Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
PANDANGAN MAHKAMAH AGUNG
KPK Diminta Patuhi Putusan Praperadilan untuk Tetapkan Boediono Tersangka
Kamis, 12 April 2018 - 19:40 WIB > Dibaca 464 kali Print | Komentar
KPK Diminta Patuhi Putusan Praperadilan untuk Tetapkan Boediono Tersangka
Mantan Wakil Presiden Boediono. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Putusan hakim praperadilan PN Jakarta Selatan untuk menetapkan mantan Wapres Boediono sebagai tersangka dinilai oleh Mahkamah Agung (MA) harus dilaksanakan KPK.

Menurut Ketua Humas MA, Abdullah, meski hasil putusan tersebut tergolong norma hukum baru yang tak sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan itu harus tetap dijalankan.

"Dalam negara hukum, semua pihak harus patuh pada hukum termasuk putusan hakim. Cepat atau lambat KPK pasti melaksanakan tugasnya," katanya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Kamis (12/4/2018).

Objek praperadilan yang dimohonkan oleh pemohon (MAKI), imbuhnya, memang belum termasuk yang diatur dalam KUHAP dan Putusan MK. Akan tetapi, secara yuridis hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan pengadilan.

Hakim harus memutus perkara yang diajukan kepadanya apapun alasannya termasuk permohonan praperadilan yang diadili di PN Jakarta Selatan.

"Putusan praperadilan termasuk baru sehingga semua pihak mengkaji secara akademis yang mendalam dan mendasar. Apakah ini merupakan judicial activism untuk menemukan hukum atau tidak, maka diperlukan analisis secara hati hati dan cermat," jelasnya.

Meski begitu, Mahkamah Agung (MA) tetap menghormati putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) dalam penetapan tersangka kasus Bank Century.

"Pada dasarnya MA tetap menghormati independensi putusan hakim," jelasnya.

Di sisi lain, dia pun menyarankan kepada lembaga antirasuah untuk mematuhi hukum yang berlaku dalam peraturan perundangan-undangan.

"Pesan untuk kami semua untuk senantiasa mematuhi hukum dan petaturan perundang-undangan. Dalam hal ada yang baru atau penemuan hukum baru tidak disikapi secara subyektif, melainkan dilakukan kajian akademik secara mendalam dan mendasar baik secara yuridis maupun filosofis," paparnya. (ipp)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update
DIGELAR PEKAN LALU
Fadli Zon Heran, Kenapa Jelang Pemilu Jokowi Ketemu PA 212?
Kamis, 25 April 2018 - 21:00 wib
KASUS UJARAN KEBENCIAN
Sebut PKI Bangkit, Alfian Yakin Bebas dari Tuntutan 3 Tahun Penjara
Kamis, 25 April 2018 - 20:50 wib
PASCAKUNJUNGAN AMIEN RAIS
Simak! Ini Kata Sandi Uno soal Balai Kota DKI Kerap Dijadikan Tempat Berpolitik
Kamis, 25 April 2018 - 20:40 wib
DIKUTIP DARI NOVEL "GHOST FLEET"
Seperti Prabowo, Gatot Sebut 2030 Indonesia Bisa Bubar, Ini Alasannya
Kamis, 25 April 2018 - 20:30 wib
BAYERN MUENCHEN VS REAL MADRID
Kroos: Madrid Harus Juara Liga Champions
Kamis, 25 April 2018 - 20:07 wib
ISU BURSA TRANSFER
Lewandowski dan Kane Dikejar Madrid, Ini Kata Pelatih Muenchen
Kamis, 25 April 2018 - 19:34 wib
BAYERN MUENCHEN VS REAL MADRID
Panggung Lewandowski dan Ronaldo
Kamis, 25 April 2018 - 19:10 wib
CATATAN OLAHRAGA
Mengapa Harus Memaksakan Anis Murzil?
Kamis, 25 April 2018 - 18:21 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Sebut PKI Bangkit, Alfian Yakin Bebas dari Tuntutan 3 Tahun Penjara
Dihukum 15 Tahun, Setnov Kaget

Rabu, 25 April 2018 - 11:00 WIB

Soal Nilai Uang Pengganti, Putusan Setnov Harus Diikuti Hakim Lain
Kecewa usai Divonis 15 Tahun Penjara, Setya Novanto Komentar Begini
Amien Rais Dikritik Elite PAN karena Jamin Tak Dukung Jokowi
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini