Kerja Keras Eksekutif dan Legislatif, Pertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian
Sabtu, 19 Mei 2018 - 10:53 WIB > Dibaca 1289 kali Print | Komentar
Kerja Keras Eksekutif dan Legislatif, Pertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian
FOTO BERSAMA: Anggota V BPK RI Ismayanti (tengah) bersama Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi (tiga kiri) dan Ketua DPRD Riau Septina Primawati (tiga kanan) usai penyerahan LHP keuangan Pemprov Riau tahun anggaran 2017 di ruang rapat paripurna DPRD Riau, Jumat (18/5/2018). (DPRD RIAU FOR RIAU POS)
RIAUPOS.CO - Pemerintah Provinsi Riau kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan penggunaan keuangan tahun anggaran 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung oleh BPK RI dalam sidang paripurna istimewa di ruang rapat paripurna DPRD Riau, Jumat (18/5).

Hadir dalam kegiatan itu Anggota V BPK RI Ismayatun, Ketua DPRD Riau Septina Primawati Rusli serta Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi. Septina dalam pidatonya mengatakan, LHP merupakan wujud tanggungjawab terhadap pelaksanaan APBD 2017 lalu. Sehingga, paripurna yang dilaksanakan sebagai tindaklanjut kesepakatan BPK RI dan DPRD Riau.

“Memorandum of Understanding (MoU) ini berisikan tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI kepada DPRD dan gubernur dalam rapat paripurna istimewa,” kata Septina.

Sebelum penyerahan LHP, kegiatan diawali dengan penandatanganan berita acara LHP atas laporan keuangan Pemprov Riau tahun 2017 antara DPRD Riau dengan BPK RI dan gubernur dengan BPK RI. Setelah itu, Anggota V BPK RI Ismayatun menyerahkan dokumen LHP Pemprov Riau tahun 2017 kepada Ketua DPRD Riau Septina Primawati dan juga Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi.

Anggota V BPK RI Ismayatun dalam sambutannya mengatakan, BPK memberikan predikat WTP kepada Pemprov Riau. Dengan begitu, Pemprov telah berhasil mempertahankan opini WTP yang ke-6 kalinya.

Pihaknya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas raihan tersebut. Prestasi yang berhasil dipertahankan, disebutkan Ismayatun dapat menjadi momentum untuk menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Pemprov.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan,”ucapnya.

Lebih lanjut disampaikan dia, BPK RI masih menemukan sejumlah permasalahan. Akan tetapi tidak terlalu signifikan. Juga tidak mempengaruhi predikat WTP yang diperoleh. Ia menjelaskan persoalan tersebut, di antaranya adalah masih terdapat alokasi kegiatan yang bukan kewenangan Pemprov. Selain itu ada juga proses penganggaran tidak sesuai dengan Pergub serta kelebihan kontrak pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov.


KOMENTAR
Berita Update
KTP-el Tercecer Lagi, Langsung Muncul Desakan Audit

KTP-el Tercecer Lagi, Langsung Muncul Desakan Audit
Senin, 10 Desember 2018 - 15:02 wib

1.019 Nelayan Diasuransikan
Senin, 10 Desember 2018 - 14:00 wib

Prabowo-Sandiaga Bidik Suara Jateng
Senin, 10 Desember 2018 - 13:50 wib
Gali Potensi  Daerah

Gali Potensi Daerah
Senin, 10 Desember 2018 - 13:30 wib
463 Pelamar CPNS Meranti Jalani SKB

463 Pelamar CPNS Meranti Jalani SKB
Senin, 10 Desember 2018 - 13:00 wib

Pekanbaru Usung Konsep Porprov Rasa PON
Senin, 10 Desember 2018 - 12:44 wib

Bank Riau Kepri Ikut Pameran IBIC 2018
Senin, 10 Desember 2018 - 12:41 wib
Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal

Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal
Senin, 10 Desember 2018 - 12:35 wib
Harga Minyak Goreng Curah Terus Naik

Harga Minyak Goreng Curah Terus Naik
Senin, 10 Desember 2018 - 12:25 wib
Pengumuman Kelulusan SKB Tunggu Pusat

Pengumuman Kelulusan SKB Tunggu Pusat
Senin, 10 Desember 2018 - 12:15 wib
Cari Berita
Advertorial Terbaru
1.019 Nelayan Diasuransikan

Senin, 10 Desember 2018 - 14:00 WIB

Kepenghuluan Tulang Punggung Percepatan Pembangunan di Daerah
Fokus Peningkatan Infrastruktur, Pembangunan Daerah Berkembang Pesat
Keteladanan Para Pahlawan Momentum Berbakti Membangun Daerah
PT Biomass Fuel Indonesia Sosialisasi Bahaya Narkoba

Jumat, 30 November 2018 - 08:53 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us