Wonderful Indonesia
Tunjangan Fungsional Diganti Jadi Insentif
Selasa, 13 Februari 2018 - 10:56 WIB > Dibaca 10488 kali Print | Komentar
Tunjangan Fungsional Diganti Jadi Insentif
(GRAFIS: AIDIL ADRIE/RIAU POS)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru sempat diwarnai kehebohan. Sebab, dalam aturan tersebut, ada ketentuan pemberian tunjangan fungsional untuk guru non-PNS atau guru swasta dihapus.

Meski demikian, Kementerian Agama (Kemenag) tetap mempertahankan tunjangan tersebut, hanya saja berganti nama menjadi insentif. Istilah baru itu muncul dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1 Tahun 2018. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag Suyitno mengatakan, ketika masih bernama tunjangan fungsional (TF) besarannya Rp 250 ribu/guru/bulan. Saat ini ketika berganti jadi insentif guru non-PNS, besarannya tetap Rp250 ribu/guru/bulan.

’’Dalam setahun nominalnya Rp3 juta. Dibayarkan setiap bulan,’’ katanya saat dikonfirmasi, Senin (12/2).

Menurut dia, pembayaran tunjangan fungsional untuk guru non-PNS sempat berhenti sekitar satu semester. Sebab di dalam regulasi PP 19/2017 memang tidak ada ketentuan pembayaran tunjangan fungsional. Suyitno menjelaskan, tahun ini Kemenag mengalokasikan anggaran insentif guru non-PNS sebesar Rp724,9 miliar.

Uang itu untuk membayar insentif guru swasta sebanyak 241 ribu orang. Dia menegaskan guru non-PNS yang berhak menerima insentif ini bisa dari madrasah negeri maupun swasta. Selain itu juga guru di bawah naungan Kemenag lainnya di luar madrasah.

Dia mengakui, jumlah guru non-PNS di madrasah jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan kuota tersebut. Tetapi sudah ada beberapa kriteria guru non-PNS yang berhak mendapatkan insentif tersebut. Di antaranya memenuhi beban mengajar 24 jam tatap muka/pekan. Selain itu juga memiliki SK sebagai guru tetap.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menyambut baik pemberian insentif tersebut. Dia berharap inisiatif dari Kemenag itu menular ke jajaran pemerintah daerah. ’’Kalau pemimpin itu mau, ternyata bisa,’’ jelasnya.

Dia berharap kepala daerah berinisiatif memberikan subsidi tunjangan fungsional kepada guru-guru swasta. Apalagi masih banyak laporan yang masuk ke PGRI, sejumlah guru swasta mendapatkan gaji yang cukup kecil. Dia berharap dengan insentif itu, sedikit bisa membantu meringankan biaya hidup pada guru.(wan/agm/jpg)
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
Oktober, Pasar Induk Difungsikan

Oktober, Pasar Induk Difungsikan
Selasa, 20 Februari 2018 - 12:45 wib
Bebani Operasional Angkot
Organda Protes Pajak Pertalite
Selasa, 20 Februari 2018 - 12:37 wib

Masyarakat Pertanyakan Proyek PDAM Duri
Selasa, 20 Februari 2018 - 12:27 wib
Alamaaak!
Resleting Celana Terbuka
Selasa, 20 Februari 2018 - 12:18 wib
Komunitas Lingkungan Suarakan Pemilahan Sampah

Komunitas Lingkungan Suarakan Pemilahan Sampah
Selasa, 20 Februari 2018 - 12:16 wib
Pembangunan Puskesmas Terganjal Lahan

Pembangunan Puskesmas Terganjal Lahan
Selasa, 20 Februari 2018 - 12:08 wib

Gakumdu Proses Dugaan Kelalaian KPU
Selasa, 20 Februari 2018 - 12:07 wib

Lelang APK Harus Diawasi
Selasa, 20 Februari 2018 - 12:03 wib

Harga Cabai Capai Rp55 per Kg
Selasa, 20 Februari 2018 - 12:01 wib
Meriahnya Festival Perang Air di Selatpanjang
Hotel Terisi Penuh, Disaksikan 21.000 Wisatawan
Selasa, 20 Februari 2018 - 11:59 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Sinabung Meletus Lagi, Terbesar sejak 2014

Selasa, 20 Februari 2018 - 11:32 WIB

Wacana Polisi Jaga Rumah Ibadah, DPR: Di Daerah Tertentu Saja
Habib Rizieq Pulang ke Indonesia? Polri Tak Mau Berangan-angan
Kamis Ini Novel Dijadwalkan Pulang, KPK Mohon Doa

Senin, 19 Februari 2018 - 17:00 WIB

4 Partai Baru Lolos Peserta Pemilu

Minggu, 18 Februari 2018 - 11:45 WIB

sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us