TERKAIT METODE "CUCI OTAK"
Ketua IDI: Profesi Kedokteran Berpotensi Terpecah karena Dokter Terawan
Senin, 09 April 2018 - 18:45 WIB > Dibaca 1261 kali Print | Komentar
Ketua IDI: Profesi Kedokteran Berpotensi Terpecah karena Dokter Terawan
dr. Terawan. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Rekomendasi sanksi pemecatan Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK)Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) pada pekan lalu menuai banyak komentar dari pejabat hingga warganet.

Hal itu lantaran metode "cuci otak" sang dokter yang dianggap banyak menolong orang justru dipermasalahkan. Menurut Ketua Umum PB IDI Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis, Sp.OG, tindakan terapi menggunakan metode Digital Substraction Angiogram (DSA) itu telah menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.

Dia menyebut, masalah itu pun berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan profesi dokter.

"Ini menimbulkan kegaduhan dan keresahan di masyarakat serta kalangan profesi dokter berpotensi menyebabkan perpecahan. Perdebatan secara terbuka di masyarakat dan bukan pada tempatnya di kalangan dokter," sebutnya dalam konferensi pers, Senin (9/4/2018).

Ditambahkannya, memang metode "cuci otak" telah dibuktikan dokter Terawan melalui riset saat menempuh jenjang S3 atau program Dokornya.

"Sudah dibuktikan juga bahwa Heparin yang digunakan dapat membuka sunbatan kronik pasien stroke dalam 1 bulan. Hal itu sudah dibuktikan secara akademis oleh dokter Terawan," terangnya.

Namun, diingatkannya bahwa pada tahap selanjutnya yang dipertanyakan adalah apakah dengan temuan itu bisa diterapkan secara massal kepada masyarakat secara luas. Dia menegaskan, itulah yang harus diterapkan dalam uji klinis.

"Harus paham bahwa masih ada tahapan selanjutnya. Yang dilakukan dokter Terawan itu baru tahapan 1," tegasnya.

Karena itu, untuk menguji klinis, selanjutnya merupakan ranah tim Health Technology Assesment (HTA). Sementara IDI hanya mengurusi masalah etik. HTA adalah suatu badan yang menjawab perkembangan teknologi pengobatan.

Diketahui, yang mengatur standar pelayanan dan prosedur hal itu merupakan ranah Kementerian Kesehatan.

"Jika belum ditetapkan, maka tentu secara praktik belum boleh dilakukan. Harus melalui uji klinis lanjutan," tutupnya. (ika)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update

Dua Pelaku Gembos Ban Diringkus Usai Curi Tas Guru
Selasa, 16 Oktober 2018 - 10:35 wib
Pelaku Curanmor Terekam CCTV saat Beraksi

Pelaku Curanmor Terekam CCTV saat Beraksi
Selasa, 16 Oktober 2018 - 10:32 wib
Masterplan Drainase Diusulkan di APBD 2019

Masterplan Drainase Diusulkan di APBD 2019
Selasa, 16 Oktober 2018 - 10:26 wib

Masyarakat Diminta Sukseskan TMMD
Selasa, 16 Oktober 2018 - 10:23 wib
Plaza Sukaramai Dijanjikan Beroperasi Mei 2019
Sebelum Beroperasi, Semua Masalah Harus Selesai
Selasa, 16 Oktober 2018 - 10:14 wib
Personel Lanud  RSN Dites Urine

Personel Lanud RSN Dites Urine
Selasa, 16 Oktober 2018 - 10:07 wib
Lima Puskesmas Belum Terakreditasi

Lima Puskesmas Belum Terakreditasi
Selasa, 16 Oktober 2018 - 10:06 wib
Polsek Payung Sekaki
Lagi, Barang Bukti Sabu 22,27 Gram Dimusnahkan
Selasa, 16 Oktober 2018 - 10:03 wib
Omzet Penjual Ayam Turun

Omzet Penjual Ayam Turun
Selasa, 16 Oktober 2018 - 09:11 wib

Program Ikkon Kembangkan 4 Sektor
Selasa, 15 Oktober 2018 - 20:00 wib
Cari Berita
Kesehatan Terbaru
Narkoba Merusak Kesehatan dan Mental

Senin, 15 Oktober 2018 - 14:00 WIB

Manfaat Buah Belimbing  untuk Kesehatan

Jumat, 12 Oktober 2018 - 16:25 WIB

Home Care, Pelayanan  Kesehatan Berkesinambungan

Jumat, 12 Oktober 2018 - 14:32 WIB

Deteksi Dini Gangguan Pendengaran

Jumat, 05 Oktober 2018 - 16:33 WIB

Sekdakab Besuk Pasien di RSUD

Selasa, 02 Oktober 2018 - 18:00 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us