Wonderful Indonesia
REVISI UU MD3
DPR Dianggap Antikritik, Bamsoet: Ajukan ke MK jika Tidak Puas
Selasa, 13 Februari 2018 - 18:20 WIB > Dibaca 354 kali Print | Komentar
DPR Dianggap Antikritik, Bamsoet: Ajukan ke MK jika Tidak Puas
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Akan tetapi, masyarakat saat ini sedang menyoroti salah satu pasalnya. Regulasi yang menuai pertentangan cukup keras adalah pasal 122 tentang penghinaan terhadap parlemen.

Adapun pasal itu membuat kewenangan lebih kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap merendahkan DPR.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo menyatakan, saat ini pihaknya menganggap wajar bila regulasi itu memang harus diberlakukan di Indonesia. Pasalnya, di beberapa negara lain, regulasi itu pun juga diberlakukan.

Sebab, sambung pria yang akrab disapa Bamsoet itu, peraturan tersebut dibuat demi menjaga marwah parlemen bangsa Indonesia.

"Beberapa negara ada pasal sejenis, yakni untuk menjaga kewibawaan lembaga negara seperti di peradilan (contempt of court) dan di DPR RI (contempt of parliament)," ujarnya kepada JawaPos.com, Selasa (13/2/2018).

Di samping itu, dijelasakannya bahwa saat ini pengesahan UU MD3 di lembaga legislator telah melalui mekanisme yang sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku.

Terlebih, sebelum disahkan juga telah melalui pembahasan bersama dengan pemerintah.

"Jika ada pihak-pihak yang tidak puas, dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berhak menentukan suatu UU bertentangan atau tidak dengan Konstitusi," tuntasnya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) pada rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/2/2018) lalu.

Hal itu sekaligus mengukuhkan pasal 122 tentang penghinaan terhadap parlemen. Kondisi itu langsung menuai pertentangan karena parlemen dinilai menjadi lembaga yang anti kritik. (aim)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
Oktober, Pasar Induk Difungsikan

Oktober, Pasar Induk Difungsikan
Selasa, 20 Februari 2018 - 12:45 wib
Bebani Operasional Angkot
Organda Protes Pajak Pertalite
Selasa, 20 Februari 2018 - 12:37 wib

Masyarakat Pertanyakan Proyek PDAM Duri
Selasa, 20 Februari 2018 - 12:27 wib
Alamaaak!
Resleting Celana Terbuka
Selasa, 20 Februari 2018 - 12:18 wib
Komunitas Lingkungan Suarakan Pemilahan Sampah

Komunitas Lingkungan Suarakan Pemilahan Sampah
Selasa, 20 Februari 2018 - 12:16 wib
Pembangunan Puskesmas Terganjal Lahan

Pembangunan Puskesmas Terganjal Lahan
Selasa, 20 Februari 2018 - 12:08 wib

Gakumdu Proses Dugaan Kelalaian KPU
Selasa, 20 Februari 2018 - 12:07 wib

Lelang APK Harus Diawasi
Selasa, 20 Februari 2018 - 12:03 wib

Harga Cabai Capai Rp55 per Kg
Selasa, 20 Februari 2018 - 12:01 wib
Meriahnya Festival Perang Air di Selatpanjang
Hotel Terisi Penuh, Disaksikan 21.000 Wisatawan
Selasa, 20 Februari 2018 - 11:59 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Gakumdu Proses Dugaan Kelalaian KPU

Selasa, 20 Februari 2018 - 12:07 WIB

Yusril Siap Pidanakan Komisioner KPU

Selasa, 20 Februari 2018 - 11:50 WIB

Prabowo Diisukan Jadi Cawapres Jokowi, Begini Reaksi Gerindra
Ruhut Minta Semua Pihak Tak Salahkan Jokowi Terkait Pengadangan Anies
PDIP Kembali Dapat Nomor Urut Metal di Pemilu 2019, PKB Nomor Satu
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us