Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
DIGUGAT AHMADIYAH
Konstitusional, Begini Penjelasan Muhammadiyah soal UU Penodaan Agama
Selasa, 23 Januari 2018 - 17:50 WIB > Dibaca 6559 kali Print | Komentar
Konstitusional, Begini Penjelasan Muhammadiyah soal UU Penodaan Agama
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - UU Nomor 1/PNPS/1965 diketahui memuat aturan tentang pencegahan, penyalahgunaan, dan atau penodaan agama. Aturan itu dinilai masih konstitusional.

Wakil Ketua Kajian HAM PP Muhammadiyah, Manager Nasution mengatakan, hal itu terutama terhadap ketentuan pasal 1, pasal 2 ayat 1, pasal 2 ayat 2,  dan pasal 3. Dia menyampaikan hal itu saat menjadi saksi ahli dalam sidang uji materi, yang diajukan jemaat Ahmadiyah di Mahkamah Konstitusi, Selasa (23/1/2018).

"Terhadap pasal 1, pasal 2 ayat 1, pasal 2 ayat 2, dan pasal 3 di undang-undang tersebut tetap konstitusional dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat," katanya di hadapan majelis Hakim MK.

UU tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan Penodaan Agama (P3A), sambungnya, sama sekali tidak melanggar hak asaai manusia (HAM). Adapun ketentuan-ketentuan mengenai HAM termasuk yang berhubungan dengan nilai-nilai agama, sejatinya sudah diatur dalam undang-undang dasar negara.

"HAM dalam konstitusi Indonesia bukanlah HAM yang tak terbatas, tapi HAM yang dibatasi oleh konstitusi dan undang-undang," tuturnya.

Menurutnya, UU P3A harusnya dilihat sebagai bentuk negara hadir untuk mengatur relasi antar umat beragama di Indonesia. Memang, setiap orang berhak beragama, tetapi setiap agama memperoleh perlindungan negara dari segala macam bentuk penyimpangan dan penodaan.
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
TIDAK DI SEMUA TEMPAT
Wacana Polisi Jaga Rumah Ibadah, DPR: Di Daerah Tertentu Saja
Selasa, 19 Februari 2018 - 21:00 wib
TERLIBAT PROYEK BERBAU KORUPSI
Wow! Segera Laporkan Fahri Hamzah ke KPK, Ini Komentar Nazaruddin
Selasa, 19 Februari 2018 - 20:50 wib
TERKAIT RAPAT DI BANGGAR DPR
Soal Anggaran Dana e-KTP, Mekeng Tuding Nazaruddin Berkhayal
Selasa, 19 Februari 2018 - 20:45 wib
TIDAK ADA RILIS RESMI
Putusan MK soal Hak Angket Dinilai Kacau Balau, KPK: Bohong Itu...
Selasa, 19 Februari 2018 - 20:40 wib
BARANG RAMPASAN KASUS KORUPSI
Mobil Mewah Nazarudin, Luthfi Hasan Ishaaq dan Sanusi Segera Dilelang KPK
Selasa, 19 Februari 2018 - 20:35 wib
PILPRES 2019
Prabowo Diisukan Jadi Cawapres Jokowi, Begini Reaksi Gerindra
Selasa, 19 Februari 2018 - 20:20 wib
SUDAH DITERIMA MK
GNPF Ulama Hormati Pengajuan PK Ahok
Selasa, 19 Februari 2018 - 20:10 wib
KASUS NARKOBA
Sedang Hamil saat Ditangkap, Menantu Elvi Sukaesih Dapat Perlakuan Khusus
Selasa, 19 Februari 2018 - 20:00 wib
SEGERA PULANG KE INDONESIA
KPK: Jangan Sampai Novel Dua Kali Jadi Korban
Selasa, 19 Februari 2018 - 19:45 wib
TERKAIT PENYERAHAN ASET KE NEGARA
Eksekusi Lahan DL Sitorus, KPK Pastikan Bantu KLHK
Selasa, 19 Februari 2018 - 19:00 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Wow! Segera Laporkan Fahri Hamzah ke KPK, Ini Komentar Nazaruddin
Soal Anggaran Dana e-KTP, Mekeng Tuding Nazaruddin Berkhayal
Putusan MK soal Hak Angket Dinilai Kacau Balau, KPK: Bohong Itu...
Mobil Mewah Nazarudin, Luthfi Hasan Ishaaq dan Sanusi Segera Dilelang KPK
Hoax! Wakapolri Bantah Foto ST Video Konferensi soal Habib Rizieq
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini