Wonderful Indonesia
Registrasi Massal Dilakukan Operator
Rabu, 11 April 2018 - 11:47 WIB > Dibaca 1214 kali Print | Komentar
Berita Terkait



JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Dugaan bahwa registrasi nomor ponsel secara massal dengan menggunakan satu nomor induk kependudukan (NIK) dilakukan oleh pihak operator semakin menguat. Praktik itu dilakukan ketika masuk masa transisi kebijakan registrasi nomor prabayar di November 2017.

Tudingan bahwa registrasi massal dan tidak wajar itu terjadi dioperator disampaikan oleh Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh.

’’Pada nakal itu berbisnisnya,’’ katanya, Selasa (10/4). Dia memastikan bahwa pendaftaran secara massal itu dilakukan dari gerai-gerai resmi milik operator. Dia menegaskan tidak mungkin registrasi jutaan nomor dengan satu NIK itu dilakukan sendiri oleh jempol penduduk. Namun dia mengatakan masih perlu untuk mendalami fenomena ini. Termasuk berkoordinasi dengan pihak operator seluler. Zudan menegaskan bahwa informasi identitas di KTP itu bukan informasi rahasia. Tetapi tidak boleh disalahgunakan penggunaannya.

Registrasi nomor ponsel secara massal dilakukan pihak operator juga dibenarkan Ketua Umum Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI) Qutni Tyasari. Dia menjelaskanm secara teknis kartu perdana yang masih tersegel bisa dilakukan proses registrasi. Termasuk juga diisi paket-paket layanan. Dia menjelaskan registrasi kartu perdana yang masih tersegel itu di antaranya untuk memasukkan benefit.

’’Misalnya mau diisi kuota 10 GB. Itu (registrasi, red) memungkinkan lewat sistem,’’ katanya.

Nah yang jadi pertaannya adalah, siapakah pihak yang memiliki sistem untuk registrasi kartu perdana tanpa membuka segel tersebut.

’’Yang punya sistem itu operator. Operator yang punya,’’ jelasnya. Dia menegaskan pemilik outlet sejatinya juga kepanjangan dari operator seluler. Namun di tengah gonjang-ganjing adanya satu nomor NIK digunakan untuk registrasi 2,2 juga nomor ponsel, dia berharap publik tidak lantas mencari siapa pihak yang disalahkan. Sebab dia mengatakan data itu ditemukan ketika masa transisi penerapan kebijakan registrasi kartu prabayar. Yakni mulai November 2017 lalu.


KOMENTAR
Berita Update
Minta Kriminalisasi Ulama Dihentikan

Minta Kriminalisasi Ulama Dihentikan
Kamis, 26 April 2018 - 10:20 wib

Dispar Gelar Riau Food Festival di Kuantan Singingi
Kamis, 26 April 2018 - 10:20 wib
DPD RI Tak Boleh Terpidana Korupsi
FAISAL ASWAN MUNDUR
DPD RI Tak Boleh Terpidana Korupsi
Kamis, 26 April 2018 - 10:10 wib
Kriya Dispar Riau
Pelaku Ekraf Sambut Baik Pelatihan
Kamis, 26 April 2018 - 10:10 wib

Anak Bonita Diperkirakan Berusia Setahun
Kamis, 26 April 2018 - 10:08 wib
Jamaah Umrah Ancam Lapor PT KJW ke Polisi

Jamaah Umrah Ancam Lapor PT KJW ke Polisi
Kamis, 26 April 2018 - 10:00 wib

RS Awal Bros Inisiasi Seminar Medis Measles Rubella
Kamis, 26 April 2018 - 09:54 wib
EKONOMIKA
Menyikapi Perubahan Zaman Now Secara Proporsional
Kamis, 26 April 2018 - 09:50 wib

KTT Bersama ITA Riau Baksos Pembangunan Masjid
Kamis, 26 April 2018 - 09:46 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Minta Kriminalisasi Ulama Dihentikan

Kamis, 26 April 2018 - 10:20 WIB

Pertemuan PA 212 dengan Presiden Direncanakan sejak Februari Lalu
Ini Delapan Rangkuman Pertemuan Jokowi dengan Ulama Alumni 212
Mengejutkan, Sekjen KPK Dipecat

Kamis, 26 April 2018 - 09:21 WIB

Pemerintah Terus Mencari Solusi Operator dan Pengemudi Online
Sagang Online
loading...
Follow Us