Pemerintah dan Sekjen Parpol Sepakat Revisi UU Dipercepat
Senin, 14 Mei 2018 - 11:55 WIB > Dibaca 484 kali Print | Komentar
Pemerintah dan Sekjen Parpol Sepakat Revisi UU Dipercepat
Menko Polhukam, Wiranto.
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah dan pimpinan partai politik pendukung pemerintah mengadakan pertemuan di rumah Menko Polhukam, Wiranto, senin (14/5/2018). Para pimpinan partai itu berasal dari para sekretaris jenderal.

Pertemuan dilakukan secara mendadak untuk menyamakan visi dalam rangka percepatan pengesahan revisi undang-undang pemberantasan tindak terorisme. Usai pertemuan, Wiranto dan para sekjen partai politik menyampaikan hasil yang dibicarakan.

"Kami dari pemerintah dan teman-teman DPR yang diwakili dan dari sekjen parpol membuat inisiatif bersama untuk khusus membincangkan bersam-sama memikirkan dan membuat kesepakatan menghadapi bersama aksi terorisme yang mengguncang republik ini. Kita tahu presiden telah memberikan statemen yg intinya melakukan langkah-langkah yang tegas, keras. Bahkan menyebut tidak ada tempat tempat bagi aksi terorisme di Indonesia," kata Wiranto yang langsung mewakili para pimpinan parpol yang hadir. 

Disebutkannya, dalam hal melakukan tindakan yang tegas tentu membutuhkan satu payung hukum yang jelas. Salah satunyamembutuhkan bagaimana keterlibatan TNI dibolehkan oleh hukum. 

"Maka ada yang belum selesai yaitu RUU Tindak Pidana Terorisme. Pagi ini kita bincangkan itu agar cepat selesai. Dan tadi sudah terjadi kesepakatan bahwa yang kita hadapi aksi terorisme. Bahwa ini musuh bersama karena tidak mengenal batas wilayah, adanya kesepakatan dunia. Mereka menyerang secara membabi buta bahkan mengorbankan siapa saja. Ketika mereka bergerak total, kita juga harus menghadapinya dengan total," ujar Wiranto. 

Lebih jauh dijelaskannya, dalam pertemuan itu sudah disepakati bersama mengatasi kendala dalam hal revisi undang-undang tersebut sehingga dalam waktu singkat bisa cepat diselesaikan. "Kita sebaiknya tidak menggunakan Perppu, tapi ini harus cepat selesai," katanya.

Dua hal yang krusial yang sebelumnya menjadi salah satu kendala pengesahan RUU adalah tentang defenisi terorisme dan keterlibatan TNI. "Tapi tadi sudah selesai, tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Intinya kita sepakat bahwa ini harus kita hadapi bersama. Melalui undang-undang yang direvisi itu akan banyak kegiatan dalam hal mengambil tindakan tegas terutama dalam hal pencegahan. Kita melawan teror dengan kewenangan, dengan otoritas, bisa bertindak secara dini sebelum peristiwa terjadi. Sehingga nantinya tidak ada lagi dalam tanda kutip kecolongan," katanya.(fas/*)

 


KOMENTAR
Berita Update

Musprov PSTI Riau , Nama Yurnalis Basri Mencuat
Sabtu, 19 Oktober 2018 - 18:19 wib

21 Oktober Seleksi Administrasi CPNS
Sabtu, 19 Oktober 2018 - 17:00 wib
PSPS Allstar Vs Timnas Indonesia Allstar
Masyarakat Tak Dipungut Biaya
Sabtu, 19 Oktober 2018 - 16:30 wib

RAPBD 2019, Diproyeksi Rp1,3 T
Sabtu, 19 Oktober 2018 - 16:00 wib

Sakatonik ABC Talk Show Cemilan Sehat
Sabtu, 19 Oktober 2018 - 15:43 wib

Bupati Tinjau Korban Banjir
Sabtu, 19 Oktober 2018 - 15:30 wib
Unilever Tetap Produksi Teh Sariwangi

Unilever Tetap Produksi Teh Sariwangi
Sabtu, 19 Oktober 2018 - 15:25 wib

Imunisasi MR Diperpanjang Hingga Bulan Oktober
Sabtu, 19 Oktober 2018 - 15:00 wib

Bupati Ingin Penyediaan Air Bersih Setiap Desa Maksimal
Sabtu, 19 Oktober 2018 - 14:30 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Cari Solusi tanpa Elga

Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:30 WIB

Anies Pilih Jalankan Masalah Dasar, Ketimbang Jawab Kritik di Medsos
Denda Pajak  Kendaraan  Diputihkan

Kamis, 18 Oktober 2018 - 16:43 WIB

Penting, Imunisasi MR Fase Kedua Diperpanjang Hingga Akhir Oktober
 Tentang Pentingnya Soliditas Polri di Masa Kampanye Pileg dan Pilpres
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini