Wonderful Indonesia
TERKAIT METODE "CUCI OTAK"
Ketua IDI: Profesi Kedokteran Berpotensi Terpecah karena Dokter Terawan
Senin, 09 April 2018 - 18:45 WIB > Dibaca 747 kali Print | Komentar
Ketua IDI: Profesi Kedokteran Berpotensi Terpecah karena Dokter Terawan
dr. Terawan. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Rekomendasi sanksi pemecatan Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK)Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) pada pekan lalu menuai banyak komentar dari pejabat hingga warganet.

Hal itu lantaran metode "cuci otak" sang dokter yang dianggap banyak menolong orang justru dipermasalahkan. Menurut Ketua Umum PB IDI Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis, Sp.OG, tindakan terapi menggunakan metode Digital Substraction Angiogram (DSA) itu telah menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.

Dia menyebut, masalah itu pun berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan profesi dokter.

"Ini menimbulkan kegaduhan dan keresahan di masyarakat serta kalangan profesi dokter berpotensi menyebabkan perpecahan. Perdebatan secara terbuka di masyarakat dan bukan pada tempatnya di kalangan dokter," sebutnya dalam konferensi pers, Senin (9/4/2018).

Ditambahkannya, memang metode "cuci otak" telah dibuktikan dokter Terawan melalui riset saat menempuh jenjang S3 atau program Dokornya.

"Sudah dibuktikan juga bahwa Heparin yang digunakan dapat membuka sunbatan kronik pasien stroke dalam 1 bulan. Hal itu sudah dibuktikan secara akademis oleh dokter Terawan," terangnya.

Namun, diingatkannya bahwa pada tahap selanjutnya yang dipertanyakan adalah apakah dengan temuan itu bisa diterapkan secara massal kepada masyarakat secara luas. Dia menegaskan, itulah yang harus diterapkan dalam uji klinis.

"Harus paham bahwa masih ada tahapan selanjutnya. Yang dilakukan dokter Terawan itu baru tahapan 1," tegasnya.

Karena itu, untuk menguji klinis, selanjutnya merupakan ranah tim Health Technology Assesment (HTA). Sementara IDI hanya mengurusi masalah etik. HTA adalah suatu badan yang menjawab perkembangan teknologi pengobatan.

Diketahui, yang mengatur standar pelayanan dan prosedur hal itu merupakan ranah Kementerian Kesehatan.

"Jika belum ditetapkan, maka tentu secara praktik belum boleh dilakukan. Harus melalui uji klinis lanjutan," tutupnya. (ika)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update

Petinggi PKS Akui Jokowi di Atas, Tapi Belum Aman
Sabtu, 21 April 2018 - 16:29 wib
RAWAT ODGJ, ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS HINGGA PECANDU NARKOBA
RSJ Tampan Melayani dengan Sepenuh Hati Sekelas Bintang Lima
Sabtu, 21 April 2018 - 16:05 wib
KARTINI DI MATA KEPALA DINAS KESEHATAN RIAU Hj MIMI YULIANI
Buktikan Perempuan Mampu Berkontribusi
Sabtu, 21 April 2018 - 15:58 wib
INSPIRASI ANAK CUCU BERKARYA
Almarhumah Hj Asma Hasan, Figur Kartini Riau di Masanya
Sabtu, 21 April 2018 - 15:42 wib
Polda Razia 10 Lokasi
Gelper Mendadak Sepi
Sabtu, 21 April 2018 - 12:44 wib

si Classy Mermaid pants
Sabtu, 21 April 2018 - 12:27 wib

SMAN 4 Pekanbaru Juara I PIK Jalur Pendidikan
Sabtu, 21 April 2018 - 12:21 wib
Pelarian Bonita Berakhir
Warga Merasa Tenang
Sabtu, 21 April 2018 - 12:18 wib
Cari Berita
Kesehatan Terbaru
RS Awal Bros Grup Taja Pameran Kesehatan

Rabu, 18 April 2018 - 10:07 WIB

Autisme Bisa Dideteksi Sedini Mungkin

Minggu, 15 April 2018 - 13:20 WIB

Gemar Minum Kopi  Bikin Payudara Mengecil?

Minggu, 15 April 2018 - 12:37 WIB

Hati-Hati Kecanduan Gadget, Ini Bahayanya!

Minggu, 15 April 2018 - 11:42 WIB

Olahraga Dapat Membantu Anak Atasi Trauma

Minggu, 15 April 2018 - 11:40 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us