TERKAIT METODE "CUCI OTAK"
Ketua IDI: Profesi Kedokteran Berpotensi Terpecah karena Dokter Terawan
Senin, 09 April 2018 - 18:45 WIB > Dibaca 1206 kali Print | Komentar
Ketua IDI: Profesi Kedokteran Berpotensi Terpecah karena Dokter Terawan
dr. Terawan. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Rekomendasi sanksi pemecatan Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK)Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) pada pekan lalu menuai banyak komentar dari pejabat hingga warganet.

Hal itu lantaran metode "cuci otak" sang dokter yang dianggap banyak menolong orang justru dipermasalahkan. Menurut Ketua Umum PB IDI Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis, Sp.OG, tindakan terapi menggunakan metode Digital Substraction Angiogram (DSA) itu telah menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.

Dia menyebut, masalah itu pun berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan profesi dokter.

"Ini menimbulkan kegaduhan dan keresahan di masyarakat serta kalangan profesi dokter berpotensi menyebabkan perpecahan. Perdebatan secara terbuka di masyarakat dan bukan pada tempatnya di kalangan dokter," sebutnya dalam konferensi pers, Senin (9/4/2018).

Ditambahkannya, memang metode "cuci otak" telah dibuktikan dokter Terawan melalui riset saat menempuh jenjang S3 atau program Dokornya.

"Sudah dibuktikan juga bahwa Heparin yang digunakan dapat membuka sunbatan kronik pasien stroke dalam 1 bulan. Hal itu sudah dibuktikan secara akademis oleh dokter Terawan," terangnya.

Namun, diingatkannya bahwa pada tahap selanjutnya yang dipertanyakan adalah apakah dengan temuan itu bisa diterapkan secara massal kepada masyarakat secara luas. Dia menegaskan, itulah yang harus diterapkan dalam uji klinis.

"Harus paham bahwa masih ada tahapan selanjutnya. Yang dilakukan dokter Terawan itu baru tahapan 1," tegasnya.

Karena itu, untuk menguji klinis, selanjutnya merupakan ranah tim Health Technology Assesment (HTA). Sementara IDI hanya mengurusi masalah etik. HTA adalah suatu badan yang menjawab perkembangan teknologi pengobatan.

Diketahui, yang mengatur standar pelayanan dan prosedur hal itu merupakan ranah Kementerian Kesehatan.

"Jika belum ditetapkan, maka tentu secara praktik belum boleh dilakukan. Harus melalui uji klinis lanjutan," tutupnya. (ika)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update
Terjatuh, Korban Jambret Koma

Terjatuh, Korban Jambret Koma
Senin, 20 Agustus 2018 - 09:59 wib
Pipa Gas Bocor Aliran ke Dua  Kecamatan Dimatikan

Pipa Gas Bocor Aliran ke Dua Kecamatan Dimatikan
Senin, 20 Agustus 2018 - 09:48 wib
Polisi Terus Selidiki Pembakar Lahan

Polisi Terus Selidiki Pembakar Lahan
Senin, 20 Agustus 2018 - 09:47 wib
Deadline Tinggal Sepekan,  Perusahaan Siap-siap Dievaluasi
Pekanbaru Job Expo
Deadline Tinggal Sepekan, Perusahaan Siap-siap Dievaluasi
Senin, 20 Agustus 2018 - 09:38 wib
Belasan Pelajar  Rebut  Beasiswa S1 ke Maroko

Belasan Pelajar Rebut Beasiswa S1 ke Maroko
Senin, 20 Agustus 2018 - 09:20 wib
Oknum Satpam Dipolisikan Usai Lecehkan Bocah 12 Tahun

Oknum Satpam Dipolisikan Usai Lecehkan Bocah 12 Tahun
Senin, 20 Agustus 2018 - 09:15 wib
Dinas Diminta Bertanggungjawab
Sabtu dan Ahad Sampah Menumpuk di Mana-mana
Senin, 20 Agustus 2018 - 08:48 wib
Vinculos Indonesia 2018
Tontonan Bergizi
Senin, 19 Agustus 2018 - 20:58 wib
Cari Berita
Kesehatan Terbaru
Mau Merdeka dari Penyakit? Lakukan MCU

Jumat, 17 Agustus 2018 - 13:29 WIB

Terlalu Banyak Minum Air Putih Membahayakan Kesehatan?

Jumat, 17 Agustus 2018 - 13:18 WIB

Kenali Gejala Nyeri Pinggang Anda

Minggu, 12 Agustus 2018 - 11:36 WIB

Serba-serbi Memberi ASI pada si Kecil

Jumat, 10 Agustus 2018 - 11:30 WIB

206.633 Anak Jadi Sasaran Imunisasi MR

Kamis, 09 Agustus 2018 - 13:30 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us