Depan >> Berita >> Riau >>
INTERUPSI
Penangkal Demokrasi Kriminal
Senin, 16 April 2018 - 12:20 WIB > Dibaca 671 kali Print | Komentar
Penangkal Demokrasi Kriminal
Berita Terkait





Oleh: Bagus Santoso, Mahasiswa S3 Ilmu Politik, Praktisi Politik dan Anggota DPRD Riau

DALAM diskusi ekonomi dan politik di kantor DPP PAN Jakarta menyorot pertumbuhan ekonomi yang memiliki dampak negatif di tahun politik. Kehebohan tahun politik akhirnya membuat banyak kepala daerah menjadi tersangka korupsi dana APBD untuk kepentingan pilkada.

Menjadi renungan yang mendalam tatkala pilkada serentak yang di mulai tahu 2015. Bangsa Indonesia seakan telah mengembangkan “demokrasi kriminal”. Faktanya sememang menyesakkan dada, demokrasi yang kita “puja” ternyata menghasilkan para pejabat publik tokoh terhormat terseret kejahatan “kriminal”.

Mengutip pernyatan Rizal Ramli, indikasi lahirnya kebijakan kriminal itu dibuktikan dengan banyaknya undang undang dan berbagai peraturan neoliberal di bidang ekonomi menguntungkan pemodal asing dan pemodal besar. Akibatnya sama sama seperti dampak dari pertumbuhan ekonomi di tahun politik tidak sedikit para kepala daerah yang jelang tahun politik, satu persatu menjadi pesakitan dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Tahun 2018, bangsa Indonesia  sudah memasuki tahap terakir atau pada gelombang ketiga pelaksanaan pilkada serentak. Gelombang pertama tahun 2015 lalu, disambung gelombang kedua tahun 2017. Total ada 542 daerah otonom 34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota.

Hakekat pemilihan kepala daerah adalah memilih pemimpin secara demokratis maka prosesnya harus berintegritas sehingga hasilnya terpilih kepala daerah yang berkwalitas. Apa yang salah dari sistem demokrasi di Indonesia? Sehingga jelang dan usai pesta pilkada berakhir penuh duka lara. Penjara bukan lagi untuk  para penjahat yang benar-benar jahat. Tetapi penjara kini milik mereka para pejabat yang dikenal sebagai sosok terhormat.

Sejak penerapan otonomi daerah, sekitar 70 persen dari total kepala dan wakil kepala daerah diseret ke meja hijau. Sampai akhir 2014, tercatat 325 kepala dan wakil kepala daerah, 76 anggota DPR dan DPRD, serta 19 menteri dan pejabat lembaga negara yang terjerat kasus korupsi serta sebagian besar di antaranya sudah di tahan. Tak bisa dipungkiri sistem demokrasi terbukti mengantarkan dan memakan korban.

Diketahui pangkal bala sejumlah persoalan yang mendera terjadinya demokrasi kriminal di antaranya, penggunaan dana alias duit bersumber dari dana APBD. Di samping juga “jebakan” yang memberikan peluang pasangan calon di bolehkan membiayai sebagian alat peraga kampanye. Praktiknya berdampak buruk  setidaknya pada empat yaitu, pertama terjadi permainan anggaran yang akan dilakukan oleh gubernur, bupati, wali kota bersama DPRD karena jelas ada perbedaan kepentingan politik. Kedua, pengesahan APBD akan alot. Ketiga, pentahapan pilkada oleh KPU dan Bawaslu  terganggu dan terakhir ongkos pilkada menjadi mahal.

Persoalan kedua, pada persyaratan kepala daerah yang maju tidak berhenti cukup cuti, yang sejatinya mencederai kepercayaan dari pemilihnya. Terlebih lagi calon baru saja terpilih sebagai kepala daerah. Karena realitanya akan menelantarkan tugas dan kewajiban terporsir mengejar kekuasaan kampanye. Persyaratan tanpa harus mundur sejatinya adalah pendidikan politik yang buruk bagi rakyat dan mencetak maraknya kutu loncat (greedy of power). Ketiga, dengan ditiadakannya uji publik maka bermunculan para kepala daerah yang tersangkut kasus narkoba, kasus hukum dan berbagai ragam kasus yang miris.

Di antara solusi yang mungkin dapat menjadi obat tolak bala adalah sudah saatnya dana penyelenggaraan pilkada didanai dari APBN, termasuk biaya kampanye kandidat. Tak perlu lagi dana hibah dari pemda ke KPU, toh sudah ada contoh di depan mata  pemilihan anggota DPRD yang dibiayai oleh APBN.

