Depan >> Berita >> Hukum >>
RUGIKAN NEGARA Rp4,58 T
Hukuman 20 Tahun Penjara Ancam Eks Kepala BPPN Syafruddin Tumenggung
Senin, 14 Mei 2018 - 19:00 WIB > Dibaca 4222 kali Print | Komentar
Hukuman 20 Tahun Penjara Ancam Eks Kepala BPPN Syafruddin Tumenggung
Yusril Ihza Mahenda mendampingi tersangka kasus BLBI Syafrudin Arsyad Temenggung ke Pengadilan di KPK, Jakarta. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung didakwa telah menyalahgunakan wewenang dengan menerbitkan surat keterangan lunas piutang Bank Dagang Nasional Indonesia kepada petani tambak.

Tak hanya itu, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut juga menyasar peran Syafruddin dalam menerbitkan SKL bersama-sama dengan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Dorojatun Kuntjoro Jakti dan pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan Itjih S. Nursalim.

"Terdakwa selaku Kepala BPPN melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak (petambak) yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (PT WM) serta menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham, meskipun Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan dalam menampilkan piutang BDNI kepada petambak untuk diserahkan kepada BPPN seolah-olah sebagai piutang yang lancar (misrepresentasi)," ucap Jaksa KPK Khairudin di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (14/5/2018).

Jaksa menilai, kala itu BDNI yang merupakan salah satu bank di bawah kewenangan BPPN memberikan uang pinjaman kepada pedagang budi daya tambak dalam bentuk kerja sama antara petambak dengan dua PT, yakni PT DCD dan PT WM. Adapun kedua PT itu diyakini milik Sjamsul Nursalim.

Akan tetapi, dalam pencarian dana tersebut Sjamsul dikenakan janji membayar piutang secara tunai dengan menyerahkan aset sebesar piutang Rp4,8 M kepada BDNI. Namun, uang itu ternyata tidak dibayarkan secara lancar oleh Sjamsul kepada pemerintah. Dari hasil audit, Sjamsul diketahui tidak pernah membayar utang itu.
KOMENTAR
Berita Update
Pengurus OPSI  Riau dimintai keterangan di kantor Satpol PP Pekanbaru
Dugaan LGBT
Pengurus OPSI Riau dimintai keterangan di kantor Satpol PP Pekanbaru
Rabu, 16 Januari 2019 - 15:43 wib
Kepergok Curi Besi Tua, Pria 46 Tahun Diamankan

Kepergok Curi Besi Tua, Pria 46 Tahun Diamankan
Rabu, 16 Januari 2019 - 15:40 wib
Jangan Daratan Terus, Pesisir Juga Perlu Dilihat
TUAN RUMAH PORPROV X
Jangan Daratan Terus, Pesisir Juga Perlu Dilihat
Rabu, 16 Januari 2019 - 15:30 wib
Harga Beras Turun Rp500 per Kilogram
Beras Impor Masih Diburu
Harga Beras Turun Rp500 per Kilogram
Rabu, 16 Januari 2019 - 15:15 wib
372 Ekor  Sapi  Dihibahkan Tahun Ini

372 Ekor Sapi Dihibahkan Tahun Ini
Rabu, 16 Januari 2019 - 15:00 wib
Perpindahan PNS ke Provinsi Dibatasi

Perpindahan PNS ke Provinsi Dibatasi
Rabu, 16 Januari 2019 - 14:50 wib

Bawaslu Bahas Pidato Jokowi dan Prabowo
Rabu, 16 Januari 2019 - 14:40 wib

Bulan Depan Prabowo Direncanakan Kunjungi Riau
Rabu, 16 Januari 2019 - 14:35 wib

TKN: Jokowi Sudah Beri Bukti, 02 Baru Berjanji
Rabu, 16 Januari 2019 - 14:31 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Idrus Didakwa Terima Lebih dari Rp2 Miliar

Rabu, 16 Januari 2019 - 11:54 WIB

Apa Kabar Pengusutan Dana Hibah Rp120 Miliar Pemko Pekanbaru?
Lima Kades di Rohul Diperiksa Jaksa

Selasa, 15 Januari 2019 - 18:00 WIB

Bupati Meranti Dituding Penjahat Kelamin

Sabtu, 12 Januari 2019 - 11:55 WIB

Siapa di Balik BBP, Kreator Hoaks Surat Suara?

Kamis, 10 Januari 2019 - 10:30 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us