Pemerintah Terus Mencari Solusi Operator dan Pengemudi Online
Kamis, 26 April 2018 - 08:53 WIB > Dibaca 3721 kali Print | Komentar
Pemerintah Terus Mencari Solusi Operator dan Pengemudi Online
Ilustrasi.
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus-menerus berusaha mencari solusi dan perlindungan bagi operator dan pengemudi transportasi online. Komitmen sekaligus penegasan tersebut dikatakan oleh Direktur Persyaratan Kerja Kemnaker Junaedah di hadapan peserta Forum Group Discussion di Jakarta, Rabu (25/4/2018).

"Kemnaker sudah melakukan upaya-upaya jalan keluar dan perlindungan terhadap aplikator dan pengemudi transportasi online roda 2 dan roda 4 serta solusi kedua pihak sebagai mitra, " kata Direktur Junaedah.

Karena itu Junaedah mengatakan tindaklanjutnya adalah menggelar FGD secara periodik untuk menerima masukan dan usulan para pihak untuk mencari jalan keluar kedua pihak sebagai mitra. FGD digelar untuk menyusun alur pelaksanaan kerja dan dampak hukum pengemudi online roda 2 dan 4 dari aspek ketenagakerjaan.

"Ini harus dibicarakan lebih rigid lebih jelas agar perlindungan semua ini jelas dan terlindungi. Karena keduanya harus terlindungi, " kata direktur. Junaedah didampingi Kasubdit hubungan kerja, Ditjen Perlindungan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JSK) Kemnaker Sumondang saat membuka FGD. FGD merupakan tindak lanjut dari beberapa pertemuan lalu dan terakhir di Kemenhub. 

Termasuk hasil rapat KSP yang mengamanatkan pihak Kemenko Maritim, Kememhub, Kemnaker, Kemkominfo, OJK, Polri dan lembaga terkait untuk masing-masing mengamati peraturan masing-masing di bidangnya untuk perlindungan transportasi online. 

Junaedah mengungkapkan pihaknya telah menggelar beberapa kali FGD sebagai bentuk respon atas Permenhub Nomor 108/Tahun 2017 tentang penyeleggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek  dan tuntutan pengemudi transportasi online.

Sementara Sumondang menambahkan setelah mendengarkan berbagai masukan dari peserta FGD yakni kantor Kepala Staf Presiden (KSP), Kemeterian Perhubungan, Kominfo, Kementerian ketenagakerjaan, Akademisi (UGM, UI dan Atmajaya), Aplikator (Grab dan Gojek), ADO (Asosiasi Driver Online), diperoleh lima kesimpulan.


KOMENTAR
Berita Update

Hotel Dafam Tawarkan Promo Merdeka Package
Jumat, 17 Agustus 2018 - 14:15 wib
Hadirkan Layanan Purnajual Terbaik bagi Konsumen
MMKSI Luncurkan Service Booking Card
Jumat, 17 Agustus 2018 - 14:01 wib
Perda Pengelolaan Sampah
September, Wako Minta Denda Rp2,5 Juta Diterapkan
Jumat, 17 Agustus 2018 - 13:43 wib
Arbi Hidayat Terpilih Ketua PC Sapma PP
Sapma PP Pekanbaru Gelar Muscab I
Jumat, 17 Agustus 2018 - 13:39 wib
Sehat Bersama Awal Bros Panam
Mau Merdeka dari Penyakit? Lakukan MCU
Jumat, 17 Agustus 2018 - 13:29 wib

7 Hektare Lahan Terbakar
Jumat, 17 Agustus 2018 - 13:00 wib
Alamaaak!
Batal Borong
Jumat, 17 Agustus 2018 - 11:54 wib

Karnaval Berlangsung di Tengah Terik Matahari
Jumat, 17 Agustus 2018 - 11:37 wib

Revisi Perda Tempat Hiburan
Jumat, 17 Agustus 2018 - 11:24 wib

Truk Bertonase Besar Leluasa Masuk Kota
Jumat, 17 Agustus 2018 - 11:02 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Kekayaan Jokowi Rp 50 Miliar, Sandiaga Triliunan

Jumat, 17 Agustus 2018 - 00:07 WIB

Presiden Janjikan Gaji ASN Naik 5 Persen Tahun 2019

Jumat, 17 Agustus 2018 - 00:05 WIB

Pemcam Kandis dan Masyarakat Salurkan Bantuan ke Lombok
Hari Ini, Bus Salawat Terakhir Beroperasi

Kamis, 16 Agustus 2018 - 12:40 WIB

JCH Kuansing Wafat di Makkah

Selasa, 14 Agustus 2018 - 16:00 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us