Moratorium Izin Travel Umrah Disesalkan Biro Perjalanan Wisata
Senin, 16 April 2018 - 00:27 WIB > Dibaca 769 kali Print | Komentar
Moratorium Izin Travel Umrah Disesalkan Biro Perjalanan Wisata
First Travel, salah satu travel umrah yang bermasalah.
Berita Terkait



JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Para biro perjalanan wisata (BPW) meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk mencabut kebijakan moratorium izin usaha travel baru. Sebagaimana diketahui pemerintah mengeluarkan moratorium menyusul kasus penipuan yang dilakukan biro perjalanan umrah.

Hal ini berdampak pula pada sejumlah pelaku usaha travel yang menanggung risiko lebih besar dalam usahanya. Mereka kendati telah sering memberangkatkan jamaah umrah, tapi bisnis itu belum mengantongi izin resmi dari Kementerian Agama (Kemenag).

Saat ini tercatat sebanyak 250 unit biro perjalanan wisata (BPW). Ratusan unit BPW itu menamakan diri sebagai pra-PPIU (penyelenggara perjalanan ibadah umrah).

Minggu (15/4/2018), mereka berkumpul di Cengkareng, Tangerang, Banten untuk menggelar pertemuan. Mereka meminta Kemenag meninjau ulang kebijakan moratorium tersebut.

Mereka ini meskipun sudah rutin memberangkatkan jamaah umrah, tetapi belum mengantongi izin sebagai travel umrah resmi dari Kemenag. Mereka hanya mengantongi izin sebagai BPW dari Kementerian Pariwiasta (Kemenpar) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Pembina perkumpulan pra-PPIU Ezon mengatakan, saat ini ada seribu lebih travel yang sedang mengurus perizinan ke Kemenag. "Jumlah pastinya saya belum dapat laporan. Ribuan," tuturnya.

Menurut Ezon, dengan adanya kebijakan moratorium izin baru PPIU, pelaku usaha travel ikut menerima dampaknya. Sebab, pelaku usaha travel itu ingin menjalankan usaha perjalanan umrah secara resmi dari Kemenag.

Dia berharap Kemenag mengkaji ulang kebijakan moratorium itu. Kemenag bisa lebih bijak dalam menyikapi keberadaan travel-travel yang sedang mengurus izin.

Padahal pelaku usaha travel itu siap mematuhi seluruh persyaratan pendaftaran yang ditetapkan oleh Kemenag. "Kita ikuti peraturan saja," katanya.

Sementara itu, Karo Humas, Data, dan Informasi (Karo Humas Datin) Kemenag Mastuki mengatakan, rencananya keputusan moratorium itu tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA). Supaya bersifat mengikat. "Sekarang belum terbit. Sudah diproses oleh Biro Hukum Kemenag," jelasnya.

Terkait usulan tinjau ulang moratorium PPIU baru, kata dia, kebijakan itu diambil karena ada kebutuhan pembenahan secara menyeluruh dalam penyelenggaraan umrah. "Bukan untuk menghalangi masyarakat berusaha," katanya.(jpk/wan)

Sumber: JPG
Editor: Fopin A Sinaga

KOMENTAR
Berita Update
ASN dan Perangkat  Desa Jadi Tauladan

ASN dan Perangkat Desa Jadi Tauladan
Rabu, 19 Desember 2018 - 12:30 wib

Isu Negatif Bisa Dorong Penguatan Rupiah
Rabu, 19 Desember 2018 - 12:14 wib

Belasan Ribu Jamaah Hadiri Pengajian UAS
Rabu, 19 Desember 2018 - 12:01 wib

Ribuan KTP-el Dimusnahkan
Rabu, 19 Desember 2018 - 11:35 wib

Personel SAR Disiagakan untuk Natal dan Tahun Baru
Rabu, 19 Desember 2018 - 11:25 wib
Penyakit Kulit Paling Banyak
Dampak Banjir
Penyakit Kulit Paling Banyak
Rabu, 19 Desember 2018 - 11:00 wib

Dua Pengedar Sabu Dibekuk Polsek Tapung
Rabu, 19 Desember 2018 - 11:00 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Isu Negatif Bisa Dorong Penguatan Rupiah

Rabu, 19 Desember 2018 - 12:14 WIB

Merasa Dicatut, PAN Tempuh Jalur Hukum

Selasa, 18 Desember 2018 - 10:30 WIB

Jokowi: La Nyalla Tiga Kali Minta Maaf

Selasa, 18 Desember 2018 - 10:20 WIB

PGN dan Bukit Asam Gelar Natal Bersama 500 Anak Yatim-Piatu di Riau
MUI: Poligami Syariat Islam

Senin, 17 Desember 2018 - 12:44 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us