Wonderful Indonesia
REVISI UU MD3
Yakinlah, MKD Punya Pertimbangan sebelum Usut Penghina Parlemen
Selasa, 13 Februari 2018 - 20:45 WIB > Dibaca 309 kali Print | Komentar
Yakinlah, MKD Punya Pertimbangan sebelum Usut Penghina Parlemen
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) mengenai pasal penghinaan terhadap parlemen oleh DPR menjadi sorotan publik.

Adapun dalam regulasi yang tercantum pada pasal 122 itu, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diberikan kewenangan lebih untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap merendahkan parlemen.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco mengatakan, saat ini pihaknya mendukung penuh jika nantinya regulasi itu akan benar-benar diberlakukan di Indonesia.

Dasco menilai, sudah menjadi kewenangan mahkamah kehormatan dewan (MKD) untuk menjaga marwah dan kehormatan parlemen. Terlebih, tanpa regulasi itu pun, MKD ternyata sudah sejak dulu memproses laporan soal penghinaan kepada parlemen.

Akan tetapi, imbuhnya, dengan catatan jika sudah melalui mekanisme dan pertimbangan yang dilakukan secara masak dengan melalui rapat di internal MKD.

"Tentunya dengan berbagai pertimbangan dan melalui rapat internal. Mungkin selama ini jarang mendengar MKD melakukan proses hukum," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Dasco pun lantas memberikan salah satu contoh yang dinilainya merupakan suatu penghinaan kepada parlemen.

"Kemarin memang salah satu pernah ada yang mengatakan DPR rampok semua. Maling semua. Padahal, kan enggak semua begitu. Nah itu yang begitu kami anggap menghina dan melemahkan marwah DPR," sebutnya.

Meski begitu, ditegaskannya bahwa regulasi tersebut diharapkan tidak menjadi momok yang membuat masyarakat takut mengkritik parlemen. Sebab, selama melakukan kritik dengan sopan dan membangun, dipastikan DPR tidak melakukan pelaporan.

"Yakinlah kami enggak akan sembrono. Kami juga banyak memproses laporan dari anggota. Asumsinya kami proses secara hati-hati. Nanti kami akan bikin tata acaranya ketika ada anggota DPR meminta kami mewakili untuk melakukan proses hukum ketika merasa dirugikan. Tentu kami nggak akan sembrono," tutupnya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelumnya sudah sepakat untuk mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) pada rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/2/2018) lalu.

Hal itu sekaligus mengukuhkan pasal 122 tentang penghinaan terhadap parlemen. Kondisi itu lantas menuai pertentangan lantara parlemen dinilai menjadi lembaga yang anti kritik. (aim)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
Oktober, Pasar Induk Difungsikan

Oktober, Pasar Induk Difungsikan
Selasa, 20 Februari 2018 - 12:45 wib
Bebani Operasional Angkot
Organda Protes Pajak Pertalite
Selasa, 20 Februari 2018 - 12:37 wib

Masyarakat Pertanyakan Proyek PDAM Duri
Selasa, 20 Februari 2018 - 12:27 wib
Alamaaak!
Resleting Celana Terbuka
Selasa, 20 Februari 2018 - 12:18 wib
Komunitas Lingkungan Suarakan Pemilahan Sampah

Komunitas Lingkungan Suarakan Pemilahan Sampah
Selasa, 20 Februari 2018 - 12:16 wib
Pembangunan Puskesmas Terganjal Lahan

Pembangunan Puskesmas Terganjal Lahan
Selasa, 20 Februari 2018 - 12:08 wib

Gakumdu Proses Dugaan Kelalaian KPU
Selasa, 20 Februari 2018 - 12:07 wib

Lelang APK Harus Diawasi
Selasa, 20 Februari 2018 - 12:03 wib

Harga Cabai Capai Rp55 per Kg
Selasa, 20 Februari 2018 - 12:01 wib
Meriahnya Festival Perang Air di Selatpanjang
Hotel Terisi Penuh, Disaksikan 21.000 Wisatawan
Selasa, 20 Februari 2018 - 11:59 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Gakumdu Proses Dugaan Kelalaian KPU

Selasa, 20 Februari 2018 - 12:07 WIB

Yusril Siap Pidanakan Komisioner KPU

Selasa, 20 Februari 2018 - 11:50 WIB

Prabowo Diisukan Jadi Cawapres Jokowi, Begini Reaksi Gerindra
Ruhut Minta Semua Pihak Tak Salahkan Jokowi Terkait Pengadangan Anies
PDIP Kembali Dapat Nomor Urut Metal di Pemilu 2019, PKB Nomor Satu
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us