Pemerintah dan Sekjen Parpol Sepakat Revisi UU Dipercepat
Senin, 14 Mei 2018 - 11:55 WIB > Dibaca 570 kali Print | Komentar
Pemerintah dan Sekjen Parpol Sepakat Revisi UU Dipercepat
Menko Polhukam, Wiranto.
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah dan pimpinan partai politik pendukung pemerintah mengadakan pertemuan di rumah Menko Polhukam, Wiranto, senin (14/5/2018). Para pimpinan partai itu berasal dari para sekretaris jenderal.

Pertemuan dilakukan secara mendadak untuk menyamakan visi dalam rangka percepatan pengesahan revisi undang-undang pemberantasan tindak terorisme. Usai pertemuan, Wiranto dan para sekjen partai politik menyampaikan hasil yang dibicarakan.

"Kami dari pemerintah dan teman-teman DPR yang diwakili dan dari sekjen parpol membuat inisiatif bersama untuk khusus membincangkan bersam-sama memikirkan dan membuat kesepakatan menghadapi bersama aksi terorisme yang mengguncang republik ini. Kita tahu presiden telah memberikan statemen yg intinya melakukan langkah-langkah yang tegas, keras. Bahkan menyebut tidak ada tempat tempat bagi aksi terorisme di Indonesia," kata Wiranto yang langsung mewakili para pimpinan parpol yang hadir. 

Disebutkannya, dalam hal melakukan tindakan yang tegas tentu membutuhkan satu payung hukum yang jelas. Salah satunyamembutuhkan bagaimana keterlibatan TNI dibolehkan oleh hukum. 

"Maka ada yang belum selesai yaitu RUU Tindak Pidana Terorisme. Pagi ini kita bincangkan itu agar cepat selesai. Dan tadi sudah terjadi kesepakatan bahwa yang kita hadapi aksi terorisme. Bahwa ini musuh bersama karena tidak mengenal batas wilayah, adanya kesepakatan dunia. Mereka menyerang secara membabi buta bahkan mengorbankan siapa saja. Ketika mereka bergerak total, kita juga harus menghadapinya dengan total," ujar Wiranto. 

Lebih jauh dijelaskannya, dalam pertemuan itu sudah disepakati bersama mengatasi kendala dalam hal revisi undang-undang tersebut sehingga dalam waktu singkat bisa cepat diselesaikan. "Kita sebaiknya tidak menggunakan Perppu, tapi ini harus cepat selesai," katanya.

Dua hal yang krusial yang sebelumnya menjadi salah satu kendala pengesahan RUU adalah tentang defenisi terorisme dan keterlibatan TNI. "Tapi tadi sudah selesai, tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Intinya kita sepakat bahwa ini harus kita hadapi bersama. Melalui undang-undang yang direvisi itu akan banyak kegiatan dalam hal mengambil tindakan tegas terutama dalam hal pencegahan. Kita melawan teror dengan kewenangan, dengan otoritas, bisa bertindak secara dini sebelum peristiwa terjadi. Sehingga nantinya tidak ada lagi dalam tanda kutip kecolongan," katanya.(fas/*)

 


KOMENTAR
Berita Update
Harga Beras Turun Rp500 per Kilogram
Beras Impor Masih Diburu
Harga Beras Turun Rp500 per Kilogram
Rabu, 16 Januari 2019 - 15:15 wib
372 Ekor  Sapi  Dihibahkan Tahun Ini

372 Ekor Sapi Dihibahkan Tahun Ini
Rabu, 16 Januari 2019 - 15:00 wib
Wako: Beri Kesempatan Siapkan Pabrik Baru
Terkait Perpanjangan Izin PT Bangkinang
Wako: Beri Kesempatan Siapkan Pabrik Baru
Rabu, 16 Januari 2019 - 14:55 wib
Perpindahan PNS ke Provinsi Dibatasi

Perpindahan PNS ke Provinsi Dibatasi
Rabu, 16 Januari 2019 - 14:50 wib

Bulan Depan Prabowo Direncanakan Kunjungi Riau
Rabu, 16 Januari 2019 - 14:35 wib

TKN: Jokowi Sudah Beri Bukti, 02 Baru Berjanji
Rabu, 16 Januari 2019 - 14:31 wib

Warga Rumbai Desak Perbaikan Gorong-Gorong
Rabu, 16 Januari 2019 - 14:30 wib

Masjid Al Aqsa Dibuka Kembali Usai Ricuh
Rabu, 16 Januari 2019 - 14:24 wib
Embarkasi Antara  Disarankan Diperbaiki

Embarkasi Antara Disarankan Diperbaiki
Rabu, 16 Januari 2019 - 14:15 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Sriwijaya Ajukan Penundaan Laga di Piala Indonesia

Rabu, 16 Januari 2019 - 10:15 WIB

Sudah 11 Tersangka Pengaturan Skor Persibara Lawan PS Mojokerto
Barito Putera Kontrak 3 Pemain Timnas

Selasa, 15 Januari 2019 - 16:00 WIB

Gaji Perangkat Desa Setara PNS Golongan IIA

Selasa, 15 Januari 2019 - 14:31 WIB

Andini Siap Kembali ke Sekolah

Senin, 14 Januari 2019 - 16:02 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us