Depan >> Berita >> Hukum >>
TERKAIT REVISI UU DI DPR
Polri Berantas Terorisme Bersama TNI, Komnas HAM Setuju?
Senin, 16 April 2018 - 21:00 WIB > Dibaca 560 kali Print | Komentar
Polri Berantas Terorisme Bersama TNI, Komnas HAM Setuju?
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - DPR RI hingga saat ini masih membahas revisi Undang-undang (RUU) Terorisme. Adapun dalam rancangan RUU itu, muncul wacana pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme.

Adapun hal itu lantas memicu penolakan dari beberapa pihak, salah satunya dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Meski begitu, Komnas HAM sedikit "longgar" karena menilai TNI masih boleh dilibatkan jika kondisi darurat.

"Sebaiknya TNI menangani terorisme yang mengganggu pertahanan negara. Jadi, kalau harus terlibat spesifik keterlibatannya pada objek-objek vital tertentu, bukan yang lain," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam di gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/4/2018).

Diketahui, objek vital pertahanan negara yang dimaksud, seperti Istana Presiden, Kapal Induk atau kapal tempur, hingga pesawat terbang dan tempur. Sementara objek bom, seperti hotel, tempat hiburan, hingga pusat perbelanjaan, tidak perlu adanya pelibatan TNI.

Dia memaparkan, TNI dapat diperbantukan menangani teroris jika skala ancamanannya terlampau besar. Artinya, jika tidak mampu hanya ditangani oleh kepolisian. Sementara, jika tingkat bahaya itu sudah kembali menurun, penanganan kasus terorisme itu dapat kembali dimandatkan kepada polisi.

"Kalau urgent dan mendesaknya, udah kelar (kasus terorismenya) turun lagi yang nanganinnya polisi. Kalau urgent dan mendesaknya bisa ditanganinnya 1, 2 hari ya cukup 1, 2 hari ga perlu panjang-panjang," paparnya.(sat)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update
PILPRES 2019
TGB soal Sanksi Demokrat: Sikap Saya Bukan Mewakili Demokrat
Rabu, 17 Juli 2018 - 21:00 wib
TERKAIT KASUS SUAP
Soal Proyek PLTU Riau-1, Eni Saragih Tulis Surat Klarifikasi, Isinya...
Rabu, 17 Juli 2018 - 20:45 wib
DAFTAR BACALEG
Ubah Citra Parlemen, Ketum PSI Ikut Nyaleg 2019
Rabu, 17 Juli 2018 - 20:30 wib
PEMILU 2019
Ada Tugas dari Megawati untuk Krisdayanti yang Maju dari PDIP
Rabu, 17 Juli 2018 - 20:15 wib
PEMILU 2019
Ternyata, Menteri-menteri Ini Tak Dibolehkan Nyaleg oleh Jokowi
Rabu, 17 Juli 2018 - 20:00 wib
PILPRES 2019
Siapakah Cawapres Prabowo? Tiga Tokoh Ini Dinilai Paling Berpeluang
Rabu, 17 Juli 2018 - 19:40 wib
MENDAFTAR KE KPU
Massa PDIP Kecewa karena Mobil Hary Tanoesoedibjo Dibolehkan Masuk
Rabu, 17 Juli 2018 - 19:30 wib
SEPAKBOLA INDONESIA
Petisi Edy Rahmayadi Mundur dari Ketum PSSI Muncul, Begini Isinya
Rabu, 17 Juli 2018 - 19:20 wib
UNGGAH FOTO KE FACEBOOK
Pamer Nonton Final Piala Dunia, Putra Najib Razak Panen Cibiran
Rabu, 17 Juli 2018 - 19:10 wib
TERKAIT PERKARA SUAP
Kasus Eni Saragih, Golkar Siapkan Bantuan Hukum untuk Hadapi KPK
Rabu, 17 Juli 2018 - 19:00 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Soal Proyek PLTU Riau-1, Eni Saragih Tulis Surat Klarifikasi, Isinya...
Resmi! Kasus Fahri Hamzah Vs Presiden PKS Kembali Dilanjutkan Polisi
Gerak Cepat KPK Tangani Kasus Korupsi PLTU Riau 1

Selasa, 17 Juli 2018 - 12:41 WIB

Modus Korupsi dengan Commitment Fee

Selasa, 17 Juli 2018 - 12:37 WIB

Tidak Boleh Memukul, Kendati Pencuri

Selasa, 17 Juli 2018 - 12:29 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini