Depan >> Berita >> Hukum >>
KASUS KORUPSI PENERBITAN SKL
Syafruddin Lepas Tanggung Jawab soal Pelunasan Utang BLBI, Ini Alasannya
Senin, 21 Mei 2018 - 19:20 WIB > Dibaca 465 kali Print | Komentar
Syafruddin Lepas Tanggung Jawab soal Pelunasan Utang BLBI, Ini Alasannya
Syafruddin Arsyad Temenggung dam Yusril Ihza Mahendra. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Terkait pelunasan utang BLBI melalui pelunasan di luar pengadilan, terdakwa kasus dugaan korupsi dalam penerbitan SKL BLBI, Syafruddin Arsyad Tumenggung (SAT) menyatakan, lepas tanggung jawab.

Adapun itu mengenai persetujuan pelunasan utang dengan cara menandatangani perjanjian Master Settlement and Acquisition and Agreement (MSAA) yang merupakan penandatanganan dokumen Release and Discharge antara Badan Penyehatan Perbankan Negara(BPPN), Menteri Keuangan RI, dan Sjamsul Nursalim selaku obligor BLBI, yang terjadi pada 25 Mei 1999 lalu.

Tim kuasa hukum Syafruddin dalam hal itu mengatakan kliennya saat itu belum menjabat sebagai Kepala BPPN sehingga penandatanganan MSAA berlangsung bukan atas campur tangan Syafruddin.

"Terdakwa baru menjabat sebagai Ketua BPPN sejak tanggal 22 April 2002 sehingga pada saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua BPPN, MSAA sudah tidak bisa dilakukan perubahan kembali," kata tim penasehat hukum Syafruddin Arsyad, Yusril Ihza Mahendra di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (21/5/2018).

Menurutnya, MSAA tetap harus dilaksanakan karena Tap MPR menugaskan Presiden untuk melaksanakan MSAA secara konsisten, dalam arti melaksanakan MSAA sebagai suatu perjanjian perdata dimana Pemerintah dan Sjamsul Nursalim berada dalam kedudukan setara.

Kubu Syafruddin dalam hal itu juga berpendapat bahwa permasalahan BLBI berawal saat pemberian bantuan kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) sehingga surat dakwaan milik terdakwa semestinya diarahkan kepada BDNI, bukan kepada Sjamsul Nursalim atau Syafruddin selaku individu.

Akibatnya, dakwaan pun dinyatakan salah sasaran atau "error in persona".

"Penuntut Umum hanya memaksakan dalil berdasarkan dokumen-dokumen untuk merekonstruksikan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Seharusnya yang dicari adalah kebenaran hakiki dengan mengupas dokumen-dokumen sesuai faktanya," tutupnya.(rdw)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update
Anjurkan Kampanye Negatif, Tapi Haramkan Black Campaign

Anjurkan Kampanye Negatif, Tapi Haramkan Black Campaign
Senin, 15 Oktober 2018 - 15:32 wib

Kepenghuluan Dukung Inovasi Desa
Senin, 15 Oktober 2018 - 15:30 wib

Mengenali Politisi Spanduk
Senin, 15 Oktober 2018 - 15:12 wib
Pemprov Siapkan Bonus Peraih Medali Asian Para Games

Pemprov Siapkan Bonus Peraih Medali Asian Para Games
Senin, 15 Oktober 2018 - 15:00 wib
Diunggulkan, Gafar Jadikan Tantangan

Diunggulkan, Gafar Jadikan Tantangan
Senin, 15 Oktober 2018 - 14:32 wib
Arara Abadi Komit Berantas TBC di Teluk Meranti
Dukung Program Pelalawan Sehat
Senin, 15 Oktober 2018 - 14:30 wib

PT Bimalyndo Hajar Aswad Resmi Beroperasi
Senin, 15 Oktober 2018 - 14:23 wib

PT Bimalyndo Hajar Aswad Resmi Beroperasi
Senin, 15 Oktober 2018 - 14:23 wib
Tingkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Konsultan

Tingkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Konsultan
Senin, 15 Oktober 2018 - 14:12 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Pelapor Korupsi Bakal Dihadiahi Rp200 Juta

Rabu, 10 Oktober 2018 - 14:19 WIB

Sebar Hoaks, Ratna Terancam 10 Tahun Penjara

Sabtu, 06 Oktober 2018 - 13:41 WIB

Wali Kota Pa­suruan Diduga Terima Fee Rp230 Juta

Sabtu, 06 Oktober 2018 - 13:29 WIB

OTT KPK Terancam Terhambat

Minggu, 30 September 2018 - 14:14 WIB

Diana Tabrani-Neno Warisman Mengadu ke Komnas HAM

Rabu, 26 September 2018 - 13:10 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us