Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
SEBAGIAN PERMOHONAN PARTAI IDAMAN
Uji Materi Pasal Presidential Threshold 0 Persen Ditolak, Ini Pertimbangan MK
Kamis, 11 Januari 2018 - 18:15 WIB > Dibaca 2775 kali Print | Komentar
Uji Materi Pasal Presidential Threshold 0 Persen Ditolak, Ini Pertimbangan MK
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Sebagian permohonan Partai Idaman dengan gugatan perkara nomor 53/PUU-XV/2017 terkait ambang batas pencalonan presiden yang tertuang dalam Pasal 222 UU Pemilu ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

"Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya," ujar Ketua Majelis Hakim MK Arief Hidayat saat membacakan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Gambir, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

MK dalam pertimbangannya berpendapat, jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan mendorong lahirnya penyederhanaan jumlah partai politik.

Di sisi lain, MK tidak mau menilai terkait dalil pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah manipulasi dan tarik-menarik kepentingan politik partai-partai pendukung pemerintah, partai-partai oposisi, dan pemerintah dengan merujuk pada adanya sejumlah fraksi di DPR yang walk out pada saat disahkannya pengambilan putusan.

"Fakta tentang adanya sejumlah fraksi yang walkout dimaksud, tidaklah menyebabkan substansi atau materi muatan suatu undang-undang menjadi inkonstitusional, melainkan hanya menunjukkan tingkat penerimaan materi muatan undang-undang," sebut Hakim Maria Farida Indrati.

Sementara itu, mengenai argumen yang diajukan pemohon untuk menyatakan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 inkonstitusional, berdasarkan anggapan hasil pemilu sebelumnya, yaitu Pemilu 2014 yang dijadikan dasar telah lalu atau selesai sehingga tidak relevan lagi digunakan untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 2019 dan sekaligus partai pendatang baru terdiskriminasi.

"Hal demikian tidak benar, karena hasil itu tetap penting sebagai peta politik dan pengalaman yang menunjukkan data dan fakta dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan pemrintahan dan negara," tuturnya.

Di samping itu, terhadap dalil pemohon bahwa ketentuan presidential threshold dalam pasal 222 UU Pemilu bersifat diskriminatif karena memangkas hak pemohon sebagai parpol peserta Pemilu untuk mengusulkan ketuanya Rhoma Irama sebagai calon presiden, Mah‎kamah berpendapat bahwa dalil diskriminasi tidak tepat digunakan dalam hubungan itu.
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Riau Pos
Riau Pos Nomor Satu di Luar Jawa
Minggu, 21 Januari 2018 - 13:06 wib
Bersikap Tidak Netral
Bawaslu: Sekko Pekanbaru Langgar Aturan
Minggu, 21 Januari 2018 - 12:51 wib
Penerapan Transaksi Non Tunai
Pemkab Karimun MoU Bersama BRK
Minggu, 21 Januari 2018 - 12:30 wib
ALAMAK
Pengemis Buta “Sembuh” Saat Dikejar Satpol PP
Minggu, 21 Januari 2018 - 12:29 wib

Akhir Pendaftaran, Lelang Jabatan Diikuti 55 Peserta
Minggu, 21 Januari 2018 - 12:26 wib

Monitoring Gas Rumah Kaca Secara Online
Minggu, 21 Januari 2018 - 12:22 wib
Komunitas Comic Riau
Kembangkan Seni Kreatifitas Generasi Muda
Minggu, 21 Januari 2018 - 12:21 wib
Cerita Mahasiswa Riau soal Pertanian
Jadi Sarjana Berkat Kangkung
Minggu, 21 Januari 2018 - 12:17 wib
Aiptu Samsul Huda
Polisi Tewas Ditusuk, Potensial Aksi Teror
Minggu, 21 Januari 2018 - 12:16 wib
Rayakan HUT Ke-4 dengan Gelar Donor Darah
RS Awal Bros Panam Terus Berbenah
Minggu, 21 Januari 2018 - 12:04 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Cemburu kepada Pacar, Posting Video Mesum di Media Sosial
Saya Terpaksa Ikut Suami, karena Ia Selalu Sakit

Sabtu, 20 Januari 2018 - 08:04 WIB

Tak Lama Lagi Nasib Kedua Terdakwa Ditentukan Hakim

Sabtu, 20 Januari 2018 - 05:55 WIB

Kapan Habib Rizieq Pulang ke Indonesia? Ini Kepastiannya
Kritik JPU KPK, Pengacara: Tak Ada Saksi yang Kenal Novanto
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us