Pemerintah Terus Mencari Solusi Operator dan Pengemudi Online
Kamis, 26 April 2018 - 08:53 WIB > Dibaca 3862 kali Print | Komentar
Pemerintah Terus Mencari Solusi Operator dan Pengemudi Online
Ilustrasi.
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus-menerus berusaha mencari solusi dan perlindungan bagi operator dan pengemudi transportasi online. Komitmen sekaligus penegasan tersebut dikatakan oleh Direktur Persyaratan Kerja Kemnaker Junaedah di hadapan peserta Forum Group Discussion di Jakarta, Rabu (25/4/2018).

"Kemnaker sudah melakukan upaya-upaya jalan keluar dan perlindungan terhadap aplikator dan pengemudi transportasi online roda 2 dan roda 4 serta solusi kedua pihak sebagai mitra, " kata Direktur Junaedah.

Karena itu Junaedah mengatakan tindaklanjutnya adalah menggelar FGD secara periodik untuk menerima masukan dan usulan para pihak untuk mencari jalan keluar kedua pihak sebagai mitra. FGD digelar untuk menyusun alur pelaksanaan kerja dan dampak hukum pengemudi online roda 2 dan 4 dari aspek ketenagakerjaan.

"Ini harus dibicarakan lebih rigid lebih jelas agar perlindungan semua ini jelas dan terlindungi. Karena keduanya harus terlindungi, " kata direktur. Junaedah didampingi Kasubdit hubungan kerja, Ditjen Perlindungan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JSK) Kemnaker Sumondang saat membuka FGD. FGD merupakan tindak lanjut dari beberapa pertemuan lalu dan terakhir di Kemenhub. 

Termasuk hasil rapat KSP yang mengamanatkan pihak Kemenko Maritim, Kememhub, Kemnaker, Kemkominfo, OJK, Polri dan lembaga terkait untuk masing-masing mengamati peraturan masing-masing di bidangnya untuk perlindungan transportasi online. 

Junaedah mengungkapkan pihaknya telah menggelar beberapa kali FGD sebagai bentuk respon atas Permenhub Nomor 108/Tahun 2017 tentang penyeleggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek  dan tuntutan pengemudi transportasi online.

Sementara Sumondang menambahkan setelah mendengarkan berbagai masukan dari peserta FGD yakni kantor Kepala Staf Presiden (KSP), Kemeterian Perhubungan, Kominfo, Kementerian ketenagakerjaan, Akademisi (UGM, UI dan Atmajaya), Aplikator (Grab dan Gojek), ADO (Asosiasi Driver Online), diperoleh lima kesimpulan.


KOMENTAR
Berita Update
Bawaslu Tertibkan 246 APK Peserta Pemilu

Bawaslu Tertibkan 246 APK Peserta Pemilu
Jumat, 17 Januari 2019 - 16:32 wib
OPD Diminta Segera  Laksanakan Kegiatan

OPD Diminta Segera Laksanakan Kegiatan
Jumat, 17 Januari 2019 - 16:15 wib

Komitmen Naker Lokal Dipertanyakan
Jumat, 17 Januari 2019 - 16:00 wib

Pengrusak Atribut PD Dijebloskan ke Rutan
Jumat, 17 Januari 2019 - 15:35 wib
Puskesmas Tambusai Jadi Percontohan

Puskesmas Tambusai Jadi Percontohan
Jumat, 17 Januari 2019 - 15:30 wib
Pembangunan Roro  di Insit Hampir Rampung

Pembangunan Roro di Insit Hampir Rampung
Jumat, 17 Januari 2019 - 15:15 wib
TP4D Siap Lakukan Pendampingan

TP4D Siap Lakukan Pendampingan
Jumat, 17 Januari 2019 - 15:00 wib
Peran Camat dan Penghulu Turut Menentukan

Peran Camat dan Penghulu Turut Menentukan
Jumat, 17 Januari 2019 - 14:30 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Ikatan Pemulung Mau ke DPR, Protes Perda Larangan Plastik
Naik Gaji, PNS dan TNI-Polri Harus Tetap Netral

Kamis, 17 Januari 2019 - 11:27 WIB

Sriwijaya Ajukan Penundaan Laga di Piala Indonesia

Rabu, 16 Januari 2019 - 10:15 WIB

Sudah 11 Tersangka Pengaturan Skor Persibara Lawan PS Mojokerto
Barito Putera Kontrak 3 Pemain Timnas

Selasa, 15 Januari 2019 - 16:00 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini