Wonderful Indonesia
Moratorium Izin Travel Umrah Disesalkan Biro Perjalanan Wisata
Senin, 16 April 2018 - 00:27 WIB > Dibaca 516 kali Print | Komentar
Moratorium Izin Travel Umrah Disesalkan Biro Perjalanan Wisata
First Travel, salah satu travel umrah yang bermasalah.
Berita Terkait



JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Para biro perjalanan wisata (BPW) meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk mencabut kebijakan moratorium izin usaha travel baru. Sebagaimana diketahui pemerintah mengeluarkan moratorium menyusul kasus penipuan yang dilakukan biro perjalanan umrah.

Hal ini berdampak pula pada sejumlah pelaku usaha travel yang menanggung risiko lebih besar dalam usahanya. Mereka kendati telah sering memberangkatkan jamaah umrah, tapi bisnis itu belum mengantongi izin resmi dari Kementerian Agama (Kemenag).

Saat ini tercatat sebanyak 250 unit biro perjalanan wisata (BPW). Ratusan unit BPW itu menamakan diri sebagai pra-PPIU (penyelenggara perjalanan ibadah umrah).

Minggu (15/4/2018), mereka berkumpul di Cengkareng, Tangerang, Banten untuk menggelar pertemuan. Mereka meminta Kemenag meninjau ulang kebijakan moratorium tersebut.

Mereka ini meskipun sudah rutin memberangkatkan jamaah umrah, tetapi belum mengantongi izin sebagai travel umrah resmi dari Kemenag. Mereka hanya mengantongi izin sebagai BPW dari Kementerian Pariwiasta (Kemenpar) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Pembina perkumpulan pra-PPIU Ezon mengatakan, saat ini ada seribu lebih travel yang sedang mengurus perizinan ke Kemenag. "Jumlah pastinya saya belum dapat laporan. Ribuan," tuturnya.

Menurut Ezon, dengan adanya kebijakan moratorium izin baru PPIU, pelaku usaha travel ikut menerima dampaknya. Sebab, pelaku usaha travel itu ingin menjalankan usaha perjalanan umrah secara resmi dari Kemenag.

Dia berharap Kemenag mengkaji ulang kebijakan moratorium itu. Kemenag bisa lebih bijak dalam menyikapi keberadaan travel-travel yang sedang mengurus izin.

Padahal pelaku usaha travel itu siap mematuhi seluruh persyaratan pendaftaran yang ditetapkan oleh Kemenag. "Kita ikuti peraturan saja," katanya.

Sementara itu, Karo Humas, Data, dan Informasi (Karo Humas Datin) Kemenag Mastuki mengatakan, rencananya keputusan moratorium itu tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA). Supaya bersifat mengikat. "Sekarang belum terbit. Sudah diproses oleh Biro Hukum Kemenag," jelasnya.

Terkait usulan tinjau ulang moratorium PPIU baru, kata dia, kebijakan itu diambil karena ada kebutuhan pembenahan secara menyeluruh dalam penyelenggaraan umrah. "Bukan untuk menghalangi masyarakat berusaha," katanya.(jpk/wan)

Sumber: JPG
Editor: Fopin A Sinaga

KOMENTAR
Berita Update
Tak Ditagih Pemko, Pelindo I  Belum Bayar Retribusi

Tak Ditagih Pemko, Pelindo I Belum Bayar Retribusi
Kamis, 26 April 2018 - 10:42 wib
Rp15,8 M Untuk Masjid Paripurna

Rp15,8 M Untuk Masjid Paripurna
Kamis, 26 April 2018 - 10:40 wib

Warga Mandah Sebut LE-Hardianto Pilihan Rasional
Kamis, 26 April 2018 - 10:39 wib
Persiapkan Kedatangan Presiden
Panitia Lakukan Rapat Teknis dengan Polda
Kamis, 26 April 2018 - 10:38 wib

800 Lulusan Diserahkan ke IKA UIN Suska Riau
Kamis, 26 April 2018 - 10:38 wib

Syamsuar-Edy Telah Datangi 276 Lokasi Kampanye
Kamis, 26 April 2018 - 10:31 wib
Minta Kriminalisasi Ulama Dihentikan

Minta Kriminalisasi Ulama Dihentikan
Kamis, 26 April 2018 - 10:20 wib

Dispar Gelar Riau Food Festival di Kuantan Singingi
Kamis, 26 April 2018 - 10:20 wib
DPD RI Tak Boleh Terpidana Korupsi
FAISAL ASWAN MUNDUR
DPD RI Tak Boleh Terpidana Korupsi
Kamis, 26 April 2018 - 10:10 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Minta Kriminalisasi Ulama Dihentikan

Kamis, 26 April 2018 - 10:20 WIB

Pertemuan PA 212 dengan Presiden Direncanakan sejak Februari Lalu
Ini Delapan Rangkuman Pertemuan Jokowi dengan Ulama Alumni 212
Mengejutkan, Sekjen KPK Dipecat

Kamis, 26 April 2018 - 09:21 WIB

Pemerintah Terus Mencari Solusi Operator dan Pengemudi Online
Sagang Online
loading...
Follow Us