Depan >> Berita >> Hukum >>
PANDANGAN MAHKAMAH AGUNG
KPK Diminta Patuhi Putusan Praperadilan untuk Tetapkan Boediono Tersangka
Kamis, 12 April 2018 - 19:40 WIB > Dibaca 611 kali Print | Komentar
KPK Diminta Patuhi Putusan Praperadilan untuk Tetapkan Boediono Tersangka
Mantan Wakil Presiden Boediono. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Putusan hakim praperadilan PN Jakarta Selatan untuk menetapkan mantan Wapres Boediono sebagai tersangka dinilai oleh Mahkamah Agung (MA) harus dilaksanakan KPK.

Menurut Ketua Humas MA, Abdullah, meski hasil putusan tersebut tergolong norma hukum baru yang tak sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan itu harus tetap dijalankan.

"Dalam negara hukum, semua pihak harus patuh pada hukum termasuk putusan hakim. Cepat atau lambat KPK pasti melaksanakan tugasnya," katanya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Kamis (12/4/2018).

Objek praperadilan yang dimohonkan oleh pemohon (MAKI), imbuhnya, memang belum termasuk yang diatur dalam KUHAP dan Putusan MK. Akan tetapi, secara yuridis hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan pengadilan.

Hakim harus memutus perkara yang diajukan kepadanya apapun alasannya termasuk permohonan praperadilan yang diadili di PN Jakarta Selatan.

"Putusan praperadilan termasuk baru sehingga semua pihak mengkaji secara akademis yang mendalam dan mendasar. Apakah ini merupakan judicial activism untuk menemukan hukum atau tidak, maka diperlukan analisis secara hati hati dan cermat," jelasnya.

Meski begitu, Mahkamah Agung (MA) tetap menghormati putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) dalam penetapan tersangka kasus Bank Century.

"Pada dasarnya MA tetap menghormati independensi putusan hakim," jelasnya.

Di sisi lain, dia pun menyarankan kepada lembaga antirasuah untuk mematuhi hukum yang berlaku dalam peraturan perundangan-undangan.

"Pesan untuk kami semua untuk senantiasa mematuhi hukum dan petaturan perundang-undangan. Dalam hal ada yang baru atau penemuan hukum baru tidak disikapi secara subyektif, melainkan dilakukan kajian akademik secara mendalam dan mendasar baik secara yuridis maupun filosofis," paparnya. (ipp)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update

Menteri Keuangan Imbau Perusahaan Gunakan Rupiah
Minggu, 22 September 2018 - 15:49 wib
Stroberi Berjarum Repotkan Australia

Stroberi Berjarum Repotkan Australia
Minggu, 22 September 2018 - 14:47 wib
Waspadai Akun Robot Jelang Pemilu

Waspadai Akun Robot Jelang Pemilu
Minggu, 22 September 2018 - 12:46 wib

Riau Pos Terima Dua Penghargaan dari Bawaslu
Minggu, 22 September 2018 - 12:43 wib

Festival Zhong Qiu Berpusat di Jalan Karet
Minggu, 22 September 2018 - 09:53 wib

Dua Kali Runner up, SMA Darma Yudha Targetkan Champion
Minggu, 21 September 2018 - 19:00 wib

Tak Mudah Raih Maturitas SPIP
Minggu, 21 September 2018 - 18:30 wib

Pengelola Diminta Optimalkan Aset untuk Kesejahteraan Desa
Minggu, 21 September 2018 - 18:00 wib
Tolak Politik Transaksional
Apresiasi Komitmen Partai
Minggu, 21 September 2018 - 17:30 wib
Warga Dambakan Aliran Listrik

Warga Dambakan Aliran Listrik
Minggu, 21 September 2018 - 17:00 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Kepala Bappeda Bengkalis Diperiksa KPK

Sabtu, 15 September 2018 - 13:25 WIB

Setnov Minta Eni Tak Ceritakan Perannya di PLTU Riau-1

Senin, 10 September 2018 - 22:04 WIB

Idrus Imbau Kader Golkar Tidak ’’Nyanyi”

Sabtu, 08 September 2018 - 12:24 WIB

KPK Sarankan Partai Melakukan PAW

Rabu, 05 September 2018 - 12:39 WIB

Polisi Tunggu UAS Laporkan soal Intimidasi

Rabu, 05 September 2018 - 02:24 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini