TERKAIT METODE "CUCI OTAK"
Ketua IDI: Profesi Kedokteran Berpotensi Terpecah karena Dokter Terawan
Senin, 09 April 2018 - 18:45 WIB > Dibaca 1351 kali Print | Komentar
Ketua IDI: Profesi Kedokteran Berpotensi Terpecah karena Dokter Terawan
dr. Terawan. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Rekomendasi sanksi pemecatan Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK)Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) pada pekan lalu menuai banyak komentar dari pejabat hingga warganet.

Hal itu lantaran metode "cuci otak" sang dokter yang dianggap banyak menolong orang justru dipermasalahkan. Menurut Ketua Umum PB IDI Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis, Sp.OG, tindakan terapi menggunakan metode Digital Substraction Angiogram (DSA) itu telah menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.

Dia menyebut, masalah itu pun berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan profesi dokter.

"Ini menimbulkan kegaduhan dan keresahan di masyarakat serta kalangan profesi dokter berpotensi menyebabkan perpecahan. Perdebatan secara terbuka di masyarakat dan bukan pada tempatnya di kalangan dokter," sebutnya dalam konferensi pers, Senin (9/4/2018).

Ditambahkannya, memang metode "cuci otak" telah dibuktikan dokter Terawan melalui riset saat menempuh jenjang S3 atau program Dokornya.

"Sudah dibuktikan juga bahwa Heparin yang digunakan dapat membuka sunbatan kronik pasien stroke dalam 1 bulan. Hal itu sudah dibuktikan secara akademis oleh dokter Terawan," terangnya.

Namun, diingatkannya bahwa pada tahap selanjutnya yang dipertanyakan adalah apakah dengan temuan itu bisa diterapkan secara massal kepada masyarakat secara luas. Dia menegaskan, itulah yang harus diterapkan dalam uji klinis.

"Harus paham bahwa masih ada tahapan selanjutnya. Yang dilakukan dokter Terawan itu baru tahapan 1," tegasnya.

Karena itu, untuk menguji klinis, selanjutnya merupakan ranah tim Health Technology Assesment (HTA). Sementara IDI hanya mengurusi masalah etik. HTA adalah suatu badan yang menjawab perkembangan teknologi pengobatan.

Diketahui, yang mengatur standar pelayanan dan prosedur hal itu merupakan ranah Kementerian Kesehatan.

"Jika belum ditetapkan, maka tentu secara praktik belum boleh dilakukan. Harus melalui uji klinis lanjutan," tutupnya. (ika)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update
GAMEZ FREE FIRE COMPETITION
Kompetisi eSport Berhadiah Golden Ticket Grand Final Indonesia Master 2019
Kamis, 16 Januari 2019 - 18:02 wib
Masyarakat Keluhkan Banyak Jalan Rusak

Masyarakat Keluhkan Banyak Jalan Rusak
Kamis, 16 Januari 2019 - 17:15 wib

Piala Adipura Diarak di Kota Bangkinang
Kamis, 16 Januari 2019 - 17:00 wib
Dewan Minta Pemkab  Perhatikan Guru Komite

Dewan Minta Pemkab Perhatikan Guru Komite
Kamis, 16 Januari 2019 - 16:30 wib
Pengurus OPSI  Riau dimintai keterangan di kantor Satpol PP Pekanbaru
Dugaan LGBT
Pengurus OPSI Riau dimintai keterangan di kantor Satpol PP Pekanbaru
Kamis, 16 Januari 2019 - 15:43 wib
Kepergok Curi Besi Tua, Pria 46 Tahun Diamankan

Kepergok Curi Besi Tua, Pria 46 Tahun Diamankan
Kamis, 16 Januari 2019 - 15:40 wib
Jangan Daratan Terus, Pesisir Juga Perlu Dilihat
TUAN RUMAH PORPROV X
Jangan Daratan Terus, Pesisir Juga Perlu Dilihat
Kamis, 16 Januari 2019 - 15:30 wib
Harga Beras Turun Rp500 per Kilogram
Beras Impor Masih Diburu
Harga Beras Turun Rp500 per Kilogram
Kamis, 16 Januari 2019 - 15:15 wib
372 Ekor  Sapi  Dihibahkan Tahun Ini

372 Ekor Sapi Dihibahkan Tahun Ini
Kamis, 16 Januari 2019 - 15:00 wib
Cari Berita
Kesehatan Terbaru
RSUD AA Turut Minta Pengalihan Penahanan Tiga Dokternya
Menjaga Kesehatan saat Perubahan Cuaca Ekstrem

Minggu, 30 Desember 2018 - 10:22 WIB

Kepala BBPOM Tak Tahu Jumlah Tersangka

Jumat, 28 Desember 2018 - 10:45 WIB

Cairan Elektrolit Bermanfaat untuk Pasien DBD dan Diare

Sabtu, 22 Desember 2018 - 14:46 WIB

Waspadai Penyebaran HIV/AIDS

Jumat, 21 Desember 2018 - 12:10 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini