Depan >> Berita >> Hukum >>
PANDANGAN MAHKAMAH AGUNG
KPK Diminta Patuhi Putusan Praperadilan untuk Tetapkan Boediono Tersangka
Kamis, 12 April 2018 - 19:40 WIB > Dibaca 687 kali Print | Komentar
KPK Diminta Patuhi Putusan Praperadilan untuk Tetapkan Boediono Tersangka
Mantan Wakil Presiden Boediono. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Putusan hakim praperadilan PN Jakarta Selatan untuk menetapkan mantan Wapres Boediono sebagai tersangka dinilai oleh Mahkamah Agung (MA) harus dilaksanakan KPK.

Menurut Ketua Humas MA, Abdullah, meski hasil putusan tersebut tergolong norma hukum baru yang tak sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan itu harus tetap dijalankan.

"Dalam negara hukum, semua pihak harus patuh pada hukum termasuk putusan hakim. Cepat atau lambat KPK pasti melaksanakan tugasnya," katanya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Kamis (12/4/2018).

Objek praperadilan yang dimohonkan oleh pemohon (MAKI), imbuhnya, memang belum termasuk yang diatur dalam KUHAP dan Putusan MK. Akan tetapi, secara yuridis hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan pengadilan.

Hakim harus memutus perkara yang diajukan kepadanya apapun alasannya termasuk permohonan praperadilan yang diadili di PN Jakarta Selatan.

"Putusan praperadilan termasuk baru sehingga semua pihak mengkaji secara akademis yang mendalam dan mendasar. Apakah ini merupakan judicial activism untuk menemukan hukum atau tidak, maka diperlukan analisis secara hati hati dan cermat," jelasnya.

Meski begitu, Mahkamah Agung (MA) tetap menghormati putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) dalam penetapan tersangka kasus Bank Century.

"Pada dasarnya MA tetap menghormati independensi putusan hakim," jelasnya.

Di sisi lain, dia pun menyarankan kepada lembaga antirasuah untuk mematuhi hukum yang berlaku dalam peraturan perundangan-undangan.

"Pesan untuk kami semua untuk senantiasa mematuhi hukum dan petaturan perundang-undangan. Dalam hal ada yang baru atau penemuan hukum baru tidak disikapi secara subyektif, melainkan dilakukan kajian akademik secara mendalam dan mendasar baik secara yuridis maupun filosofis," paparnya. (ipp)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update
ASN dan Perangkat  Desa Jadi Tauladan

ASN dan Perangkat Desa Jadi Tauladan
Rabu, 19 Desember 2018 - 12:30 wib

Isu Negatif Bisa Dorong Penguatan Rupiah
Rabu, 19 Desember 2018 - 12:14 wib

Belasan Ribu Jamaah Hadiri Pengajian UAS
Rabu, 19 Desember 2018 - 12:01 wib

Ribuan KTP-el Dimusnahkan
Rabu, 19 Desember 2018 - 11:35 wib

Personel SAR Disiagakan untuk Natal dan Tahun Baru
Rabu, 19 Desember 2018 - 11:25 wib
Penyakit Kulit Paling Banyak
Dampak Banjir
Penyakit Kulit Paling Banyak
Rabu, 19 Desember 2018 - 11:00 wib

Dua Pengedar Sabu Dibekuk Polsek Tapung
Rabu, 19 Desember 2018 - 11:00 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Tim Kampenye KIK Serahkan Sepenuhnya ke Kepolisian

Selasa, 18 Desember 2018 - 17:31 WIB

15 ASN Minta Pendampingan Hukum

Senin, 10 Desember 2018 - 10:29 WIB

Laporan Ombudsman Dinilai Janggal

Sabtu, 08 Desember 2018 - 11:03 WIB

Suami Inneke Bisnis Kamar Asmara di Lapas Sukamiskin

Jumat, 07 Desember 2018 - 04:41 WIB

Membandingkan Kasus Habib Bahar dengan ABG Penghina Presiden
Sagang Online
loading...
Follow Us