Registrasi Massal Dilakukan Operator
Rabu, 11 April 2018 - 11:47 WIB > Dibaca 1304 kali Print | Komentar
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Dugaan bahwa registrasi nomor ponsel secara massal dengan menggunakan satu nomor induk kependudukan (NIK) dilakukan oleh pihak operator semakin menguat. Praktik itu dilakukan ketika masuk masa transisi kebijakan registrasi nomor prabayar di November 2017.

Tudingan bahwa registrasi massal dan tidak wajar itu terjadi dioperator disampaikan oleh Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh.

’’Pada nakal itu berbisnisnya,’’ katanya, Selasa (10/4). Dia memastikan bahwa pendaftaran secara massal itu dilakukan dari gerai-gerai resmi milik operator. Dia menegaskan tidak mungkin registrasi jutaan nomor dengan satu NIK itu dilakukan sendiri oleh jempol penduduk. Namun dia mengatakan masih perlu untuk mendalami fenomena ini. Termasuk berkoordinasi dengan pihak operator seluler. Zudan menegaskan bahwa informasi identitas di KTP itu bukan informasi rahasia. Tetapi tidak boleh disalahgunakan penggunaannya.

Registrasi nomor ponsel secara massal dilakukan pihak operator juga dibenarkan Ketua Umum Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI) Qutni Tyasari. Dia menjelaskanm secara teknis kartu perdana yang masih tersegel bisa dilakukan proses registrasi. Termasuk juga diisi paket-paket layanan. Dia menjelaskan registrasi kartu perdana yang masih tersegel itu di antaranya untuk memasukkan benefit.

’’Misalnya mau diisi kuota 10 GB. Itu (registrasi, red) memungkinkan lewat sistem,’’ katanya.

Nah yang jadi pertaannya adalah, siapakah pihak yang memiliki sistem untuk registrasi kartu perdana tanpa membuka segel tersebut.

’’Yang punya sistem itu operator. Operator yang punya,’’ jelasnya. Dia menegaskan pemilik outlet sejatinya juga kepanjangan dari operator seluler. Namun di tengah gonjang-ganjing adanya satu nomor NIK digunakan untuk registrasi 2,2 juga nomor ponsel, dia berharap publik tidak lantas mencari siapa pihak yang disalahkan. Sebab dia mengatakan data itu ditemukan ketika masa transisi penerapan kebijakan registrasi kartu prabayar. Yakni mulai November 2017 lalu.


KOMENTAR
Berita Update
PILPRES 2019
TGB soal Sanksi Demokrat: Sikap Saya Bukan Mewakili Demokrat
Rabu, 17 Juli 2018 - 21:00 wib
TERKAIT KASUS SUAP
Soal Proyek PLTU Riau-1, Eni Saragih Tulis Surat Klarifikasi, Isinya...
Rabu, 17 Juli 2018 - 20:45 wib
DAFTAR BACALEG
Ubah Citra Parlemen, Ketum PSI Ikut Nyaleg 2019
Rabu, 17 Juli 2018 - 20:30 wib
PEMILU 2019
Ada Tugas dari Megawati untuk Krisdayanti yang Maju dari PDIP
Rabu, 17 Juli 2018 - 20:15 wib
PEMILU 2019
Ternyata, Menteri-menteri Ini Tak Dibolehkan Nyaleg oleh Jokowi
Rabu, 17 Juli 2018 - 20:00 wib
PILPRES 2019
Siapakah Cawapres Prabowo? Tiga Tokoh Ini Dinilai Paling Berpeluang
Rabu, 17 Juli 2018 - 19:40 wib
MENDAFTAR KE KPU
Massa PDIP Kecewa karena Mobil Hary Tanoesoedibjo Dibolehkan Masuk
Rabu, 17 Juli 2018 - 19:30 wib
SEPAKBOLA INDONESIA
Petisi Edy Rahmayadi Mundur dari Ketum PSSI Muncul, Begini Isinya
Rabu, 17 Juli 2018 - 19:20 wib
UNGGAH FOTO KE FACEBOOK
Pamer Nonton Final Piala Dunia, Putra Najib Razak Panen Cibiran
Rabu, 17 Juli 2018 - 19:10 wib
TERKAIT PERKARA SUAP
Kasus Eni Saragih, Golkar Siapkan Bantuan Hukum untuk Hadapi KPK
Rabu, 17 Juli 2018 - 19:00 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Kasus Eni Saragih, Golkar Siapkan Bantuan Hukum untuk Hadapi KPK
Innalillahi untuk PKS dari Fahri Hamzah yang Tak Akan Nyaleg Lagi
13 Jamaah Pekanbaru Gagal Berangkat

Selasa, 17 Juli 2018 - 11:32 WIB

Nusantara Mengaji, Jaga Kesatuan dan Perdamaian RI

Minggu, 15 Juli 2018 - 11:05 WIB

Keluarga Zohri Tolak Niat Pemerintah Renovasi Rumah Lama, Ini Alasannya
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini