Kerja Keras Eksekutif dan Legislatif, Pertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian
Sabtu, 19 Mei 2018 - 10:53 WIB > Dibaca 1162 kali Print | Komentar
Kerja Keras Eksekutif dan Legislatif, Pertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian
FOTO BERSAMA: Anggota V BPK RI Ismayanti (tengah) bersama Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi (tiga kiri) dan Ketua DPRD Riau Septina Primawati (tiga kanan) usai penyerahan LHP keuangan Pemprov Riau tahun anggaran 2017 di ruang rapat paripurna DPRD Riau, Jumat (18/5/2018). (DPRD RIAU FOR RIAU POS)
RIAUPOS.CO - Pemerintah Provinsi Riau kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan penggunaan keuangan tahun anggaran 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung oleh BPK RI dalam sidang paripurna istimewa di ruang rapat paripurna DPRD Riau, Jumat (18/5).

Hadir dalam kegiatan itu Anggota V BPK RI Ismayatun, Ketua DPRD Riau Septina Primawati Rusli serta Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi. Septina dalam pidatonya mengatakan, LHP merupakan wujud tanggungjawab terhadap pelaksanaan APBD 2017 lalu. Sehingga, paripurna yang dilaksanakan sebagai tindaklanjut kesepakatan BPK RI dan DPRD Riau.

“Memorandum of Understanding (MoU) ini berisikan tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI kepada DPRD dan gubernur dalam rapat paripurna istimewa,” kata Septina.

Sebelum penyerahan LHP, kegiatan diawali dengan penandatanganan berita acara LHP atas laporan keuangan Pemprov Riau tahun 2017 antara DPRD Riau dengan BPK RI dan gubernur dengan BPK RI. Setelah itu, Anggota V BPK RI Ismayatun menyerahkan dokumen LHP Pemprov Riau tahun 2017 kepada Ketua DPRD Riau Septina Primawati dan juga Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi.

Anggota V BPK RI Ismayatun dalam sambutannya mengatakan, BPK memberikan predikat WTP kepada Pemprov Riau. Dengan begitu, Pemprov telah berhasil mempertahankan opini WTP yang ke-6 kalinya.

Pihaknya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas raihan tersebut. Prestasi yang berhasil dipertahankan, disebutkan Ismayatun dapat menjadi momentum untuk menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Pemprov.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan,”ucapnya.

Lebih lanjut disampaikan dia, BPK RI masih menemukan sejumlah permasalahan. Akan tetapi tidak terlalu signifikan. Juga tidak mempengaruhi predikat WTP yang diperoleh. Ia menjelaskan persoalan tersebut, di antaranya adalah masih terdapat alokasi kegiatan yang bukan kewenangan Pemprov. Selain itu ada juga proses penganggaran tidak sesuai dengan Pergub serta kelebihan kontrak pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov.


KOMENTAR
Berita Update

Praveen/Melati Lolos ke 16 Besar
Rabu, 26 September 2018 - 15:30 wib
Deklarator Go Prabu Tak Sekelas Agus Gumiwang

Deklarator Go Prabu Tak Sekelas Agus Gumiwang
Rabu, 26 September 2018 - 15:19 wib
Semua Daerah Rawan Politik Uang

Semua Daerah Rawan Politik Uang
Rabu, 26 September 2018 - 15:07 wib

Roro Fitria Kehilangan Rp3 Miliar
Rabu, 26 September 2018 - 14:59 wib

Andalkan Semangat dan Kerja Sama Tim
Rabu, 26 September 2018 - 14:30 wib
Peternak Disarankan Buat Pakan Sendiri

Peternak Disarankan Buat Pakan Sendiri
Rabu, 26 September 2018 - 14:00 wib

Program PGN Sayang Ibu Disambut Baik Warga
Rabu, 26 September 2018 - 13:31 wib

Diana Tabrani-Neno Warisman Mengadu ke Komnas HAM
Rabu, 26 September 2018 - 13:10 wib

Smartfren Hadirkan Voucher Super 4G Unlimited
Rabu, 26 September 2018 - 12:54 wib

JPO Ditutup
Rabu, 26 September 2018 - 12:46 wib
Cari Berita
Advertorial Terbaru
STIKes Hang Tuah-FAI UIR Jalin Kerja Sama

Rabu, 26 September 2018 - 10:15 WIB

Diduga Pelaku Pencuri Sepeda Motor Kantor Gubri Ditangkap

Selasa, 25 September 2018 - 14:50 WIB

Bupati Buka MTQ Kecamatan Tempuling

Rabu, 19 September 2018 - 16:45 WIB

Jangan Lewatkan Malam Opening Ceremony TdSi 2018

Senin, 17 September 2018 - 13:43 WIB

Oknum Satpol PP Ditangkap

Kamis, 13 September 2018 - 13:32 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us