Depan >> Kolom >> Chaidir >>

Bukan Suara Tuhan

Senin, 01 Mei 2017 - 09:26 WIB > Dibaca 1721 kali | Komentar

RIAUPOS.CO - UNGKAPAN Latin Vox Populi Vox Dei kendati merupakan ungkapan tua yang sudah melintasi zaman, kenyataannya masih belum basi sampai sekarang. Ungkapan yang populer pada abad renaissance itu bermakna “suara rakyat adalah suara tuhan”. Pada awalnya ditujukan untuk para hakim, karena para hakimlah yang memiliki otoritas memvonis suatu perkara sehingga menentukan nasib seorang terdakwa.    

Dalam perkembangannya vox populi vox dei lebih sering digunakan di panggung politik sebagai sebuah pembenaran untuk menggulingkan penguasa zalim. Bila rakyat berkehendak dan bersatu, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada kekuasaan yang mampu melawan, rezim otoriter akan tumbang. Maka kemudian muncul anggapan, apa yang diinginkan rakyat itulah yang diinginkan Tuhan. Semua yang mengatasnamakan rakyat seakan memiliki hak istimewa untuk berbuat apa saja.

Di sinilah bermulanya salah kaprah alias gagal paham itu. Dalam sebuah negara yang menganut demokrasi dengan sistem demokrasi perwakilan, wakil-wakil rakyat —seperti sering kita dengar—  tak mau ketinggalan dengan mengusung pula suara Tuhan. Logika yang dikembangkan, para wakil rakyat adalah representasi rakyat, maka para wakil rakyat itu merasa berhak pula mengatakan, apa yang mereka suarakan adalah suara Tuhan.

Logika tersebut tentu saja menjadi masalah besar bilamana kepentingan yang diartikulasikan dan diperjuangkan oleh para wakil rakyat tersebut bukan mencerminkan kehendak rakyat pada umumnya. Barangkali, kehendak rakyat (karena ketidakpamahannya) mungkin saja belum tentu benar, tapi bila kehendak rakyat itu menyangkut kepentingan umum yang merupakan hak asasi, dan berasal dari hati sanubari, apalagi menyangkut nasib bangsanya, maka para wakil rakyat tak lagi berhak menyebut suaranya adalah suara Tuhan, bila berseberangan dengan kehendak rakyatnya.

Sidang paripurna DPR yang mengesahkan usul hak angket DPR terhadap KPK pada Jumat (28/4) tiga hari lalu adalah sebuah contoh kasat mata tentang tirani legislatif atau kesewenang-wenangan DPR. Menjadi tanda tanya besar, gerangan suara kelompok kepentingan manakah yang disuarakan dan diakomodasi oleh DPR dalam membentuk sebuah kebijakan politik menyetujui hak angket KPK tersebut?

Rasanya miris. Kondisi persidangan parlemen kita menjadi tidak ideal sama sekali. Lihatlah ketika pimpinan sidang paripurna DPR paripurna demikian saja mengetok palu tanpa memberi kesempatan kepada beberapa fraksi yang tidak setuju dengan hak angket tersebut ditetapkan menjadi keputusan DPR. Fraksi-fraksi yang tidak setuju hak angket tersebut tidak diberi kesempatan menyampaikan pandangannya. Dari segi tata krama dan etika persidangan jelas hal itu tidak patut dilakukan oleh DPR, sebuah lembaga yang seharusnya memberi keteladanan dalam penguatan demokrasi, bukan justru mencederainya.

Secara substansi pun, hak angket itu bertentangan dengan UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (terkenal dengan UU MD3). Sebab sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU tersebut, DPR secara kelembagaan memang mempunyai hak angket, yaitu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat. Jadi dengan demikian, penegakan hukum oleh KPK bukanlah wilayah yang bisa di-angket-kan oleh DPR.

Sesungguhnya, tidak ada yang salah ketika KPK menjalankan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan terhadap megakasus KTP elektronik memang demikianlah seharusnya dan perlu didukung oleh semua pihak tak terkecuali oleh DPR itu sendiri sebagai lembaga pembentuk Undang-Undang. Jangan ibarat pepatah “tiba di perut dikempiskan tiba di mata dipicingkan.”  Itu bukan suara Tuhan.***

KOMENTAR
BERITA TERBARU

Perbaikan Jalan Ditimbun Kerikil

21 Februari 2018 - 10:10 WIB

Retail Sales Daihatsu Tembus 15.896 Unit

21 Februari 2018 - 10:08 WIB
Baru Enam OPD Sampaikan Laporan Keuangan Ditenggat Akhir Februari

Baru Enam OPD Sampaikan Laporan Keuangan Ditenggat Akhir Februari

21 Februari 2018 - 10:05 WIB

Outdoor Class, SD Cendana Duri Belajar ke Riau Pos

21 Februari 2018 - 10:00 WIB
Buat Surat Pengganti KTP-El

Buat Surat Pengganti KTP-El

21 Februari 2018 - 09:55 WIB

Biaya Operasional Tak Tertutupi

21 Februari 2018 - 09:50 WIB
Bupati Apresiasi Program YBM BRI Peduli Pendidikan  dan Pedagang Kurang Mampu

Bupati Apresiasi Program YBM BRI Peduli Pendidikan dan Pedagang Kurang Mampu

21 Februari 2018 - 09:47 WIB

Dua Pelaku Curanmor Pasrah Digiring

21 Februari 2018 - 09:40 WIB
BERITA POPULER
Ahok Akan Sampaikan Bukti Istrinya Selingkuh

Ahok Akan Sampaikan Bukti Istrinya Selingkuh

21 Feb 2018 - 02:17 WIB | 479 Klik
KFC Tutup Ratusan Restorannya

KFC Tutup Ratusan Restorannya

21 Feb 2018 - 01:16 WIB | 377 Klik
Seorang Pengamat Menganalisa Jokowi Bisa Ditinggal PDI Perjuangan

Seorang Pengamat Menganalisa Jokowi Bisa Ditinggal PDI Perjuangan

21 Feb 2018 - 00:31 WIB | 373 Klik
Bagi Budi Waseso, BNN Tetap di Hati

Bagi Budi Waseso, BNN Tetap di Hati

21 Feb 2018 - 00:02 WIB | 317 Klik
Sky Energy Melantai, Harga Sahamnya Rp375-Rp450 Per Lembar

Sky Energy Melantai, Harga Sahamnya Rp375-Rp450 Per Lembar

21 Feb 2018 - 00:44 WIB | 246 Klik

Follow Us