Depan >> Berita >> Hukum >>
SOAL PENERBITAN PERPPU
Kesal Diancam Presiden, Ini Kata Hidayat Nurwahid soal Revisi UU Antiterorisme
Selasa, 15 Mei 2018 - 16:25 WIB > Dibaca 2619 kali Print | Komentar
Kesal Diancam Presiden, Ini Kata Hidayat Nurwahid soal Revisi UU Antiterorisme
Presiden Joko Widodo. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ancaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Terorisme disesalkan oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nurwahid (Hidayat).

Adapun ancaman itu dikeluarkan Presiden karena DPR lamban mengesahkan revisi UU Antiterorisme. Menurut Hidayat, pimpinan DPR maupun panitia kerja (panja) revisi UU Antirorisme sudah memastikan keterlambatan pengesahan bukan karena parlemen.

Namun, imbuhnya, hal itu terjadi karena pihak pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly yang menyurati DPR meminta penundaan.

"Jadi, semestinya Pak Jokowi jangan mengancam dengan mengeluarkan pernyataan akan membuat Perppu," ujarnya di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Seharusnya, sambungnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegur dan menyelesaikan persoalan itu dengan menkumham.

"Kenapa menkumham meminta penundaan? Jadi, ini permasalahan di internal eksekutif," tuturnya.

Di sisi lain, dia mengingatkan seharusnya koordinasi antara kementerian dan presiden juga maksimal. Pasalnya, dalam kenyataannya sekarang, koordinasi itu tidak maksimal. Oleh sebab itu, dia mengaku heran pemerintah yang meminta penundaan, lalu tiba-tiba mengancam mengeluarkan Perppu.

"Menkumham beberapa kali menyurati DPR untuk meminta penundaan sehingga tidak bisa lanjut," jelas Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Dia memandang, Jokowi harus menanyakan kenapa menkumham meminta penundaan terus. Presiden lebih baik memerintahkan menkumham mencabut surat penundaan.

"Kemudian membuat surat yang baru menyatakan siap meminta duduk bersama DPR membahas masalah ini," paparnya.

Presiden Jokowi sebelumnya mengaku akan menerbitkan Perppu Antiterorisme jika hingga akhir masa sidang DPR pada Juni mendatang para wakil rakyat belum merampungkan revisi UU Nomor 15 Tahun 2003.

Pasalnya, revisi UU itu sudah dua tahun berjalan, tetapi pembahasan belum tuntas. (boy)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update
Curi Emas di Inhu, Dua Pelaku Curat Ditangkap di Jambi

Curi Emas di Inhu, Dua Pelaku Curat Ditangkap di Jambi
Jumat, 13 Desember 2018 - 17:00 wib
Curi Sepeda Motor,  Karyawan Swasta Ditangkap

Curi Sepeda Motor, Karyawan Swasta Ditangkap
Jumat, 13 Desember 2018 - 16:00 wib

Menkumham Apresiasi Siak Kabupaten Peduli HAM 2017
Jumat, 13 Desember 2018 - 15:30 wib

Gubernur Terpilih Hampiri WTH
Jumat, 13 Desember 2018 - 15:00 wib
Rakerda, Forki Riau Bahas Persiapan Pra PON

Rakerda, Forki Riau Bahas Persiapan Pra PON
Jumat, 13 Desember 2018 - 14:30 wib
Polres Bengkalis Amankan Dua Tersangka Kapal Tenggelam

Polres Bengkalis Amankan Dua Tersangka Kapal Tenggelam
Jumat, 13 Desember 2018 - 13:55 wib

Mario Gomez Diputus Kontrak
Jumat, 13 Desember 2018 - 13:46 wib

Pamsimas Atasi Kesulitan Air Bersih
Jumat, 13 Desember 2018 - 13:30 wib

Forkoperi Angin Segar untuk Perubahan Kenegrian Kari
Jumat, 13 Desember 2018 - 13:16 wib
Pencarian Korban Hanyut Dihentikan

Pencarian Korban Hanyut Dihentikan
Jumat, 13 Desember 2018 - 13:01 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
15 ASN Minta Pendampingan Hukum

Senin, 10 Desember 2018 - 10:29 WIB

Laporan Ombudsman Dinilai Janggal

Sabtu, 08 Desember 2018 - 11:03 WIB

Suami Inneke Bisnis Kamar Asmara di Lapas Sukamiskin

Jumat, 07 Desember 2018 - 04:41 WIB

Membandingkan Kasus Habib Bahar dengan ABG Penghina Presiden
Habib Bahar Diperiksa, FPI Beri Pengawalan

Kamis, 06 Desember 2018 - 20:30 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini