Depan >> Berita >> Hukum >>
SOAL PENERBITAN PERPPU
Kesal Diancam Presiden, Ini Kata Hidayat Nurwahid soal Revisi UU Antiterorisme
Selasa, 15 Mei 2018 - 16:25 WIB > Dibaca 2502 kali Print | Komentar
Kesal Diancam Presiden, Ini Kata Hidayat Nurwahid soal Revisi UU Antiterorisme
Presiden Joko Widodo. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ancaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Terorisme disesalkan oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nurwahid (Hidayat).

Adapun ancaman itu dikeluarkan Presiden karena DPR lamban mengesahkan revisi UU Antiterorisme. Menurut Hidayat, pimpinan DPR maupun panitia kerja (panja) revisi UU Antirorisme sudah memastikan keterlambatan pengesahan bukan karena parlemen.

Namun, imbuhnya, hal itu terjadi karena pihak pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly yang menyurati DPR meminta penundaan.

"Jadi, semestinya Pak Jokowi jangan mengancam dengan mengeluarkan pernyataan akan membuat Perppu," ujarnya di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Seharusnya, sambungnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegur dan menyelesaikan persoalan itu dengan menkumham.

"Kenapa menkumham meminta penundaan? Jadi, ini permasalahan di internal eksekutif," tuturnya.

Di sisi lain, dia mengingatkan seharusnya koordinasi antara kementerian dan presiden juga maksimal. Pasalnya, dalam kenyataannya sekarang, koordinasi itu tidak maksimal. Oleh sebab itu, dia mengaku heran pemerintah yang meminta penundaan, lalu tiba-tiba mengancam mengeluarkan Perppu.

"Menkumham beberapa kali menyurati DPR untuk meminta penundaan sehingga tidak bisa lanjut," jelas Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Dia memandang, Jokowi harus menanyakan kenapa menkumham meminta penundaan terus. Presiden lebih baik memerintahkan menkumham mencabut surat penundaan.

"Kemudian membuat surat yang baru menyatakan siap meminta duduk bersama DPR membahas masalah ini," paparnya.

Presiden Jokowi sebelumnya mengaku akan menerbitkan Perppu Antiterorisme jika hingga akhir masa sidang DPR pada Juni mendatang para wakil rakyat belum merampungkan revisi UU Nomor 15 Tahun 2003.

Pasalnya, revisi UU itu sudah dua tahun berjalan, tetapi pembahasan belum tuntas. (boy)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update
Cadangan Devisa Terus Menurun

Cadangan Devisa Terus Menurun
Minggu, 18 Agustus 2018 - 15:48 wib
DPR Fasilitasi Keluhan Industri Fintech

DPR Fasilitasi Keluhan Industri Fintech
Minggu, 18 Agustus 2018 - 14:47 wib
The Premiere Tawarkan Promo CFD

The Premiere Tawarkan Promo CFD
Minggu, 18 Agustus 2018 - 14:19 wib

Bahas Teknis Armina dan Qur’ah
Minggu, 18 Agustus 2018 - 12:41 wib
BNN Amankan 2,14 Kg Sabu di Pekanbaru

BNN Amankan 2,14 Kg Sabu di Pekanbaru
Minggu, 18 Agustus 2018 - 12:16 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Luna Maya dan Cut Tari Tetap Tersangka

Rabu, 08 Agustus 2018 - 11:12 WIB

Zulkifli Tertawa Ditanya Emas Batangan

Rabu, 08 Agustus 2018 - 10:33 WIB

Pelaku Aborsi Dipindahkan ke Polresta

Senin, 30 Juli 2018 - 10:03 WIB

Tim Khusus Dibentuk Polri untuk Usut Laporan Eks Danjen Kopassus
Adik Kandung Ketua MPR Membisu saat Tiba di Gedung KPK
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini