Depan >> Berita >> Hukum >>
UPAYA HENTIKAN RADIKALISME
Pantau Ormas, Pemerintah Ternyata Belum Punya Mekanisme yang Jelas
Kamis, 17 Mei 2018 - 19:00 WIB > Dibaca 3337 kali Print | Komentar
Pantau Ormas, Pemerintah Ternyata Belum Punya Mekanisme yang Jelas
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Peran strategis dalam menangkal "bibit" radikalisme dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Di antara peran itu, yakni dengan menghentikan penyebaran ujaran kebencian berbau hal tersebut. Menurut Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, kementerian pimpinan Rudiantara itu harus memperkuat monitoring dan pemblokiran, terhadap situs-situs serta akun media sosial penyebar hate speech maupun paham radikal.

"Serta mengungkap dan menindak admin dari situs-situs dan media sosial tersebut," ujarnya, Kamis (17/5/2018).

Di samping itu, Bamsoet, sapaannya, mengingatkan soal belum ada mekanisme yang jelas dalam memantau kegiatan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang ada saat ini. Pemantauan makin mendesak seiring meningkatnya ancaman kelompok ormas yang mungkin terafiliasi radikalisme.

Diketahui, hingga saat ini baru 375 Ormas terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, 83 Ormas luar negeri terdaftar di Kementerian Luar Negeri, dan 324.482 Ormas terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

Karena itu, Bamsoet pun meminta sejumlah komisi di DPR agar mendorong kementerian lembaga terkait memperjelas pemantauan ormas itu. Lembaga dimaksud seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kemendagri, Kepolisian, Kemenkumham, dan Kemenkominfo.

"Untuk melakukan koordinasi dan kajian terpadu guna memonitor ormas yang tercatat, agar dapat dipastikan ormas-ormas tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip yang dijamin dalam konstitusi," paparnya.

Dia berharap ada koordinasi lebih kuat di aparat intelijen, untuk melakukan pendeteksian dini terhadap pergerakan ormas berpaham radikalisme dan intoleransi.

"Juga terhadap ormas yang berpotensi terkait gangguan terhadap isu SARA," terangnya.
KOMENTAR
Berita Update

21 Oktober Seleksi Administrasi CPNS
Jumat, 19 Oktober 2018 - 17:00 wib
PSPS Allstar Vs Timnas Indonesia Allstar
Masyarakat Tak Dipungut Biaya
Jumat, 19 Oktober 2018 - 16:30 wib

RAPBD 2019, Diproyeksi Rp1,3 T
Jumat, 19 Oktober 2018 - 16:00 wib

Sakatonik ABC Talk Show Cemilan Sehat
Jumat, 19 Oktober 2018 - 15:43 wib

SD Darma Yudha Borong Medali IMSO 2018 di Cina
Jumat, 19 Oktober 2018 - 15:32 wib
Unilever Tetap Produksi Teh Sariwangi

Unilever Tetap Produksi Teh Sariwangi
Jumat, 19 Oktober 2018 - 15:25 wib

Imunisasi MR Diperpanjang Hingga Bulan Oktober
Jumat, 19 Oktober 2018 - 15:00 wib

Bupati Ingin Penyediaan Air Bersih Setiap Desa Maksimal
Jumat, 19 Oktober 2018 - 14:30 wib
Perjuangkan Kader Jadi Wakil Rakyat
FSPTI Riau Gelar Rapimda
Jumat, 19 Oktober 2018 - 14:26 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Suap Meikarta, KPK Geledah Hotel Hingga Ruang Kerja Pemkab
5 Tersangka Korupsi Drainase Diperiksa

Rabu, 17 Oktober 2018 - 09:51 WIB

Pihak Meikarta akan Investigasi Internal dengan KPK

Selasa, 16 Oktober 2018 - 21:10 WIB

Akhirnya KPK Tahan Direktur Lippo Group

Selasa, 16 Oktober 2018 - 20:08 WIB

Pelapor Korupsi Bakal Dihadiahi Rp200 Juta

Rabu, 10 Oktober 2018 - 14:19 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us