Menteri Tenaga Kerja Blak-blakan soal Perpres Pekerja Asing
Kamis, 12 April 2018 - 00:19 WIB > Dibaca 3747 kali Print | Komentar
Menteri Tenaga Kerja Blak-blakan soal Perpres Pekerja Asing
Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri.
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M Hanif Dhakiri merespons adanya kritik sejumlah pihak terhadap keputusan Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Hanif mengatakan tujuan utama Perpres tersebut untuk mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak, dan lebih baik melalui investasi. Semakin banyak investor berusaha di Tanah Air, maka lapangan kerja akan semakin terbuka. Ujungnya ekonomi bisa tumbuh lebih baik.

Supaya tujuan itu bisa tercapai, semua proses perizinan yang terkait investasi harus dibuat mudah. Salah satunya menyangkut proses masuknya TKA. Prosedur birokrasi yang sebenarnya sederhana tidak boleh dibuat rumit dan berbelit.

"Ini soal prosedur agar tidak berbelit-belit birokrasinya. Memudahkan iya, tapi itu bukan dalam artian membebaskan. Misalnya yang tadinya gak boleh masuk terus jadi boleh masuk, enggak begitu," kata Hanif saat ditemui Riaupos.co, di kantornya, Jakarta, Rabu (11/4/2018).

Dia mencontohkan bahwa pekerja kasar dari negera lain yang sebelumnya tidak boleh masuk, sampai detik ini tetap tidak diperbolehkan bekeja di Indonesia. "Pekerja kasar tetap terlarang. Cuma yang dimudahkan adalah birokrasinya," kata Hanif.

Birokrasi yang dimaksud menteri kelahiran Semarang, 6 Juni 1972 ini adalah prosedur perizinan yang tadinya harus melibatkan banyak instansi, kini masuk ke sistem perizinan terintegrasi (single submission). Sehingga, orang tidak perlu lagi bolak balik ke sana ke mari dalam mengurus izin.

Contohnya, dulu birokrasi untuk masuknya TKA butuh rekomendasi dari kementerian sektor, misalnya pekerja migas harus mendapat surat penguatan dari Kementerian ESDM. Pengurusannya pun lama karena TKA bukan bagian dari bidang kerja KESDM. Sekarang sudah masuk single submission sehingga waktunya lebih cepat.


KOMENTAR
Berita Update
PILPRES 2019
TGB soal Sanksi Demokrat: Sikap Saya Bukan Mewakili Demokrat
Rabu, 17 Juli 2018 - 21:00 wib
TERKAIT KASUS SUAP
Soal Proyek PLTU Riau-1, Eni Saragih Tulis Surat Klarifikasi, Isinya...
Rabu, 17 Juli 2018 - 20:45 wib
DAFTAR BACALEG
Ubah Citra Parlemen, Ketum PSI Ikut Nyaleg 2019
Rabu, 17 Juli 2018 - 20:30 wib
PEMILU 2019
Ada Tugas dari Megawati untuk Krisdayanti yang Maju dari PDIP
Rabu, 17 Juli 2018 - 20:15 wib
PEMILU 2019
Ternyata, Menteri-menteri Ini Tak Dibolehkan Nyaleg oleh Jokowi
Rabu, 17 Juli 2018 - 20:00 wib
PILPRES 2019
Siapakah Cawapres Prabowo? Tiga Tokoh Ini Dinilai Paling Berpeluang
Rabu, 17 Juli 2018 - 19:40 wib
MENDAFTAR KE KPU
Massa PDIP Kecewa karena Mobil Hary Tanoesoedibjo Dibolehkan Masuk
Rabu, 17 Juli 2018 - 19:30 wib
SEPAKBOLA INDONESIA
Petisi Edy Rahmayadi Mundur dari Ketum PSSI Muncul, Begini Isinya
Rabu, 17 Juli 2018 - 19:20 wib
UNGGAH FOTO KE FACEBOOK
Pamer Nonton Final Piala Dunia, Putra Najib Razak Panen Cibiran
Rabu, 17 Juli 2018 - 19:10 wib
TERKAIT PERKARA SUAP
Kasus Eni Saragih, Golkar Siapkan Bantuan Hukum untuk Hadapi KPK
Rabu, 17 Juli 2018 - 19:00 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Kasus Eni Saragih, Golkar Siapkan Bantuan Hukum untuk Hadapi KPK
Innalillahi untuk PKS dari Fahri Hamzah yang Tak Akan Nyaleg Lagi
13 Jamaah Pekanbaru Gagal Berangkat

Selasa, 17 Juli 2018 - 11:32 WIB

Nusantara Mengaji, Jaga Kesatuan dan Perdamaian RI

Minggu, 15 Juli 2018 - 11:05 WIB

Keluarga Zohri Tolak Niat Pemerintah Renovasi Rumah Lama, Ini Alasannya
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini