Depan >> Kolom >> Chaidir >>

Om THR Om

Senin, 19 Jun 2017 - 10:55 WIB > Dibaca 166 kali | Komentar

RIAUPOS.CO - KATA kunci yang sangat populer dan menjadi topik hangat pekan ini apalagi kalau bukan THR —Tunjangan Hari Raya. Semua merasa berhak mendapatkan THR, tak tua tak muda, tak laki-laki tak perempuan, tak dewasa tak anak-anak, tak pegawai tak buruh tak pengangguran, semua kompak menyanyikan paduan suara yang sama. Persoalan besaran alias berapa-berapanya, pinjam istilah orang Pekanbaru saja, “tak penuh ke atas penuh ke bawah”, tak masalah, yang penting ada.

Demikian mentradisinya THR sampai-sampai menimbulkan kesan bahwa THR merupakan atribut yang tak terpisahkan dari hari raya (padahal di negeri Arab sendiri konon tak ada tradisi THR). Di negeri kita, sebutlah hari raya maka akan langsung muncul gambaran THR, lembaran merah-merah atau biru-biru. Tak lengkap hari raya kalau tak dapat THR. Baru saja satu hari memasuki bulan puasa Ramadan, di media sosial sudah heboh dengan berbagai gurauan THR. Berbagai “meme” (gambar olok-olokan) lainnya tentang THR yang membuat kita tersenyum. THR pun seperti sudah menjadi hak semua orang semua kalangan.

THR menjadi alat komunikasi yang paling mudah dipahami. Tak perlu komunikator hebat untuk menyampaikan pesannya. Instansi atau perusahaan mana pun, setiap tahun harus mengalokasikan anggaran untuk THR, bila tidak, keadaan bisa runyam. THR bukan bonus. Karena, bila disebut bonus, bisa ada bisa tidak, bisa banyak bisa sedikit. THR wajib dibayarkan oleh instansi atau perusahaan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang, sembako atau parsel.

Oleh karena itulah, pemerintah sudah membuat regulasi yang mengatur tentang THR ini. THR menjadi hak mutlak para karyawan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Buruh/Pekerja di Perusahaan, menggantikan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No PER.04/MEN/1994.  Ketentuan tersebut menjadi dasar setiap perusahaan, atau BUMN/BUMD untuk menganggarkan THR dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan Perusahan.

THR sebenarnya sudah dikenal sejak lama. Dari berbagai catatan sejarah, sejak Kabinet Soekiman Wirosandjojo dilantik oleh Presiden Sukarno pada April 1951, salah satu program kerjanya  adalah meningkatkan kesejahteraan pamong pradja (kini PNS). Kabinet Soekiman membayarkan tunjangan hari raya kepada pegawai di akhir Ramadan sebesar Rp125–Rp200 (kira-kira sekarang setara dengan Rp1,1 juta hingga Rp1,75 juta).

Namun kaum buruh menilai kebijakan tersebut sangat tidak adil. Kabinet Soekiman dianggap hanya mengistimewakan priyayi, yang ketika itu mendominasi pamong pradja, dan mengabaikan rakyat jelata dalam hal ini buruh. Gelombang protes yang semakin menguat akhirnya memaksa pemerintah pada 1954 mengeluarkan peraturan tentang persekot tunjangan hari raya. Persekot ini lebih mirip utang piutang karena setelah menerima persekot THR buruh wajib mengembalikan dengan memotong upah bulanannya. Kebijakan ini tentu saja jauh dari apa yang diharapkan oleh buruh dan mereka terus protes setiap tahun.

Untuk mengatasi persoalan tersebut pada tahun 1961 pemerintah menyusun ketentuan THR yang lebih menyeluruh dalam Peraturan Menteri Perburuhan No 1/1961. Di tahun-tahun berikutnya, pemerintah membuat pula peraturan yang lebih mengukuhkan THR sebagai hak buruh. Ketentuan-ketentuan tentang THR ini terus diperbaiki dan disesuaikan hingga sekarang.

Bulan ini, sebagaimana diberitakan berbagai sumber, perputaran uang selama bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri 2017, meningkat tajam, melonjak hingga 14 persen. Bank Indonesia bahkan menggelontorkan tambahan Rp 147 triliun. Situasi ini mencerminkan betapa tingginya pengeluaran masyarakat menyambut Idul Fitri. Besar sekali rupanya pengaruh ekonomi Idul Fitri. Pengeluaran itu tentulah untuk membiayai aneka macam belanja keluarga yang keperluannya meningkat tajam, termasuklah keperluan mudik lebaran dan pengeluaran THR untuk sanak famili (THR masuk THR keluar…he..he..Alhamdulillah). Ramadan dan Idul Fitri ternyata menggerakkan semua segmen dan simpul ekonomi bagi semua kalangan. Tabik, om THR om.***

KOMENTAR

Follow Us