ke Polresta

Senin, 30 Juli 2018 - 10:03 WIB

Tim Khusus Dibentuk Polri untuk Usut Laporan Eks Danjen Kopassus
Adik Kandung Ketua MPR Membisu saat Tiba di Gedung KPK
Sagang Online
loading...
Follow Us