Depan >> Berita >> Hukum >>
TERKAIT REVISI UU DI DPR
Polri Berantas Terorisme Bersama TNI, Komnas HAM Setuju?
Senin, 16 April 2018 - 21:00 WIB > Dibaca 723 kali Print | Komentar
Polri Berantas Terorisme Bersama TNI, Komnas HAM Setuju?
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - DPR RI hingga saat ini masih membahas revisi Undang-undang (RUU) Terorisme. Adapun dalam rancangan RUU itu, muncul wacana pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme.

Adapun hal itu lantas memicu penolakan dari beberapa pihak, salah satunya dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Meski begitu, Komnas HAM sedikit "longgar" karena menilai TNI masih boleh dilibatkan jika kondisi darurat.

"Sebaiknya TNI menangani terorisme yang mengganggu pertahanan negara. Jadi, kalau harus terlibat spesifik keterlibatannya pada objek-objek vital tertentu, bukan yang lain," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam di gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/4/2018).

Diketahui, objek vital pertahanan negara yang dimaksud, seperti Istana Presiden, Kapal Induk atau kapal tempur, hingga pesawat terbang dan tempur. Sementara objek bom, seperti hotel, tempat hiburan, hingga pusat perbelanjaan, tidak perlu adanya pelibatan TNI.

Dia memaparkan, TNI dapat diperbantukan menangani teroris jika skala ancamanannya terlampau besar. Artinya, jika tidak mampu hanya ditangani oleh kepolisian. Sementara, jika tingkat bahaya itu sudah kembali menurun, penanganan kasus terorisme itu dapat kembali dimandatkan kepada polisi.

"Kalau urgent dan mendesaknya, udah kelar (kasus terorismenya) turun lagi yang nanganinnya polisi. Kalau urgent dan mendesaknya bisa ditanganinnya 1, 2 hari ya cukup 1, 2 hari ga perlu panjang-panjang," paparnya.(sat)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update

Jalin Silaturahmi Antar RT RW Melalui Pengajian Rutin
Selasa, 21 Januari 2019 - 21:06 wib
Harga Cabai Merah Turun, Terong Naik

Harga Cabai Merah Turun, Terong Naik
Selasa, 21 Januari 2019 - 16:45 wib
Pengusutan SPPD Fiktif  Dewan, Tunggu Gelar Perkara

Pengusutan SPPD Fiktif Dewan, Tunggu Gelar Perkara
Selasa, 21 Januari 2019 - 16:31 wib
Bawaslu Kampar Teruskan Laporan Pidana Pemilu

Bawaslu Kampar Teruskan Laporan Pidana Pemilu
Selasa, 21 Januari 2019 - 16:15 wib

Transformasi Hilangkan Bobot 57 Kg
Selasa, 21 Januari 2019 - 15:37 wib
Harga Beras Lokal Naik Lagi

Harga Beras Lokal Naik Lagi
Selasa, 21 Januari 2019 - 15:25 wib
Meranti Ditawarkan Jadi Kota Jaringan Gas

Meranti Ditawarkan Jadi Kota Jaringan Gas
Selasa, 21 Januari 2019 - 15:15 wib
MUI, Mubalig dan BPPOM Diminta Turun Tangan

MUI, Mubalig dan BPPOM Diminta Turun Tangan
Selasa, 21 Januari 2019 - 15:05 wib
Selektif Sebarkan Berita di Media Sosial

Selektif Sebarkan Berita di Media Sosial
Selasa, 21 Januari 2019 - 14:45 wib
Pemprov Diminta Benahi Manajemen RSUD AA

Pemprov Diminta Benahi Manajemen RSUD AA
Selasa, 21 Januari 2019 - 14:30 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Kasus Ustaz Ba’asyir Bukti Gagalnya Pemasyarakatan

Senin, 21 Januari 2019 - 14:13 WIB

Pembebasan Ustaz Ba’asyir Tuai Pro-Kontra

Minggu, 20 Januari 2019 - 11:16 WIB

Ustaz Ba’asyir Bisa Bebas Pekan Depan

Sabtu, 19 Januari 2019 - 11:21 WIB

Pengrusak Atribut PD Dijebloskan ke Rutan

Kamis, 17 Januari 2019 - 15:35 WIB

Idrus Didakwa Terima Lebih dari Rp2 Miliar

Rabu, 16 Januari 2019 - 11:54 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini