Wonderful Indonesia
Usung Capres, Partai Harus Koalisi
MK Tolak Gugatan Presidential Threshold
Jumat, 12 Januari 2018 - 12:14 WIB > Dibaca 687 kali Print | Komentar
MK Tolak Gugatan Presidential Threshold
Berita Terkait



JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Judicial review terhadap ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (11/1). Dengan demikian, pasangan calon presiden dan wakil presiden harus didukung partai yang menguasai 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional untuk mendaftar pada Agustus mendatang.

Itu sesuai dengan pasal 222 UU No: 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Karena pemilihan presiden dan pemilu legislatif pada 2019 serentak, maka yang dijadikan acuan adalah hasil Pileg 2014. Dengan ambang batas sebesar itu, tidak ada satu pun partai yang bisa mengusung capes-cawapres sendirian. PDIP sekali pun. Sebab, partai pemenang Pemilu 2014 itu hanya menguasai 19,4 persen suara nasional.

Dalam pertimbangannya, MK menampik semua dalil yang diajukan pemohon. Salah satunya terkait diskriminasi, karena partai baru tidak bisa mencalonkan capres-cawapres. Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mengatakan, tidak semua perbedaan disebut diskriminasi. Menurut mahkamah, dikatakan diskriminasi jika didasari pembedaan atas dasar SARA, status sosial, ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik.

”Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” katanya di Gedung MK.

Sementara terkait dalil yang menyebut pasal 222 bertentangan dengan logika keserentakan, MK sudah berpendapat dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009. Di situ sudah ditegaskan, bahwa penentuan ambang batas minimum perolehan suara partai politik dalam mengusulkan calon presiden dan wakil presiden adalah kebijakan hukum pembentuk undang-undang atau open legal policy.

Ada pun menyangkut anggapan presidential threshold tak lepas dari tarik-menarik kepentingan politik, mahkamah berpendapat pembentukan UU adalah keputusan politik. Oleh sebab itu, mahkamah tidak berwenang menilai praktik dan dinamika politik yang terjadi selama berlangsungnya proses pembentukan UU.

”Selama tata cara pembentukan undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan tata cara atau prosedur yang ditentukan dalam UUD 1945,” imbuhnya.
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
DIMINTA SECARA KHUSUS
Setya Novanto Jadi JC Kasus e-KTP? Ini Bantahan KPK
Rabu, 16 Januari 2018 - 21:00 wib
TERKAIT PILKADA JATIM
Tanyakan soal Mahar Gerindra, Bawaslu Kembali Panggil La Nyalla
Rabu, 16 Januari 2018 - 20:50 wib
77 ORANG JADI KORBAN
Ngeri! Korban Dengar Bisikan Aneh Sebelum Selasar BEI Roboh
Rabu, 16 Januari 2018 - 20:40 wib
BISA TERELIMINASI PADA 2019
Pengamat: Hanura Terancam karena Oso Selalu Gagal Urus Partai
Rabu, 16 Januari 2018 - 20:30 wib
BERTEMU KOMISI III DPR
Untuk Kedua Kalinya, Ketua MK Kembali Langgar Kode Etik
Rabu, 16 Januari 2018 - 20:20 wib
DILAPORKAN FARHAT ABBAS
Ancaman 6 Tahun Bui Mulai Bayangi Nikita Mirzani, Kasusnya...
Rabu, 16 Januari 2018 - 20:00 wib
DIGELAR PEKAN INI
Oso soal Munaslub Kubu Sudding: Harus Seizin Saya
Rabu, 16 Januari 2018 - 19:50 wib
LAHIRKAN TIGA SIMPULAN AWAL
Terungkap! Ini Penyebab Ambruknya Lantai BEI Versi PUPR
Rabu, 16 Januari 2018 - 19:40 wib
SEDIANYA DIGELAR HARI INI
Batal Bongkar "Good Friend"-nya Vero, Ini Kata Kakak Angkat Ahok
Rabu, 16 Januari 2018 - 19:30 wib
TAK LOLOS VERIFIKASI
Wow! Kata Rhoma Irama, Ada Parpol Lama Lakukan Manipulasi Data
Rabu, 16 Januari 2018 - 19:20 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Tanyakan soal Mahar Gerindra, Bawaslu Kembali Panggil La Nyalla
Pengamat: Hanura Terancam karena Oso Selalu Gagal Urus Partai
Sebut Mahar Pilkada Sudah Rahasia Umum, Ini Saran Ruhut untuk KPU
Oso soal Munaslub Kubu Sudding: Harus Seizin Saya

Selasa, 16 Januari 2018 - 19:50 WIB

Wow! Kata Rhoma Irama, Ada Parpol Lama Lakukan Manipulasi Data
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini