Moratorium Izin Travel Umrah Disesalkan Biro Perjalanan Wisata
Senin, 16 April 2018 - 00:27 WIB > Dibaca 626 kali Print | Komentar
Moratorium Izin Travel Umrah Disesalkan Biro Perjalanan Wisata
First Travel, salah satu travel umrah yang bermasalah.
Berita Terkait



JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Para biro perjalanan wisata (BPW) meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk mencabut kebijakan moratorium izin usaha travel baru. Sebagaimana diketahui pemerintah mengeluarkan moratorium menyusul kasus penipuan yang dilakukan biro perjalanan umrah.

Hal ini berdampak pula pada sejumlah pelaku usaha travel yang menanggung risiko lebih besar dalam usahanya. Mereka kendati telah sering memberangkatkan jamaah umrah, tapi bisnis itu belum mengantongi izin resmi dari Kementerian Agama (Kemenag).

Saat ini tercatat sebanyak 250 unit biro perjalanan wisata (BPW). Ratusan unit BPW itu menamakan diri sebagai pra-PPIU (penyelenggara perjalanan ibadah umrah).

Minggu (15/4/2018), mereka berkumpul di Cengkareng, Tangerang, Banten untuk menggelar pertemuan. Mereka meminta Kemenag meninjau ulang kebijakan moratorium tersebut.

Mereka ini meskipun sudah rutin memberangkatkan jamaah umrah, tetapi belum mengantongi izin sebagai travel umrah resmi dari Kemenag. Mereka hanya mengantongi izin sebagai BPW dari Kementerian Pariwiasta (Kemenpar) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Pembina perkumpulan pra-PPIU Ezon mengatakan, saat ini ada seribu lebih travel yang sedang mengurus perizinan ke Kemenag. "Jumlah pastinya saya belum dapat laporan. Ribuan," tuturnya.

Menurut Ezon, dengan adanya kebijakan moratorium izin baru PPIU, pelaku usaha travel ikut menerima dampaknya. Sebab, pelaku usaha travel itu ingin menjalankan usaha perjalanan umrah secara resmi dari Kemenag.

Dia berharap Kemenag mengkaji ulang kebijakan moratorium itu. Kemenag bisa lebih bijak dalam menyikapi keberadaan travel-travel yang sedang mengurus izin.

Padahal pelaku usaha travel itu siap mematuhi seluruh persyaratan pendaftaran yang ditetapkan oleh Kemenag. "Kita ikuti peraturan saja," katanya.

Sementara itu, Karo Humas, Data, dan Informasi (Karo Humas Datin) Kemenag Mastuki mengatakan, rencananya keputusan moratorium itu tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA). Supaya bersifat mengikat. "Sekarang belum terbit. Sudah diproses oleh Biro Hukum Kemenag," jelasnya.

Terkait usulan tinjau ulang moratorium PPIU baru, kata dia, kebijakan itu diambil karena ada kebutuhan pembenahan secara menyeluruh dalam penyelenggaraan umrah. "Bukan untuk menghalangi masyarakat berusaha," katanya.(jpk/wan)

Sumber: JPG
Editor: Fopin A Sinaga

KOMENTAR
Berita Update
PILPRES 2019
TGB soal Sanksi Demokrat: Sikap Saya Bukan Mewakili Demokrat
Rabu, 17 Juli 2018 - 21:00 wib
TERKAIT KASUS SUAP
Soal Proyek PLTU Riau-1, Eni Saragih Tulis Surat Klarifikasi, Isinya...
Rabu, 17 Juli 2018 - 20:45 wib
DAFTAR BACALEG
Ubah Citra Parlemen, Ketum PSI Ikut Nyaleg 2019
Rabu, 17 Juli 2018 - 20:30 wib
PEMILU 2019
Ada Tugas dari Megawati untuk Krisdayanti yang Maju dari PDIP
Rabu, 17 Juli 2018 - 20:15 wib
PEMILU 2019
Ternyata, Menteri-menteri Ini Tak Dibolehkan Nyaleg oleh Jokowi
Rabu, 17 Juli 2018 - 20:00 wib
PILPRES 2019
Siapakah Cawapres Prabowo? Tiga Tokoh Ini Dinilai Paling Berpeluang
Rabu, 17 Juli 2018 - 19:40 wib
MENDAFTAR KE KPU
Massa PDIP Kecewa karena Mobil Hary Tanoesoedibjo Dibolehkan Masuk
Rabu, 17 Juli 2018 - 19:30 wib
SEPAKBOLA INDONESIA
Petisi Edy Rahmayadi Mundur dari Ketum PSSI Muncul, Begini Isinya
Rabu, 17 Juli 2018 - 19:20 wib
UNGGAH FOTO KE FACEBOOK
Pamer Nonton Final Piala Dunia, Putra Najib Razak Panen Cibiran
Rabu, 17 Juli 2018 - 19:10 wib
TERKAIT PERKARA SUAP
Kasus Eni Saragih, Golkar Siapkan Bantuan Hukum untuk Hadapi KPK
Rabu, 17 Juli 2018 - 19:00 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Kasus Eni Saragih, Golkar Siapkan Bantuan Hukum untuk Hadapi KPK
Innalillahi untuk PKS dari Fahri Hamzah yang Tak Akan Nyaleg Lagi
13 Jamaah Pekanbaru Gagal Berangkat

Selasa, 17 Juli 2018 - 11:32 WIB

Nusantara Mengaji, Jaga Kesatuan dan Perdamaian RI

Minggu, 15 Juli 2018 - 11:05 WIB

Keluarga Zohri Tolak Niat Pemerintah Renovasi Rumah Lama, Ini Alasannya
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini