Wonderful Indonesia
POLITIK
Gubri Harus Eksekusi Sanksi M Noer
Selasa, 23 Januari 2018 - 10:50 WIB > Dibaca 1007 kali Print | Komentar
Gubri Harus Eksekusi Sanksi M Noer
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Bawaslu Riau sudah menetapkan Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru M Noer bersalah karena melanggar netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses pemilihan kepala daerah (pilkada).

Menyikapi ini, Asdep Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Bambang Dayanto Sumarsono menegaskan, sanksi untuk M Noer harus segera dieksekusi Gubernur Riau (Gubri) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Bambang menjelaskan, rekomendasi Bawaslu seharusnya langsung ditujukan kepada PPK. Bila dalam batas waktu yang ditetapkan tidak ada tindak lanjut dari putusan disampaikan Bawaslu tersebut, maka Bawaslu bisa meneruskannya ke Komisi ASN. Nanti, katanya, Komisi ASN akan memberikan rekomendasi kepada gubernur untuk menjatuhkan sanksi. Bila tidak juga dieksekusi, baru Kemenpan-RB yang akan mengambil alih untuk pemberian sanksinya.

“Gubernur harus segera mengambil langkah. Karena rekomendasi Bawaslu itu sifatnya mengikat. Tinggal dilaksanakan saja. Gubernur mengeksekusi, karena itu wewenangnya sebagai PPK,” ujar Bambang menjawab Riau Pos di Jakarta, Senin (22/1).

Dia berharap, PPK tidak mengulur-ulur waktu untuk mengeksekusi sanksi M Noer. Jangan sampai tindakan yang seharusnya dilakukan PPK ditarik ke pusat. Bicara sanksi, Bambang menyebutkan, ketika sudah ada bukti dan divonis bersalah oleh Bawaslu, pejabat terkait bisa dijatuhi hukuman sedang atau berat, tergantung tingkat kesalahannya.

“Kalau benar-benar terbukti, ada bukti, maka pilihan sanksinya sedang atau berat. Berat antara lain bisa diberhentikan dari jabatan. Sedang misalnya bisa penundaan kenaikan pangkat dan sebagainya. Atau dia tidak di-nonjob, tapi diturunkan pangkatnya setingkat selama tiga tahun. Ada PP 53/2010 acuannya,” jelas Bambang.
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
TIDAK DI SEMUA TEMPAT
Wacana Polisi Jaga Rumah Ibadah, DPR: Di Daerah Tertentu Saja
Selasa, 19 Februari 2018 - 21:00 wib
TERLIBAT PROYEK BERBAU KORUPSI
Wow! Segera Laporkan Fahri Hamzah ke KPK, Ini Komentar Nazaruddin
Selasa, 19 Februari 2018 - 20:50 wib
TERKAIT RAPAT DI BANGGAR DPR
Soal Anggaran Dana e-KTP, Mekeng Tuding Nazaruddin Berkhayal
Selasa, 19 Februari 2018 - 20:45 wib
TIDAK ADA RILIS RESMI
Putusan MK soal Hak Angket Dinilai Kacau Balau, KPK: Bohong Itu...
Selasa, 19 Februari 2018 - 20:40 wib
BARANG RAMPASAN KASUS KORUPSI
Mobil Mewah Nazarudin, Luthfi Hasan Ishaaq dan Sanusi Segera Dilelang KPK
Selasa, 19 Februari 2018 - 20:35 wib
PILPRES 2019
Prabowo Diisukan Jadi Cawapres Jokowi, Begini Reaksi Gerindra
Selasa, 19 Februari 2018 - 20:20 wib
SUDAH DITERIMA MK
GNPF Ulama Hormati Pengajuan PK Ahok
Selasa, 19 Februari 2018 - 20:10 wib
KASUS NARKOBA
Sedang Hamil saat Ditangkap, Menantu Elvi Sukaesih Dapat Perlakuan Khusus
Selasa, 19 Februari 2018 - 20:00 wib
SEGERA PULANG KE INDONESIA
KPK: Jangan Sampai Novel Dua Kali Jadi Korban
Selasa, 19 Februari 2018 - 19:45 wib
TERKAIT PENYERAHAN ASET KE NEGARA
Eksekusi Lahan DL Sitorus, KPK Pastikan Bantu KLHK
Selasa, 19 Februari 2018 - 19:00 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Prabowo Diisukan Jadi Cawapres Jokowi, Begini Reaksi Gerindra
Ruhut Minta Semua Pihak Tak Salahkan Jokowi Terkait Pengadangan Anies
PDIP Kembali Dapat Nomor Urut Metal di Pemilu 2019, PKB Nomor Satu
Yusril Tuding PBB Sengaja Dijegal

Senin, 19 Februari 2018 - 11:43 WIB

Kedepankan Kepentingan Rakyat

Senin, 19 Februari 2018 - 11:38 WIB

sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini