Wonderful Indonesia
Potensi Melakukan Tindakan Curang Masih Terbuka
Sabtu, 13 Januari 2018 - 11:04 WIB > Dibaca 217 kali Print | Komentar
Potensi Melakukan Tindakan Curang Masih Terbuka
abdullah
JAKARTA (RIAUPOS.CO)– Berbagai upaya yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) untuk memberantas praktik koruptif di lembaga peradilan belum sepenuhnya ampuh. Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi) FHUI yang diungkap beberapa waktu lalu menjadi salah satu bukti nyata. Meski sudah punya sistem pelayanan satu pintu, MA tidak mengelak bahwa potensi oknum melakukan tindakan curang seperti pungutan liar (pungli) masih terbuka.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah menjelaskan, bahwa sistem pelayanan satu pintu memang menutup kemungkinan pungli. Sebab, tidak satu pun orang dalam lembaga peradilan boleh berkomunikasi dengan pihak luar.  ”Artinya hanya dilayani oleh petugas informasi di depan. Apapun keperluannya hanya sampai depan saja,” ungkap dia ketika diwawancarai, Jumat (12/1). Tapi, bukan berarti sistem tersebut tanpa celah. Sebab, sistem itu memang tidak dibuat untuk berlaku 24 jam.

Begitu pejabat atau pegawai lembaga peradilan menuntaskan tugas sesuai jam kerja, bukan tidak mungkin mereka bertemu dengan pihak tertentu di luar. Untuk itu, kata Abdullah, hanya masing-masing individu pejabat atau pegawai lembaga peradilan yang bisa menjamin mereka tidak melakukan praktik koruptif. ”Yang menjamin sampai nol persen (tanpa tindak curang,red) adalah akhlak masing-masing,” beber pria asal Surabaya tersebut.

Untuk itu, hasil penelitian Mappi FHUI langsung ditindaklanjuti. Bukan hanya memastikan seluruh lembaga peradilan menerapkan sistem pelayanan satu pintu, MA juga meminta seluruh jajarannya berbenah diri. Termasuk di antaranya membina sumber daya manusia (SDM) yang ada. Dalam waktu dekat, lembaga peradilan tertinggi itu bakal melaksanakan pembekalan untuk 1.577 calon hakim. ”Mulai Februari nanti,” imbuhnya.

Melalui pembekalan tersebut, MA bakal menggodok seluruh calon hakim tersebut supaya memiliki integritas tinggi. Menurut Abdullah, pembelaan yang dilakukan MA terhadap ribuan calon hakim itu tidak ubahnya vaksinasi. “Kalau bidang kesehatan imunisasi dengan vaksin. Bidang integritas vaksinnya adalah materi dari instansi yang berkompeten dapat mencegah perbuatan tercela,” beber dia.

Instansi yang dia maksud tidak lain adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).(syn/jpg)
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
H Arsyadjuliandi Rachman-Suyatno
Deklarasi AYO Undang Pedagang Kecil
Senin, 21 Januari 2018 - 14:55 wib

Flyover Serap Anggaran Rp240 Miliar
Senin, 21 Januari 2018 - 13:31 wib
Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Riau Pos
Riau Pos Nomor Satu di Luar Jawa
Senin, 21 Januari 2018 - 13:06 wib
Bersikap Tidak Netral
Bawaslu: Sekko Pekanbaru Langgar Aturan
Senin, 21 Januari 2018 - 12:51 wib
Penerapan Transaksi Non Tunai
Pemkab Karimun MoU Bersama BRK
Senin, 21 Januari 2018 - 12:30 wib

Akhir Pendaftaran, Lelang Jabatan Diikuti 55 Peserta
Senin, 21 Januari 2018 - 12:26 wib

Laju Deforestasi Ancam Vegetasi
Senin, 21 Januari 2018 - 12:25 wib

Monitoring Gas Rumah Kaca Secara Online
Senin, 21 Januari 2018 - 12:22 wib
Komunitas Comic Riau
Kembangkan Seni Kreatifitas Generasi Muda
Senin, 21 Januari 2018 - 12:21 wib
Cerita Mahasiswa Riau soal Pertanian
Jadi Sarjana Berkat Kangkung
Senin, 21 Januari 2018 - 12:17 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Umrah Tidak Ada Waiting List

Minggu, 21 Januari 2018 - 11:57 WIB

Bupati Rita Mengaku Suka Tas KW

Sabtu, 20 Januari 2018 - 13:15 WIB

Februari, Jokowi Replanting Sawit ke Riau

Sabtu, 20 Januari 2018 - 11:24 WIB

Matangkan Kerja Sama Tol Pekanbaru-Padang

Sabtu, 20 Januari 2018 - 09:17 WIB

Siap-siap! Habib Rizieq Akan Pulang ke Indonesia

Jumat, 19 Januari 2018 - 18:05 WIB

sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini