Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
SOAL PENERBITAN PERPPU
Kesal Diancam Presiden, Ini Kata Hidayat Nurwahid soal Revisi UU Antiterorisme
Selasa, 15 Mei 2018 - 16:25 WIB > Dibaca 2373 kali Print | Komentar
Kesal Diancam Presiden, Ini Kata Hidayat Nurwahid soal Revisi UU Antiterorisme
Presiden Joko Widodo. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ancaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Terorisme disesalkan oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nurwahid (Hidayat).

Adapun ancaman itu dikeluarkan Presiden karena DPR lamban mengesahkan revisi UU Antiterorisme. Menurut Hidayat, pimpinan DPR maupun panitia kerja (panja) revisi UU Antirorisme sudah memastikan keterlambatan pengesahan bukan karena parlemen.

Namun, imbuhnya, hal itu terjadi karena pihak pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly yang menyurati DPR meminta penundaan.

"Jadi, semestinya Pak Jokowi jangan mengancam dengan mengeluarkan pernyataan akan membuat Perppu," ujarnya di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Seharusnya, sambungnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegur dan menyelesaikan persoalan itu dengan menkumham.

"Kenapa menkumham meminta penundaan? Jadi, ini permasalahan di internal eksekutif," tuturnya.

Di sisi lain, dia mengingatkan seharusnya koordinasi antara kementerian dan presiden juga maksimal. Pasalnya, dalam kenyataannya sekarang, koordinasi itu tidak maksimal. Oleh sebab itu, dia mengaku heran pemerintah yang meminta penundaan, lalu tiba-tiba mengancam mengeluarkan Perppu.

"Menkumham beberapa kali menyurati DPR untuk meminta penundaan sehingga tidak bisa lanjut," jelas Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Dia memandang, Jokowi harus menanyakan kenapa menkumham meminta penundaan terus. Presiden lebih baik memerintahkan menkumham mencabut surat penundaan.

"Kemudian membuat surat yang baru menyatakan siap meminta duduk bersama DPR membahas masalah ini," paparnya.

Presiden Jokowi sebelumnya mengaku akan menerbitkan Perppu Antiterorisme jika hingga akhir masa sidang DPR pada Juni mendatang para wakil rakyat belum merampungkan revisi UU Nomor 15 Tahun 2003.

Pasalnya, revisi UU itu sudah dua tahun berjalan, tetapi pembahasan belum tuntas. (boy)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update
PENAMBAHAN MASA KERJA PEGAWAI
Agus Rahardjo Ajukan Revisi PP SDM KPK demi Pertahankan Jaksa
Sabtu, 26 Mei 2018 - 20:00 wib
MESKI DITOLAK SEJUMLAH PIHAK
Tetap Larang Mantan Koruptor Jadi Caleg, Ini Alasan KPU
Sabtu, 26 Mei 2018 - 19:30 wib
MENANG MEYAKINKAN
Jepang Raih Gelar Keenam Piala Uber usai Tundukkan Thailand
Sabtu, 26 Mei 2018 - 19:00 wib
SEPAKBOLA DUNIA
Ballon d’Or untuk Salah jika Liverpool Juara Liga Champions
Sabtu, 26 Mei 2018 - 18:30 wib
DUGAAN PENERIMAAN GRATIFIKASI
Empat Hari Terakhir, Keluarga Zumi Zola Beruntun Diperiksa KPK
Sabtu, 26 Mei 2018 - 17:40 wib
JALANI REHABILITASI
Sejak 2007 Fachri Albar Gunakan Narkoba, Ini Alasannya Versi Dokter
Sabtu, 26 Mei 2018 - 17:30 wib
SAMBUT SERUAN KETUM ADKASI
"Saat PNS Terima Gaji 13 dan THR, Honorer Sibuk Cari Utangan"
Sabtu, 26 Mei 2018 - 17:20 wib
FINAL LIGA CHAMPIONS 2017/2018
Begini Cara Menghentikan Mohamed Salah Menurut Marcelo
Sabtu, 26 Mei 2018 - 17:10 wib
SEPAKBOLA DUNIA
Menurut Neymar, Enam Pemain Ini Akan Bersinar di Piala Dunia 2018
Sabtu, 26 Mei 2018 - 17:00 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Agus Rahardjo Ajukan Revisi PP SDM KPK demi Pertahankan Jaksa
Empat Hari Terakhir, Keluarga Zumi Zola Beruntun Diperiksa KPK
Pengamat Terorisme: Aman Takut Dihukum Mati hingga Cari Simpati Hakim
Simak! Kata KPK soal Hakim Agung Artidjo yang Masuki Masa Purna Bakti
Pulang dari Suriah, WNI Tak Langsung Ditangkap karena Dianggap Teroris
Sagang Online
loading...
Follow Us