Negara dengan aturan ketat yang membiayai partai, seperti di beberapa negara lain. Sehingga partai tidak boleh bermain untuk mencari pembiayaan di luar. Dan partai politik tugasnya hanya mencari kader yang berkualitas, amanah dan punya pengalaman kepemimpinan untuk dicalonkan sebagai kepala daerah. Yang tak kalah penting lembaga penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu bersifat nasional, bukan lokal.

Bila kepala dearah, wakil kepala daerah maju dalam pilkada di manapun (baik di dalam daerah provinsinya maupun di luar daerah provinsinya), wajib mengundurkan diri dari jabatan yang diembannya, terhitung sejak penetapan pasangan calon oleh KPU. Sehingga tidak ada “coba-coba “ maju pilkada. Betapa semrawut saat ini, baru terpilih hitungan bulan sebagai bupati, nekat maju sebagai calon gubernur. Sikap kemaruk ini tentu bukan kesalahan calon tetapi karena aturan yang membolehkan. Perhitungan politiknya, menang jadi gubernur, kalah tetap jadi bupati.

Untuk mencegah munculnya calon-calon yang tidak kompeten dan berintegritas, perlu dimasukkan kembali mekanisme uji publik seperti pada UU Nomor 1/2015. Dengan demikian bakal calon yang tersandung perkara hukum dan rekam jejak yang buruk, gugur untuk menjadi calon, tidak seperti saat ini, karena tidak ada uji publik serta calon bulat-bulat ditentukan parpol sehingga marak mahar politik. Lebih parah setelah ditetapkan sebagai calon yang di usung  parpol, sang calon kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka.

Semua berharap semoga 2019, paling lama sesuai desain pilkada serentak nasional 2024 setelah satu putaran pilkada serentak tahun 2021, 2022 menjadi momentum keluar dari sistem kriminal menjadi demokrasi yang amanah. Jaraknya memang masih jauh, setidaknya cukup untuk berbenah diri sampi tiba April 2024 saat digelar pesta pilpres, pemilu legislatif dan pilkada serentak memilih presiden, 560 DPR, 132 DPD, 34 gubernur, 2.112 DPRD Provinsi, 415 bupati, 93 wali kota, 16.849 DPRD kabupaten dan kota.***

KOMENTAR
Berita Update

Hotel Dafam Tawarkan Promo Merdeka Package
Sabtu, 17 Agustus 2018 - 14:15 wib
Hadirkan Layanan Purnajual Terbaik bagi Konsumen
MMKSI Luncurkan Service Booking Card
Sabtu, 17 Agustus 2018 - 14:01 wib
Perda Pengelolaan Sampah
September, Wako Minta Denda Rp2,5 Juta Diterapkan
Sabtu, 17 Agustus 2018 - 13:43 wib
Arbi Hidayat Terpilih Ketua PC Sapma PP
Sapma PP Pekanbaru Gelar Muscab I
Sabtu, 17 Agustus 2018 - 13:39 wib
Sehat Bersama Awal Bros Panam
Mau Merdeka dari Penyakit? Lakukan MCU
Sabtu, 17 Agustus 2018 - 13:29 wib

7 Hektare Lahan Terbakar
Sabtu, 17 Agustus 2018 - 13:00 wib
Alamaaak!
Batal Borong
Sabtu, 17 Agustus 2018 - 11:54 wib

Karnaval Berlangsung di Tengah Terik Matahari
Sabtu, 17 Agustus 2018 - 11:37 wib

Revisi Perda Tempat Hiburan
Sabtu, 17 Agustus 2018 - 11:24 wib

Truk Bertonase Besar Leluasa Masuk Kota
Sabtu, 17 Agustus 2018 - 11:02 wib
Cari Berita
Riau Terbaru
Karnaval Berlangsung di Tengah Terik Matahari

Jumat, 17 Agustus 2018 - 11:37 WIB

Arara Abadi Beri Bantuan Penanganan Karhutla

Jumat, 17 Agustus 2018 - 10:17 WIB

Pungli Parkir Truk Terjadi di Depan  Kantor Polsek Sungai Sembilan
Aset Meja Biliar Riau Tidak Bisa Digunakan

Kamis, 16 Agustus 2018 - 19:30 WIB

Pemkab Akan Terapkan Program TOSS

Kamis, 16 Agustus 2018 - 19:00 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini