Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Riau >>
LE: Peran Diperkuat, DPD Bisa Evaluasi Perda
Senin, 12 Februari 2018 - 11:33 WIB > Dibaca 631 kali Print | Komentar
LE: Peran Diperkuat, DPD Bisa Evaluasi Perda
Lukman Edy.
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Revisi Undang-undang Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), membuat terobosan dengan memperkuat peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Ide tersebut mulanya dicetuskan Muhammad Lukman Edy, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR. Setelah disampaikan ke pimpinan DPD dan disetujui, barulah disosialisasikan ke pimpinan fraksi, baleg dan terakhir melakukan lobi intensif dengan pemerintah.

“Akhirnya dengan penjelasan yang rasional, semua pihak setuju memperkuat peran DPD,” ungkap politikus yang beken disapa dengan panggilan LE, saat berbincang de­ngan Riau Pos, Ahad (11/2).

Penambahan kewenangan dan tugas DPD diatur dalam Pasal 249 huruf (j) yang berbunyi; “Melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah”. Konsekuensinya terjadi penambahan pimpinan DPD.

LE yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR itu menyebutkan, kebijakan ini untuk mengisi kekosongan hukum setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi rancangan peraturan daerah (ranperda) dan perda.

Dengan penambahan kewenangan dan tugasnya, ke depan DPD bisa mengevaluasi aturan daerah yang membebani masyarakat. Termasuk perda APBD. Sehingga tidak ada lagi ruang kosong pengawasan terhadap daerah dari tingkat pusat.

“Setelah kewenangan Kemendagri melakukan evaluasi dibatalkan, yang paling pas untuk melakukannya adalah DPD. Itu perjuangan saya menyampaikan ke Pak Oso (Ketua DPD Oesman Sapta Odang, red) dan yang lain, mereka setuju,” jelas LE.

Penambahan tugas bagi DPD ini berdampak pada penambahan pimpinannya dari sebelumnya tiga orang menjadi lima orang. Hal itu menurut LE, karena tugas mereka akan semakin berat, melakukan evaluasi terhadap ribuan perda.

“Termasuk perda APBD bisa dievaluasi DPD. Kalau di Kemendagri itu teknisnya. Jadi silakan dibikin mekanisme internalnya nanti,” ujarnya.


Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
TIDAK DI SEMUA TEMPAT
Wacana Polisi Jaga Rumah Ibadah, DPR: Di Daerah Tertentu Saja
Selasa, 19 Februari 2018 - 21:00 wib
TERLIBAT PROYEK BERBAU KORUPSI
Wow! Segera Laporkan Fahri Hamzah ke KPK, Ini Komentar Nazaruddin
Selasa, 19 Februari 2018 - 20:50 wib
TERKAIT RAPAT DI BANGGAR DPR
Soal Anggaran Dana e-KTP, Mekeng Tuding Nazaruddin Berkhayal
Selasa, 19 Februari 2018 - 20:45 wib
TIDAK ADA RILIS RESMI
Putusan MK soal Hak Angket Dinilai Kacau Balau, KPK: Bohong Itu...
Selasa, 19 Februari 2018 - 20:40 wib
BARANG RAMPASAN KASUS KORUPSI
Mobil Mewah Nazarudin, Luthfi Hasan Ishaaq dan Sanusi Segera Dilelang KPK
Selasa, 19 Februari 2018 - 20:35 wib
PILPRES 2019
Prabowo Diisukan Jadi Cawapres Jokowi, Begini Reaksi Gerindra
Selasa, 19 Februari 2018 - 20:20 wib
SUDAH DITERIMA MK
GNPF Ulama Hormati Pengajuan PK Ahok
Selasa, 19 Februari 2018 - 20:10 wib
KASUS NARKOBA
Sedang Hamil saat Ditangkap, Menantu Elvi Sukaesih Dapat Perlakuan Khusus
Selasa, 19 Februari 2018 - 20:00 wib
SEGERA PULANG KE INDONESIA
KPK: Jangan Sampai Novel Dua Kali Jadi Korban
Selasa, 19 Februari 2018 - 19:45 wib
TERKAIT PENYERAHAN ASET KE NEGARA
Eksekusi Lahan DL Sitorus, KPK Pastikan Bantu KLHK
Selasa, 19 Februari 2018 - 19:00 wib
Cari Berita
Riau Terbaru
Jalan Lingkar Barat Diharap Segera Tuntas

Senin, 19 Februari 2018 - 12:07 WIB

Polwan Ikut Pikul Selang Semburkan Air

Senin, 19 Februari 2018 - 11:34 WIB

Pilkada dan Mitos Nomor Keberuntungan

Senin, 19 Februari 2018 - 11:30 WIB

Status Siaga Ditetapkan Hari Ini

Senin, 19 Februari 2018 - 11:18 WIB

Damkar Siak Bantah Lambat Datang

Senin, 19 Februari 2018 - 11:16 WIB

Advertorial KAB ROHIL
Advertorial DPRD ROHIL
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini