Wonderful Indonesia
Komisi III-Forum Komite Bersitegang
Selasa, 16 Januari 2018 - 10:11 WIB > Dibaca 458 kali Print | Komentar
Komisi III-Forum Komite Bersitegang
ilustrasi
KOTA (RIAUPOS.CO) - Masalah iuran komite yang ada di SMA negeri Kota Pekanbaru ma­sih terus menimbulkan pro dan kontra. Bahkan antara Komisi III DPRD Pekanbaru dan Forum Komite SMA Negeri-se Kota Pekanbaru bersitegang soal masalah ini.

Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Zulfan Hafiz (ZH) menyebutkan, statement Ketua Forum Komite SMA Negeri se-Kota Pekanbaru yang menyebutkan tidak membayar iuran komite sebagai pelanggaran dinilainya tidak benar.

“Sesuai dengan aturan dari Kemendikbud, bahwa yang namanya komite tidak boleh memungut uang dari murid maupun walimurid. Beda jika menyumbang secara sukarela. Ini harus digarisbawahi,” tegas Zulfan, Senin (15/1).

Terkait disebutkan itu pelangaran, Zulfan justru menegaskan bahwa iuran komite itu merupakan pungutan liar (pungli). “Jika dipungut juga, itu namanya pungli. Karena sudah juga ditegaskan oleh Kemendikbud, melalui Irjen Kemendikbud. Jadi komite jangan macam-macam,” tegasnya.

Soal pernyataan Forum Komite itu, Zulfan mengimbau kepada walimurid untuk tidak takut. “Karena sudah diatur dalam Permendikbud nomor 75/2015 tentang Komite. Intinya,  pihak sekolah sama sekali tidak boleh melakukan pungutan kepada murid dan walimurid,” tambahnya.

Dalam pada itu, statement Zulfan Hafiz yang menyebut iuran komite adalah pungli membuat geram Forum Komite SMA Negeri se-Kota Pekanbaru.

Ketua Forum Komite SMA Negeri se-Kota Pekanbaru Ir H Deslisis Hasanto mengatakan, siap bertemu dengan anggota dewan untuk menjelaskan tentang pungutan tersebut.

“Kami siap hearing dengan mereka agar nantinya mereka lebih tahu apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Deslisis kepada Riau Pos, Senin(15/1).

Deslisis menjelaskan, bahwa komite saat ini sudah lebih kritis. Ia meyakinkan bahwa tidak ada lagi imej yang dulu melekat di mana komite dikira stempel kepala sekolah.

‘’Komite justru akan melaporkan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran. Kami terbuka menerima kritik dan saran serta akan membahas keluhan-keluhan dari walimurid,” ujarnya.


Sumbangan Pendanaan Pendidikan (SPP) yang dilakukan oleh sekolah, dijelaskan Deslisis, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ‘’Pihak sekolah merancang kegiatan selama satu tahun, yang tertuang dalam Rancangan Kegiatan Sekolah (RKS). Selanjutnya akan ditentukan komite apakah layak atau tidak kegiatan tersebut dan nantinya akan ditetapkan anggaran kegiatan,’’ urainya lagi.

Pihak sekolah dan walimurid, bersama-sama menetapkan besarnya sumbangan yang akan dibebankan kepada walimurid. “Untuk yang kurang mampu akan digratiskan setelah memenuhi syarat-syaratnya,” ujarnya.


Jika ada pungutan yang dibebankan oleh sekolah kepada walimurid di luar RKS, maka hal tersebut dapat dilaporkan ke komite. ‘’Yang selanjutnya akan kami tindak. Itu baru pungli. Jika tidak ada di rancangan kegiatan,” ujarnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), disebutkan, tugas dan tanggung jawab memajukan pendidikan tidak berhenti di pemerintah saja.

‘’Ada unsur pemerintah daerah dan masyarakat juga,’’ sebut Deslisis.

Adapun penggalangan dana oleh komite sekolah yang dimaksud dalam bentuk sumbangan, bukan pungutan yang sifatnya mengikat. Pungutan yang sifatnya mengikat hanya boleh dilakukan oleh sekolah dengan pengawasan dari komite sekolah.

Deslisis mengingatkan anggota dewan agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan statement tentang pendidikan. “Saya dan komite lain  siap bertemu dewan,’’ katanya.(cr4)


Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
TIDAK DI SEMUA TEMPAT
Wacana Polisi Jaga Rumah Ibadah, DPR: Di Daerah Tertentu Saja
Selasa, 19 Februari 2018 - 21:00 wib
TERLIBAT PROYEK BERBAU KORUPSI
Wow! Segera Laporkan Fahri Hamzah ke KPK, Ini Komentar Nazaruddin
Selasa, 19 Februari 2018 - 20:50 wib
TERKAIT RAPAT DI BANGGAR DPR
Soal Anggaran Dana e-KTP, Mekeng Tuding Nazaruddin Berkhayal
Selasa, 19 Februari 2018 - 20:45 wib
TIDAK ADA RILIS RESMI
Putusan MK soal Hak Angket Dinilai Kacau Balau, KPK: Bohong Itu...
Selasa, 19 Februari 2018 - 20:40 wib
BARANG RAMPASAN KASUS KORUPSI
Mobil Mewah Nazarudin, Luthfi Hasan Ishaaq dan Sanusi Segera Dilelang KPK
Selasa, 19 Februari 2018 - 20:35 wib
PILPRES 2019
Prabowo Diisukan Jadi Cawapres Jokowi, Begini Reaksi Gerindra
Selasa, 19 Februari 2018 - 20:20 wib
SUDAH DITERIMA MK
GNPF Ulama Hormati Pengajuan PK Ahok
Selasa, 19 Februari 2018 - 20:10 wib
KASUS NARKOBA
Sedang Hamil saat Ditangkap, Menantu Elvi Sukaesih Dapat Perlakuan Khusus
Selasa, 19 Februari 2018 - 20:00 wib
SEGERA PULANG KE INDONESIA
KPK: Jangan Sampai Novel Dua Kali Jadi Korban
Selasa, 19 Februari 2018 - 19:45 wib
TERKAIT PENYERAHAN ASET KE NEGARA
Eksekusi Lahan DL Sitorus, KPK Pastikan Bantu KLHK
Selasa, 19 Februari 2018 - 19:00 wib
Cari Berita
Pendidikan Terbaru
Berekspresi Lewat Musikalisasi Puisi

Minggu, 18 Februari 2018 - 13:13 WIB

SMKN 7 Komit Gali Potensi Siswa

Minggu, 18 Februari 2018 - 12:28 WIB

Mahasiswa Harus Ikut Membantu Memberantas Berita Bohong
Ratusan Siswa Witama School Ikuti Senam Sehat

Kamis, 15 Februari 2018 - 11:09 WIB

Pengurus dan Pengawas Yayasan PCR Berganti

Rabu, 07 Februari 2018 - 12:49 WIB

sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini