Depan >> Berita >> Hukum >>
SOAL PENERBITAN PERPPU
Kesal Diancam Presiden, Ini Kata Hidayat Nurwahid soal Revisi UU Antiterorisme
Selasa, 15 Mei 2018 - 16:25 WIB > Dibaca 2564 kali Print | Komentar
Kesal Diancam Presiden, Ini Kata Hidayat Nurwahid soal Revisi UU Antiterorisme
Presiden Joko Widodo. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ancaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Terorisme disesalkan oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nurwahid (Hidayat).

Adapun ancaman itu dikeluarkan Presiden karena DPR lamban mengesahkan revisi UU Antiterorisme. Menurut Hidayat, pimpinan DPR maupun panitia kerja (panja) revisi UU Antirorisme sudah memastikan keterlambatan pengesahan bukan karena parlemen.

Namun, imbuhnya, hal itu terjadi karena pihak pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly yang menyurati DPR meminta penundaan.

"Jadi, semestinya Pak Jokowi jangan mengancam dengan mengeluarkan pernyataan akan membuat Perppu," ujarnya di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Seharusnya, sambungnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegur dan menyelesaikan persoalan itu dengan menkumham.

"Kenapa menkumham meminta penundaan? Jadi, ini permasalahan di internal eksekutif," tuturnya.

Di sisi lain, dia mengingatkan seharusnya koordinasi antara kementerian dan presiden juga maksimal. Pasalnya, dalam kenyataannya sekarang, koordinasi itu tidak maksimal. Oleh sebab itu, dia mengaku heran pemerintah yang meminta penundaan, lalu tiba-tiba mengancam mengeluarkan Perppu.

"Menkumham beberapa kali menyurati DPR untuk meminta penundaan sehingga tidak bisa lanjut," jelas Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Dia memandang, Jokowi harus menanyakan kenapa menkumham meminta penundaan terus. Presiden lebih baik memerintahkan menkumham mencabut surat penundaan.

"Kemudian membuat surat yang baru menyatakan siap meminta duduk bersama DPR membahas masalah ini," paparnya.

Presiden Jokowi sebelumnya mengaku akan menerbitkan Perppu Antiterorisme jika hingga akhir masa sidang DPR pada Juni mendatang para wakil rakyat belum merampungkan revisi UU Nomor 15 Tahun 2003.

Pasalnya, revisi UU itu sudah dua tahun berjalan, tetapi pembahasan belum tuntas. (boy)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update

IKA UNRI Satukan Potensi Bangun Riau dan Indonesia
Senin, 21 Oktober 2018 - 22:19 wib
Komunitas Film Pekanbaru (Komfek)
Mengembangkan Perfilman Indie Pekanbaru
Senin, 21 Oktober 2018 - 20:10 wib

Z Face Boy and Girl Sambangi SMAN 8 Pekanbaru
Senin, 21 Oktober 2018 - 19:17 wib
Kurangi Aktivitas di Sekitar Sungai Siak
Pasca Muncul Buaya
Kurangi Aktivitas di Sekitar Sungai Siak
Senin, 21 Oktober 2018 - 18:02 wib
Petani Sawit Inginkan Solusi di Rembug Nasional

Petani Sawit Inginkan Solusi di Rembug Nasional
Senin, 20 Oktober 2018 - 22:20 wib

Musprov PSTI Riau , Nama Yurnalis Basri Mencuat
Senin, 19 Oktober 2018 - 18:19 wib

21 Oktober Seleksi Administrasi CPNS
Senin, 19 Oktober 2018 - 17:00 wib
PSPS Allstar Vs Timnas Indonesia Allstar
Masyarakat Tak Dipungut Biaya
Senin, 19 Oktober 2018 - 16:30 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Suap Meikarta, KPK Geledah Hotel Hingga Ruang Kerja Pemkab
5 Tersangka Korupsi Drainase Diperiksa

Rabu, 17 Oktober 2018 - 09:51 WIB

Pihak Meikarta akan Investigasi Internal dengan KPK

Selasa, 16 Oktober 2018 - 21:10 WIB

Akhirnya KPK Tahan Direktur Lippo Group

Selasa, 16 Oktober 2018 - 20:08 WIB

Pelapor Korupsi Bakal Dihadiahi Rp200 Juta

Rabu, 10 Oktober 2018 - 14:19 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini